Jelaskan mengenai fungsi komunikasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD

dibaca normal 2 menit

Table of Contents Show

Fungsi dan Tujuan APBD
Sumber Pendapatan dan Pengeluaran APBD
Pengertian APBD
Video yang berhubungan

Penulis: Olivia Rianjani
tirto.id - 19 Des 2021 13:07 WIB

View non-AMP version at tirto.id

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tirto.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas lalu disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Mengutip laman Sumber Belajar Kemdikbud, menurut

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 ayat 8 disebutkan bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehingga, APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Daerah yang dimaksud sendiri mulai dari daerah tingkat II kota dan kabupaten hingga daerah tingkat I Provinsi.

Fungsi dan Tujuan APBD

Mengutip modul Ekonomi Kemdikbud (2020)Berikut beberapa fungsi pada APBD, antara lain :

Fungsi otorisasi. Otorisasi ini, artinya pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang ditetapkan.
Fungsi perencanaan. APBD sebagai pedoman terhadap manajemen dalam merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Fungsi alokasi, untuk diarahkan agar bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi. Yaitu APBD sebagai " uang rakyat ", yang artinya dalam penggunaannya harus digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah bersangkutan.
Fungsi stabilisasi. Disini APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

APBD sendiri disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD :

Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau koordinasi tiap bagian di dalam lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Infografik SC Anggaran pendapatan dan belanja daerah. tirto.id/Rangga

Sumber Pendapatan dan Pengeluaran APBD

Selain memiliki tujuan dan fungsi, secara umum APBD juga memiliki dua komponen besar yakni pendapatan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah

Pajak daerah terdiri dari PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain.

Retribusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi,dan parkir.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah Lain-Lain

2. Dana perimbangan

Dana bagi hasil pajak atau bukan pajak.
Dana alokasi umum, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan dalam pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini dialokasikan dalam bentuk block grant, yakni penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan. APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

3. Pendapatan daerah lainnya yang sah

Sedangkan Pengeluaran daerah terdiri Dari :

1. Belanja tidak langsung

Adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program kerja atau kegiatan. Yang termasuk belanja tidak langsung biasa antara lain:

Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta biaya pemungutan pajak daerah.
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik

2. Belanja Langsung

Adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program kerja daerah, dan terdiri dari beberapa komponen lain, di antaranya:

Belanja pegawai termasuk honorarium PNS
honorarium non-PNS
Uang lembur
Belanja beasiswa
Pendidikan PNS
Belanja kursus
Pelatihan
Sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
Serta, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pengertian APBD

Diambil dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Baca juga: Defisit Anggaran: Faktor, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.

Unsur APBD

Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu:

Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut.
Adanya biaya yang merupkaan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
Periode anggaran yang biasanya satu tahun

Jenis APBD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

Baca juga: Sekda DKI: APBD 2019 Akan Terserap 83,42 Persen