Identifikasi ciri ciri demokrasi terpimpin yang diberlakukan di Indonesia oleh presiden Soekarno

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Liberal atau Parlementer. Karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan Presiden hanya terbatas sebagai kepala negara saja. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. 

Pelaksanakan demokrasi terpimpin

Pelaksanakan Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dengan  dikeluarkannya Dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden soekarno. Dekrit pada tanggal 5 juli 1959 menandakan masa baru .Yang mana Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal berganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin diartikan sebagai Demokrasi yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada pelaksanaannya pengertian Demokrasi Terpimpin lebih cenderung kepada Demokrasi yang dipimpin oleh Presiden sebagai panglima besar revolusi.

Latar belakang demokrasi terpimpin

Di awali dari Deklarasi Dr. H. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden waktu itu. Dimana dalam Deklarasi tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai. Yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu kurang lebih 40 partai telah lahir di indonesia.

Tetapi pada faktanya dalam kondisi yang seperti itu, bukannya menambah majunya sistem Demokrasi di Indonesia. kenyataannya Kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh . Dan terjadi pergantian-pergantian  dengan kabinet yang baru.

Bahkan menurut penilaian dari Presiden Soekarno banyaknya partai hanya menambah  masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan. Penyebab perpecahannya, dalam pidatonya Presiden Soekarno menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu domba. Yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Presiden Soekarno mengamati Demokrasi tidak semakin mendorong bangsa Indonesi untuk mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan. Tapi malah sebaliknya dari tujuan yang sudah dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno mencetuskan sistem Demokrasi Terpimpin dengan alasan sebagai berikut :

• Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
• Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
• Dari segi politik, Konstituante gagal dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Diawali dengan anjuran Soekarno agar Undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 yakni UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra dikalangan anggota Konstituante.

Sebagai tindak lanjut usulannya diadakan pemungutan suara, yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra usulan Presiden Soekarno tersebut.

.Tujuan demokrasi terpimpin

1. Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil
2. Demokrasi Terpimpin meerupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

1.Kekuasaan Presiden

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin mempercayai asas Presidensil. Asas yang mengedepankan Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu.

Hal itu dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja Kabinet. Presiden lah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan. Sehingga dapat dengan mudah menggeser peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.

2.Partai Politik Dibatasi

Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, mengakibatkan pecahnya peran partai politik waktu itu. Kehadiran partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kedudukan di pemerintahan. Melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan Presiden.

3.Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai bendung pertahanan yang sekalian menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah banyak terlibat dalam kekacauan politik domestik karena adanya dwifungsi.

4.Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan tersebut terjadi karena ketenaran Soekarno, yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

5.Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan Demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

• Hak sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya.
• Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya.
• Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya.
• Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan.
• Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah.
• Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahansehingga muncul kesenjangan

Dukungan ketika MPRS melantik Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak kagum apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.

6.Anti Kebebasan Pers

Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur suara masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik.Tapi, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengajukan pendapat bagi individu pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa.

Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menjadi menutup diri. Bahkan sampai beberapa surat kabar tidak berani mengedarkan beritanya  di masyarakat karena takut dicekal.

Penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin mengakibatkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Mereka itu berpengaruh besar dalam mendesak pergerakan kaum buruh dan petani. Serta mengakibatkan peristiwa politik semakin membara. Pendapatan ekspor menurun serupa dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi, sehingga menimbulkan banyaknya demonstrasi. 

Dampak-dampak masa demokrasi terpimpin

Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 maka Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah. Dekrit Presiden menandai berdirinya rezim demokrasi terpimpin atau orde lama.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak menimbulkan dampak-dampak. dibawah ini dampak-dampak yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin.

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

• Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan.
• Memberikan pedoman yang jelas yakni UUD 1945.
• Merintis pembentukan Lembaga Tinggi Negara yakni MPRS dan DPAS.

dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

• Memberikan kekuasaan besar kepada kepala negara atau Presiden, MPR dan lembaga tinggi negara lainnya.
• Memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik.

Pada Demokrasi Terpimpin masa pemerintahan Presiden Soekarno kekuasaan mutlak terletak pada Presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan aktivitas partai sendiri dibatasi.

Dampak Demokrasi Terpimpin Terhadap Situasi Politik

Demokrasi Terpimpin membawa dampak besar bagi Pemerintahan Indonesia waktu itu. Sebab Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh kepemimpinan PKI dan kaum Borjunis Nasional.

Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap bangsa Indonesia diantaranya pendapatan ekspor Indonesia yang menurun, infasi yang terus merangkak naik dan juga mewabahnya korupsi oleh kaum birokrat dan militer.

sumber : disini http://bit.ly/2m6PYlC

tirto.id - Sejarah masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di Indonesia terkait erat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Sukarno menjadi amat kuat.Sebelumnya, Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal (1950-1959). Namun, sistem ini tidak stabil, kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Di masa Demokrasi Liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 belum juga menyelesaikan tugasnya yakni menyusun UUD yang baru.

Dekrit Presiden 1959

1. Pembubaran konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945.
3. Tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Konsep & Tujuan Demokrasi Terpimpin

• Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
• Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat, yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya.

Penyelewengan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara.

Dengan demikian, dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945.

Kelemahan Demokrasi Terpimpin

Mengaburnya Sistem Kepartaian

Melemahnya Lembaga Legislatif

Puncak Anti-Kebebasan Pers

Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Otonomi Daerah Sangat Terbatas