KOMPAS.com - Era Demokrasi Liberal adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Show Periode ini berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Selama periode ini berjalan, telah terbentuk sebanyak tujuh kabinet dengan dipimpin oleh perdana menteri yang berbeda-beda. Ketujuh kabinet tersebut adalah:
Setiap program yang dilaksanakan dalam ketujuh kabinet tersebut membahas masalah yang sama. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Liberal adalah pengembalian Irian Barat atau mempertahankan Irian Barat. Baca juga: Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia Kabinet NatsirKabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Susunan anggota menteri di dalam kabinet ini sendiri yaitu:
Selama kabinet ini beroperasi, terdapat tujuh program kerja yang dilaksanakan, yaitu:
Selama masa Kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, APRA, dan Gerakan RMS. Karena banyaknya masalah pemberontakan, pada 22 Januari 1951, parlemen Indonesia menyampaikan Mosi Tidak Percaya yang diikuti dengan mundurnya Natsir dari jabatannya. Baca juga: Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Kabinet Sukiman-SuwiryoSetelah Kabinet Natsir berhenti, kabinet kedua yang dibentuk adalah Kabinet Sukiman-Suwiryo. Kabinet ini diketuai oleh Sukiman dan walinya Suwiryo, bertugas sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah:
Program kerja yang dibuat dalam kabinet ini adalah:
Sayangnya, karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman-Suwiryo jatuh. Mosi tidak percaya tersebut merupakan pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act (MSA). Kabarnya, kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Akibatnya, terjadi pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI terhadap tindakan Sukiman. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet WilopoKabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indoensia Serikat (RIS). Kabinet ini diketuai oleh Wilopo pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Susunan menteri di dalamnya adalah sebagai berikut:
Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Ali-Roem-Idham) Enam program kerja yang dilaksanakan dalam kabinet ini yaitu: Organisasi NegaraMelaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan DaerahMenyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah Menyederhanakan organisasi Pemerintah Pusat Kemakmuran
KeamananMenjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman PerburuhanMemperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional Pendidikan dan PengajaranMempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Luar Negeri
Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama satu tahun, karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastroamijoyo IKabinet Ali Sastroamijoyo I adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah:
Program kerja yang dilakukan dalam kabinet ini adalah: Dalam NegeriKeamanan:
Pemilihan Umum: Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR Kemakmuran dan Keuangan:
Organisasi Negara:
Perburuhan: Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya. Perundang-undangan: Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan. Irian Barat Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Politik Luar Negeri
Kebijaksanaan Pemerintah Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Selama Kabinet Ali Sastroamijoyo I berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Karena masalah ini sulit ditangani, Partai NU dan partai-partai lainnya pun menarik menteri-mernterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Ali Sastroamijoyo I kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada 24 Juli 1955. Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhenti, kabinet yang menggantikannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional, karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Susunan menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
Program kerja yang dijalankan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai berikut:
Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah selesai. Baca juga: Kabinet Djuanda: Penetapan, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Kabinet Ali Sastroamijoyo IIUsai Kabinet Burhanuddin Harahap bubar, dibentuklah Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah:
Program kerja yang berjalan dalam kabinet ini adalah: Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara unilateral, baik secara formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Irian Barat
Luar Negeri
Dalam NegeriPemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan, ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Setelah satu tahun bertugas, pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Alasannya adalah karena terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Kabinet DjuandaKabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Ir H Djuanda Kartawijaya bersama tiga wakilnya, Mr Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah:
Program kerja dalam kabinet ini yaitu:
Berakhirnya Kabinet Djuanda disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Referensi:
|