Jelaskan perbedaan struktur belanja di dalam apbd berdasarkan permendagri 13/2006 dengan sap

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Palangka Raya – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1 (8)).

Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Berikut ini adalah JADWAL PENYUSUNAN APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

No.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
A.	APBD
1.	Penyusunan RKPD	Akhir Bulan Mei
2.	Penyampaian Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) kepada Kepala Daerah	Awal Bulan Juni	1 Bulan
3.	Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan Bulan Juli	3 Minggu
4.	KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Minggu Pertama Bulan Juli	1 Minggu
5.	Penyusunan Rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)		1 Minggu
6.	Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD	Minggu Kedua Bulan Juli	3 Minggu
7.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Akhir Buli Juli
8.	Penetapan Pedoman Penyusunan RKA – SKPD oleh Kepala Daerah	Awal Bulan Agustus	1 Minggu
9.	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Minggu Pertama Bulan Oktober	2 Bulan
10.	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)
11.	Penetapan hasil evaluasi	15 hari kerja (pertengah bulan Desember)
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)
13.	Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	7 hari kerja	Akhir Bulan Desember
14.	Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi		7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur
15.	Penghentian dan pencabutan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD bersama DPRD	7 hari kerja	Awal Bulan Januari
16.	Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Peraturan Daerah APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi	3 hari setelah keputusan ditetapkan
17.	Penetapan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	31 Desember
18.	Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	7 hari kerja
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
1.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan UU	Paling lama 15 hari setelah Raperda tidak disetujui DPRD (Pertengahan Bulan Desember)
2.	Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Paling Lama 30 hari kerja (Pertengahan Bulan Januari)	1 (satu) Bulan
C. APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD	Pertengahan Bulan Juni
2.	Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu Pertama Bulan Juli	15 hari
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu Pertama Bulan Agustus

Salah satu tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah menyusun rancangan perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal – hal seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Berikut ini adalah JADWAL PERUBAHAN APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

No.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD	Minggu Pertama Bulan Agustus
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu Kedua Bulan Agustus	7 hari
3.	Pedoman Penyusunan RKA – SKPD Perubahan APBD	Minggu Ketiga Bulan Agustus
4.	Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD	Minggu Kedua Bulan September
5.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 Bulan Sebelum Tahun Anggaran Berakhir	Akhir Bulan September
6.	Penyampaian Kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi	15 hari kerja	Pertengahan Bulan Oktober
8.	Pengesahan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan	Pertengahan Bulan Oktober
9.	Penyempurnaan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	7 hari kerja	Minggu Ketiga Bulan Oktober
10.	Pembatalan Peraturan Daerah Perubahan APBD bila tidak dilakukan penyempurnaan	7 hari kerja setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	Minggu Keempat Bulan Oktober
11.	Pencabutan Raperda Perubahan APBD	7 hari kerja	Minggu Pertama Bulan November
12.	Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA – SKPD	3 hari kerja setelah PAPBD disahkan	Minggu Ketiga Bulan Oktober

SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, catatan atas laporan keuangan SKPD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Berikut adalah JADWAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

No.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	Minggu Kedua Bulan Juni
2.	Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari Pengguna Anggaran ke PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)	7 hari kerja setelah Semester I berakhir
3.	Penyampaian hasil konsolidasi Laporan Semester I oleh PPKD ke Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuda	Minggu Kedua Bulan Juli
4.	Penyampaian Laporan Semester I dari Sekretaris Daerah ke KDH	Minggu Ketiga Bulan Juli
5.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari KDH ke DPRD	Akhir Bulan Juli
6.	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD	2 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Bulan Februari
7.	Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD	3 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Bulan Maret
8.	Penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK	3 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Akhir Maret
9.	Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	2 Bulan Setelah Disampaikan	Bulan Mei
10.	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK dari KDH kepada DPRD	6 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Akhir Bulan Juni
11.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK	1 Bulan Setelah Disampaikan	Akhir Bulan Juli

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng, Amir Hamzah K. Hadi, SH berharap informasi mengenai jadwal Penyusunan APBD, jadwal Perubahan APBD, dan jadwal Pertanggungjawaban APBD ini dapat bermanfaat bagi seluruh Badan/Dinas/instansi pemerintah lainnya.