Ilustrasi. Foto: Istimewa
Amdal sendiri merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Tengah berencana mendirikan suatu bangunan, gedung, untuk usaha atau yang diperuntukkan bagi kegiatan lainnya? Ada baiknya Anda coba untuk mempelajari dan mendalami dulu soal yang terkait, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau sering disingkat dengan Amdal. Amdal sendiri merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Amdal diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, diperlukan Amdal, yakni terkait aspek abiotik (berkenaan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup, biotik (makhluk hidup), dan kultural (kebudayaan). Karena itu, tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Melalui studi Amdal, diharapkan usaha dan kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hal positif. Amdal memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Dalam PP tersebut, terdapat ketentuan bahwa bangunan gedung yang wajib mengantongi izin Amdal adalah bangunan yang dibangun dengan luas lahan minimal 5 hektar dan luas bangunannya sendiri minimal 10.000 meter persegi. Adapun bangunan yang memiliki luas antara 2.000 sampai 9.999 meter persegi wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Untuk luas bangunan gedung dari 1 hingga 1.999 meter persegi hanya perlu mengurus izin Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan (SPPL), yakni surat yang menyatakan kesanggupan agar tidak membuang sampah sembarangan. Terkait hal itu, berikut ini adalah cara atau prosedur untuk memperoleh izin Amdal dalam mendirikan suatu bangunan. Prosedur Perolehan Izin Amdal 1. Proses Penapisan Penapisan (seleksi) wajib Amdal adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 tetang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal. 2. Proses Pengumuman Proses dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaia saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. 3. Proses Pelingkupan Tahapan ini adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil dari proses ini adalah KA-Andal (Analisis Dampak Lingkungan). 4. Proses Penyusunan KA-Andal Setelah itu, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai Amdal untuk dinilai. Lama waktu penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki kembali dokumen. 5. Proses Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, dan RPL Penyusunan Andal, RKL, dan RPL, dilakukan dengan mengacu pada KA-Andal yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi Amdal) untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian Andal, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumen. 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha kegiatan pusat diterbitkan oleh:
Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:
Syarat Mengajukan Amdal Kerangka Acuan Andal (KA-Andal)
Andal, RKL, dan RPL
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Indonesia.go.id
3) NPWP ( Nomor POkok Wajib Pajak ) Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NPWP adalah sbb: a. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan 1) Fotokopi KTP untuk WNI 2) Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa . b. Untuk wajib pajak badan usaha 1) Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan bagi kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap) 2) Fotokopi KTP dari salah seorang pengurus aktif (jika WNI) 3) Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa dari salah seorang pengurus aktif (jika WNA) 4) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus IMB adalah: a. Denah gamar bangunan aatau gambar teknik bangunan b. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan c. Fotokopi Akte Pendirian Usaha bagi pemohon berbadan hukum d. Fotokopi Sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah e. Izin perubahan penggunaan tanah bagi statusnya tanah pertanian f. Izin lokasi untuk bangunan usaha yang pemohonnya berbadan hukum g. Rencana biaya bangunan h. Denah lokasi IZIN PRINSIP, IZIN GANGGUAN, ATAU HO DAN SITU Untuk memperoleh izin gangguan, dokumen yang perlu disiapkan yaitu: a. Fotokopi KTP pemohon b. Fotokopi Akte Pendirian atau Anggaran Dasar apabila berbentuk badan hukum c. Persetujuan lingkungan atau tetangga d. Pasfoto e. Pengumuman dari desa atau kelurahan f. Denah lokasi g. Surat rekomendasi DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGURUS SITU: a. Data identitas pemohon dilengkapi dengan KTP dan pasfoto b. NPWP atau NPWP daerah c. SPPT PBB tahun terakhir d. IMB e. Status tanah f. Akte pendirian bagi perusahaan dan badan hukum g. Surat keterangan tidak sengketa dari kepala desa dan camat setempat h. Berita acara pemeriksaan lokasi oleh tim pemeriksa tingkat kabupaten SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam mengurus SIUP: a. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan b. Fotokopi SK pengesahan Meneteri Hukum dan HAM c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi KTP pemilik e. Fotokopi SITU f. Fotokopi KK g. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan h. Fotokopi surat kontrak i. Neraca perusahaan TDP ( Tanda Daftar Penduduk) Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus TDP : a. Fotokopi identitas dari penanggung jawab/pemilik b. Fotokopi Akte pendirian perusahaan yang terakhir c. Fotokopi SITU/surat keterangan lainnya d. Fotokopi NPWP AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan) Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus AMDAL: fotokopi NPWP, TDP, KTP wirausaha, akta pendirian perusahaan SITU, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. NRB ( Nomor Rekening Bank ) Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus NRB: a. Fotokopi KTP/SIM penanggung jawab/pemilik b. Kartu contoh tanda tangan pimpina perusahaan c. Tanda setoran d. Lembar pemberitahuan setoran |
Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah sebagai berikut kecuali
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
