Jelaskan menurut pendapatmu bagaimana jika demokrasi Barat diterapkan di Indonesia

SISTEM demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional 'Kinerja Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dan Ciobvid-19 di Indonesia' yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer pada 10–17 Oktober 2020.

Dari survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar ± 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan 56.4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tidak tahu/tidak jawab 6.3%.

Ada lima alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia  saat ini. Pertama, kebebasn memiliki pemimpin (35.9%), melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat (16.0%), sesuai dengan hati  nurani (8%), sistem demokrasi terlaksana dengan aman (5.8%), serta adanya perubahan yang lebih baik (5.3%).

Sedangkan alasan ketidakpuasan publik atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu  (30.6%), demokrasi berjalan belum sepenuhnya (16.1%), pelaksanaan  demokrasi kurang sehat (15.2%), keadaan ekonomi yang belum berubah (9.8%), dan banyak yang korupsi (9.4%).

Hasil survei juga menunjukkan 77,9% publik setuju bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan sistem lainnya. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin, sesuai dengan hati nurani sistem demokrasi bersifat  terbuka, serta bebas memilih wakil rakyat.

Hanya 11,1% respoden yang menyatakan tidak setuju sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Terdapay lima alasan publik tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini yaitu kurang berpihak ke rakyat kecil, politik kurang sehat,demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi belum maksimal, dan hanya menguntungkan golongan tertentu. (RO/R-1)

WAKIL Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai penegakan demokrasi liberal tidak selamanya sejalan dengan kultur bangsa Indonesia yang ramah-tamah dengan menunjung tinggi etika dan kesantuan.

"Penerapan demokrasi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kultur sebuah bangsa, maka akan menimbulkan kontraksi sosial, politik, dan sebagainya," kata Ahmad Basarah pada diskusi "Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Basarah, sebuah sistem, termasuk demokrasi liberal yang dipaksakan diterapkan di Indonesia, akan bertabrakan dengan kultur asli bangsa Indonesia yang ramah-tamah dengan menunjung tinggi etika dan kesantuan.

Pada tahun politik saat ini, kata dia, penerapan demokrasi liberal yang bebas mengekspresiden semua pandangan dan paradigmanya, kepentingan politik dan sebagainya, kemudian cenderung menimbulkan suasana tidak kondusif.

"Banyaknya pernyataan negatif dan ujaran kebencian yang dimunculkan di ruang publik membuat antarelemen masyarakat menjadi tegang," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, banyaknya kampanye negatif, ujaran kebencian, dan hoaks, membuat ruang publik menjadi penuh dengan wacana yang tidak substansial dan nyinyir.

Dalam konteks menjaga persatuan bangsa, menurut dia, melontarkan pernyataan negatif, ujaran kebencian, dan hoaks, menjadi seperti hal yang lumrah di ruang publik. "Bahkan, di kalangan elite pun terjadi saling melontarkan kampanye negatif," ucapnya.

Melalui momentum hari pahlawan pada tahun ini, menurut Basarah, hendaknya bangsa Indonesia dapat bersatu dan dapat menedalani perjuangan para pahlawan untuk sama-sama menjaga persatuan bangsa. (OL-4)

nesia adalah 1945, yaitu melihat mukkan dapat yung Bemua utu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan kan witu bagian kecil dari sa … tu kesatuan Penduduk Yogya pun adalah merusale isir detre ensemble, tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari satu satuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan le desi dietre nsemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesanan Pendek kata, bangsa Indonesia - Natie Indonesia-bukanlah sekadar contul wtu golongan orang yang hidup dengan le desir d'etre ensemble di atas daerah ang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atuni Yogva, atas Sunda, atare Augis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut mpolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesalama ymua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! keluruhnya! Karena antara 70.000.000 ini sudah ada le desir dette ensemble wadah terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, wat Indonesia jumlah orangnva adalah 70.000.000. Tetapi 70.000.000 yang silah menjadi satu, satu sekali lagi satu! Ke similah kita semua harus menuju Mendirikan sa Nationale Staat atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya sin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat baik Sunda and Asia satu am lava maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan ke sinilah " a harus menuju semuanya. lisan di atas? Kalian pasti ingin. buatlah pertanyaan dan jawaban​

18. Berikut yang termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya adalah ..... A. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia B. Melak … sanakan pemilu yang berasaskan LUBER JURDIL C. Memperkuat rasa kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan disiplin D. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara​

Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 akan tercapai apa bila

1. Makna persatuan dalam kehidupan rumah tangga2. Makna persatuan dalam lingkungan sekolah3. Makna persatuan dilingkungan masyarakat4. Makna persatuan … antar golongan dan suku5. Makna persatuan antar organisasi di masyarakat6. Makna persatuan antar negara-negara7. Makna persatuan dalam bidang ekonomi​

bantu jawab hari ini mau dikumpulin ntar ku follow​

bantu jawab hari ini mau dikumpulin ntar ku follow​

Mengapa setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme​

Apakah salat Ied termasuk salah satu bentuk integrasi sosial?​

Adanya perbedaan merupakan ... Tuhan YME.​

sumpah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari kerapatan pemuda-pemuda atau kongres pemuda II Indonesia yang diperingati seba … gai hari​

SEBAGAI salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya.

Apa itu demokrasi?

Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat.

Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara, sedangkan filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan.

Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508-507 SM di era Yunani Kuno. Setelah itu Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani Kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban Barat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya.

Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur.

Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial-politik di kalangan masyarakat.

Demokrasi Pancasila sebagai pilihan

Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru (1966) karena di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat.

Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama.

Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis.

Oleh karena itu, sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan.

Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Tantangan demokrasi di Indonesia

Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah.

Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip Demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini.

Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas.

Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat Demokrasi Pancasila.

Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme.

Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan.

Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi.

Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri.

Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai Demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan.

Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal?

Lalu, bagaimana kita menjaga Demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat?

Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat (khususnya kaum minoritas) karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh asprirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi.

Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolok ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin.

Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung-jawab karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial-politik.

Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggungjawab.

Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.