KOMPAS.com - Pemerintah membutuhkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan fiskal, apa pengertian, instrumen, tujuan dan contoh kebijakan fiskal?
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan tersebut sangat penting untuk kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini bisa diterapkan secara serentak atau hanya salah satunya. Bergantung pada kebutuhan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi.
Penerapan kedua kebijakan tersebut akan membawa pengaruh terhadap perubahan keseimbangan internal dan eksternal ekonomi suatu negara.
Baca juga: Pengertian Uang dan Sejarahnya di Indonesia
Penentuan bobot penerapan kebijakan tertentu terhadap kebijakan lainnya, sering digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat ketidakseimbangan internal dan eksternal negara.
Namun, pada kesempatan kali ini hanya akan membahas terkait pengertian kebijakan fiskal. Apa tujuan kebijakan fiskal? Apa instrumen kebijakan fiskal? Sebutkan contoh kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah
Berdasarkan buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal oleh I Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa.
Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengubah besaran penetapan pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaannya wajib dipatuhi seluruh wajib pajak, pemungutan dan pengawasannya dilakukan aparat pemerintah.
Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan fiskal adalah selalu berubah dari tahun ke tahun menyesuaikan keadaan ekonomi dan rencana pembangunan yang saat itu tengah dilakukan pemerintah.
Baca juga: Pengertian Insentif di Sektor Perpajakan
Pengubahan kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak.
Nantinya, pendapatan ini akan digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai program pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pentingnya kebijakan fiskal adalah dikaitkan dengan penetapan pajak dalam jumlah tertentu ke wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah.
Kemudian, pemerintah akan lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya produksi nasional.
Baca juga: Kenapa Nama Ibu Kandung Jadi Lapisan Keamanan Rekening Bank?
Namun, dengan meningkatnya jumlah penetapan pajak pada setiap wajib pajak akan membawa dampak pada berkurangnya pendapatan wajib pajak atau rakyat. Hal ini menyebabkan konsumsi wajib pajak turun.
Di sisi lain, jumlah pendapatan dari pajak yang diterima pemerintah bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan meningkat.
Tujuan kebijakan fiskal
Mengutip laman Gramedia Blog, tujuan kebijakan fiskal adalah utamanya menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan kebijakan fiskal adalah bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara agar mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berasarkan hasil pengkajian dan penelitian.
Berikut tujuan kebijakan fiskal adalah:
- Meningkatkan produk domestik buto (PDB) negara dan PDB per kapita.
- Meningkatkan serapan tenaga kerja.
Baca juga: Ironi Kazakhstan, Negara Kaya Gas yang Harga Gasnya Mahal
- Menjaga stabilitas harga.
- Mencapai kestabilan ekonomi secara nasional.
- Memacu pertumbuhan ekonomi negara.
- Membantu mendorong laju investasi.
- Membuka kesempatan kerja yang luas.
- Mewujudkan keadilan sosial.
- Membentuk pemerataan dalam pendistribusian pendapatan.
- Mengurangi pengangguran.
- Menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang dan jasa supaya terhindar dari inflasi.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal.
Dengan melihat pengertian kebijakan fiskal adalah bisa mengetahui apa saja instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah, yaitu:
Baca juga: 10 Film dengan Modal Cekak Namun Untung Besar
1. Pajak
Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Pasalnya, pajak dapat meningkatkan dan menurunan daya beli masyarakat. Dengan cara, menurunkan pajak untuk meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebaliknya.
2. Pengeluaran belanja.
Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat dikurang dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu.
3. Obligasi publik.
Obligasi publik dalam instrumen kebijakan fiskal adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya, Surat Berharga Negara (SBN) Ritel.
Baca juga: 10 Film dengan Biaya Produksi Termahal di Dunia
Obligasi akan ditawarkan dan dibeli masyarakat yang memiliki dana, lalu negara akan mencicil utang tersebut beserta bunga pinjaman.
Contoh kebijakan fiskal
Mengutip Gramedia Blog, terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal adalah yang sudah pernah diberlakukan pemerintah, antara lain:
1. Insentif pajak selama pandemi Covid-19.
Untuk mengatasi kelesuan ekonomi selama pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi korporasi.
Meskipun contoh kebijakan fiskal adalah ini dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak yang secara persentase porsinya di APBN cukup tinggi.
Baca juga: Ditegur Walikota Solo Terlalu Mahal, Berapa Tarif Gojek?
2. Meningkatkan anggaran untuk penanganan Covid-19
Untuk memulihkan ekonomi saat pandemi, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari Rp 700 triliun. Padahal perkiraan sebelumnya Rp 690 triliun.
Anggaran tak terduga ini tentu mengambil porsi anggaran pemerintah yang tadinya dialokasikan untuk program lain. Namun karena tiba-tiba ada pandemi dan terjadinya juga cukup lama, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ini agar bisa memulihkan ekonomi.
Peningkatan anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi, di sisi lain pemerintah juga mengalami penyusutan pendapatan. Oleh karenanyam untuk membiayai defisit anggaran ini pemerintah akan makin rajin menarik utang.
Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Ada beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pengeluaran belanja negara, dan obligasi. Tujuan kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi negara.
Baca juga: Ini Perbedaan Kartu ATM Chip dan Magnetic
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter rasanya sudah tak asing ditelinga sebagian masyarakat. Istilah tersebut sering diungkapkan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.
Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengerti atau membedakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Lalu, apa perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?
Baca juga: Bank Sentral: Definisi, Tugas dan Tujuannya
Mengutip buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal (2011) karya Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.
Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro (2000) karya Nopirin, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Jenis Kebijakan Fiskal
Masih menurut Nopirin, berdasarkan sudut pandang ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.
- Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap.
- Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.
Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Baca juga: Di Saat seperti Ini Kebijakan Fiskal Perlu Jalan Duluan...
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Menurut Adiwarman (2008), tujuan kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut:
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu.
- Meningkatkan Kesempatan Kerja
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya.
Dengan begitu tercipta tambahan lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan maka dapat memberikan hal baik bagi masyarakat.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi. Salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Sebab pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
Kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
Kebijakan Moneter
Mengutip jurnal Statement Kebijaksanaan Moneter (2010) karya Teguh Sihono, kebijakan monter adalah kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memengaruhi kegiatan ekonomi.
Kebijakan moneter diatur oleh bank sentral. Artinya, kebijakan moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat maupun siklus ekonomi yang melambat.
Berikut dua jenis kebijakan moneter:
- Kebijakan Moneter ekspansif
Merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, contohnya adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar.
- Kebijakan monter kontraktif
Merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, contohnya adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.
Tujuan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujudkan.
Kebijakan moneter penting untuk diterapkan karena berhubungan dengan adanya proposisi yang mengatakan bahwa peredaran uang memiliki hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor riil.
Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, akan dapat memengaruhi variabel-variabel ekonomi di sektor riil, seperti tingkat harga, investasi, dan produksi.
Baca juga: Rupiah Masih Loyo di Sesi Penutupan meski Ada Kebijakan Moneter Baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.