Jelaskan 3 kebijakan dalam perdagangan internasional

Suara.com - Saat ini dunia sudah memasuki era globalisasi, yang artinya siapapun pelaku usaha bisa berjualan di negara apapun dan di manapun dibantu kemajuan teknologi.

Meski begitu, saat terjadinya kegiatan ekspor dan impor akan tetap ada kebijakan yang harus dipatuhi, yang diatur dalam kebijakan perdagangan internasional. Berikut ini berbagai kebijakan ekspor dan impor yang perlu diketahui, mengutip Ruang Guru, Kamis (7/4/2022).

Kebijakan Ekspor dalam Perdagangan Internasional
Ekspor adalah barang yang dihasilkan di dalam negeri, lalu dijual dan dikirim ke luar negeri dengan kapasitas tertentu. Kebijakan ekspor dibuat untuk melindungi produksi dalam negeri, yang aturannya sebagai berikut:

1. Diskriminasi Harga
Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara.

Baca Juga: PT TMMIN Perkirakan Toyota Tahun Ini Mengalami Kenaikan Ekspor 50 Persen Dibandingkan 2021

Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Contohnya, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B. Sehingga, harga barang di negara B bisa saja lebih murah dibanding harga barang di negara A.

Ilustrasi ekspor-impor. [ANTARA]

2. Pemberian Premi
Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor.

Bentuk premi bisa berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain. Hal tersebut bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.

3. Dumping
Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Ekspor Mobil Toyota Indonesia Diprediksi Meningkat

Namun yang perlu diketahui, kebijakan dumping saat ini sudah dilarang, karena karena bisa mematikan persaingan penjual lain.

4. Politik Dagang Bebas
Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor.

Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.

5. Larangan Ekspor
Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Contoh dari alasan ekonomi yaitu larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak 'manja' dengan kebiasaan mengekspor.

Kebijakan Impor dalam Perdagangan Internasional
Impor berarti barang bukan diproduksi di dalam negeri, dinilai bisa mematikan industri dalam negeri, sehingga perlu kebijakan untuk melindungi perusahaan dalam negeri.

1. Kuota Impor
kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu.

Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri.

Meski demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena akan menghambat proses perdagangan internasionalnya.

2. Tarif
Kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu.

Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Sehingga, konsumen tidak hanya membeli barang impor saja.

Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini.

Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor.

3. Subsidi Impor
Ini adalah kebijakan pemerintah yang membuat barang impor lebih murah, sehingga masyarakat tergoda untuk membelinya terus menerus.

Ini karena ada kebijakan subsidi, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal.

4. Larangan Impor
Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya.

Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor.

Sebelum membahas Kebijakan Perdagangan Internasional, terlebih dahulu sobat perlu mengetahui apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Selanjutnya kita akan membahas apa itu Kebijakan perdagangan internasional ?, Kebijakan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor-impor barang.

Kebijakan perdagangan internasional muncul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antarnegara. Sehingga dapat juga disimpulkan Kebijakan Perdagangan Internasional adalah segala tindakan negara/pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta Bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.

Secara umum Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Melindungi kepentingan ekonomi nasional
Menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional
Melindungi lapangan kerja
Melindungi kepentingan industri di dalam negeri
Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas
Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi

Secara umum kebijakan perdagangan internasional dapat dijabarkan sebagai berikut.

Politik Proteksi merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dari persaingan-persaingan barang-barang impor.

Tujuan Kebijakan proteksi adalah

mengoptimalkan produksi dalam negeri
memelihara tradisi nasional
memperluas lapangan kerja
menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan dapat terganggu jika bergantung pada negara lain.
menghindari risiko yang mungkin terjadi jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan

Politik Proteksi dalam kebijakan perdagangan internasional dapat dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean (costum area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.

Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan prosentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah : Harga barang impor naik, Sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing (karena lebih murah), Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor maka diharap impor barang menjadi turun.

Secara grafik Akibar dari kebijakan pengenaan tarif dan bea masuk akan tampak seperti gambar dibawah ini.

Kebijakan Tarif dan Bea Masuk

Ada tiga macam penentuan Tarif dan bea masuk, yaitu :

Bea ekspor (export duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang yang diangkut menuju negara lain (diluar costum area)
Bea impor (import duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area)
Bea transito (transit duties) merupakan pajak / bea yang dikenakan kepada barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut ke negara lain.

Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dll.

Kebijakan Subsidi

Kebijakan subsidi biasanya juga diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang yang menjadi komoditas ekspor, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan dapat bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat memasarkan produknya dengan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.

Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut counterveiling duties hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor.

Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara, harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan kebijakan dumping. Namun, pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji (unfair trade) karena dapat merugikan negara lain.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:

Terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri.
Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dibanding luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan di luar negeri.

Kebijakan Dumping

Seperti diketahui bahwa laba maksimum diperoleh ketika kurva MC sama dengan kurva MR. MC sama dengan MR di pasar dalam negeri yang dicapai pada kuantitas produksi OQ1, dan pasar luar negeri dicapai pada kuantitas produksi OQ2. Oleh karena kurva permintaan di kedua pasar mempunyai kecuraman yang berbeda, di mana harga pasar dalam negeri adalah OP2 sementara harga di pasar luar negeri setinggi OP1, sehingga permintaan di pasar dalam negeri relatif lebih inelastis dibandingkan dengan pasar di luar negeri, karena kurvanya lebih curam.

d. Kuota atau Pembatasan Impor

Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi : Jumlah barang di pasar turun, Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, dan Impor barang turun. Secara grafik kebijakan kuota / pembatasan impor akan tampak seperti gambar dibawah ini.

Kebijakan Kuota atau Pembatasan Impor

Tujuan diberlakukannya kebijakan kuota impor atau pembatasan impor di antaranya adalah:

Untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri.
Untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup.
Melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. untuk alasan ekonomi pelarangan impor biasanya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Dampak pelaksanaan kebijakan larangan impor:

Menghindari/mengurai defisit neraca pembayaran
Melindungi perusahan dalam negri dari kebangkrutan

Secara grafik kebijakan pelarangan impor akan tampak seperti gambar dibawah ini.

Kebijakan Pelarangan Impor

Politik autarki merupakan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, militer mapun politik. sehingga kebijakan ini berlawanan dengan prinsip perdagangan internasional yang mendorong adanya perdagangan bebas. Contohnya adalah seorang importir harus membeli uang dollar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran, kemudian membayarkannya kepada eksportir di Amerika.

Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Alasan diberlakukannya kebijkan perdagangan bebas ini adalah bahwa perdagangan bebas dapat mendorong setiap Negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sehingga barang suatu negara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Negara lain.

Sekian Artikel mengenai 3 Kebijakan Perdagangan Internasional, Lengkap Contoh dan Penjelasan, semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi sobat baik untuk menambah ilmu, mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang kebijakan perdagangan internasional, politik dumping, kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi internasional. Seandainya sobat menemukan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penjelasan, mohon kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Akhir kata, Terimakasih atas kunjungannya.

3 Kebijakan Perdagangan Internasional, Lengkap Contoh dan Penjelasan

MARKIJAR : MARi KIta belaJAR