Jelaskan strategi PEMBANGUNAN Indonesia untuk dapat menjadi negara Maju

Warga melintasi kebun kosong di sebuah kampung yang berdampingan dengan bangunan apartemen mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan (26/12). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Indonesia harus melakukan transformasi struktural untuk keluar dari negara berpendapatan menengah (middle income trap). Menurut dia, setidaknya ada tiga perubahan struktural, yaitu peningkatan produktivitas, transformasi ekonomi dan teknologi, serta penyelesaian masalah inequality untuk mendorong peningkatan pertumbuhan Indonesia."Perlu reformasi struktural untuk naik kelas. Syaratnya, produktivitas harus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua masyarakat," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurutnya, dengan asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 1,3 persen, untuk mencapai high incomes countries seiring berakhirnya periode bonus demografi pada 2030 maka Produk Domestik Bruto per kapita harus tumbuh 5,7 persen (atau PDB rill tumbuh 6,9 - 7 persen). "Transformasi struktural adalah dengan perbaikan rasio yang naik dan pertumbuhan investasi harus meningkat," katanya.

Secara makro, transformasi struktural untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang lebih efisien. Menurut Bambang, peningkatan rasio investasi tersebut dilakukan dengan kebijakan financial deepening, perbaikan efisiensi, dan fungsi intermediasi. Selain itu, transformasi tersebut dengan meningkatan belanja infrastruktur, peningkatan penerimaan perpajakan, perbaikan struktur belanja, dan menarik investasi.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Darmin Nasution mengatakan Indonesia harus mencari pola pendekatan dan strategi untuk menjawab persoalan ini. Namun, Darmin mengatakan, satu hal yang harus disepakati untuk menghindari negara berpenghasilan menegah yaitu human capital. Menurut dia, beberapa hal seperti anggaran pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan.

"Korea Selatan konon pada waktu masuk kelompok negara berpendapatan menengah pendidikannya sudah lebih baik," kata dia. (Baca pula: Jadi Negara Maju, Ekonomi Harus Tumbuh 7 Persen).

Selain itu, Armida mengatakan investasi sebagai physical capital juga harus ditingkatakan. Peranan investasi terhadap pertumbuhan pada 2013 sebesar 31,7 persen PDB masih mempunyai ruang untuk ditingkatkan menjadi 45 persen dalam jangka panjang. "Selain itu harus mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatakan produktivitas kegiatan ekonomi," ujarnya.

Untuk pengembangan iptek tersebut, Armida mengatakan diperlukan peningkatan investasi resources and developement (R&D) dari pemerintah dan swasta. Pembangunan industri juga harus dilakuakan. Untuk menjadi negara maju yang berpenduduk besar kerap mengalami fase industrialisasi yang cukup panjang. "Negara berpenduduk besar tidak mempunyai keleluasaan yang besar untuk cepat beralih pada sektor tersier sebagai penggerak utama ekonomi," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Ilustrasi aktivitas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Jakarta - Pemerintah tengah menyusun lima strategi yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tujuannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami sedang menyusun lima strategi dalam RPJMN 2015-2019, tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dalam acara " Seminar Nasional mengenai Pertumbuhan Jangka Panjang yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).

Dia mengatakan jika implementasi RPJMN berjalan lancar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7 persen setiap tahunnya.

"Selain itu. Indonesia berpotensi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau istilah lain middle income trap," kata dia.

Menurut Armida, fenomena middle income trap sebenarnya bukan fenomena baru dalam ekonomi pembangunan, masih banyak negara negara di dunia yang masuk kategori negara middle income trap seperti negara di kawasan Amerika Latin.

"Kegagalan suatu negara menjadi negara maju bukanlah disebabkan masalah ekonomi saja melainkan faktor politik, sosial dan budaya juga ikut mempengaruhi kemajuan suatu negara," kata dia.

Dia mengatakan, strategi pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Ia memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat menjadi 305,6 juta jiwa pada tahun 2035.

"Indonesia harus memanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan banjir penduduk tapi nol kualitas,' kata dia.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program wajib belajar 12 tahun, dan memperbanyak sekolah kejuruan. Dengan demikian, kualitas angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) bisa beradaptasi dengan tingkat sekolah menengah.

Armida mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan iklim investasi. Saat ini peranan investasi dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Diketahui, pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 31,7 persen.

Menurutnya, dalam jangka panjang kontribusi investasi terhadap PDB bisa mencapai 45 persen asalkan hambatan hambatan investasi bisa diselesaikan, seperti persoalan pembebasan lahan.

Strategi ketiga adalah mendorong peningkatan ilmu pengetahuan (iptek) dan Inovasi untuk menciptakan produktivitas kegiatan perekonomian. Diperlukan peningkatkan investasi dalam Research and Development (R&D) baik dari pemerintah maupun swasta.

Strategi keempat adalah meningkatkan pembangunan industri dimana industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam (SDA) agar nilai tambahnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

Strategi kelima membangun institusi yang lebih baik terutama reformasi birokrasi yang terus disempurnakan. Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan.

"Kelima strategi dalam RPJMN ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan agar kesejahteraan rakyat terwujud," kata dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tidak banyak negara di dunia yang berhasil keluar dari Middle Income Trap Country. Pasalnya, salah satu syarat utama menjadi negara maju adalah mempunyai kualitas SDM yang hebat.

Dia mengatakan sekitar tahun 1980 ada tiga negara berpendapatan menengah paling terkenal yaitu Afrika Selatan, Brazil dan Korea. Sampai saat ini, hanya Korea yang berhasil keluar dari middle income trap menjadi negara industri paling maju, sisanya Afrika Selatan dan Brazil masih menjadi negara berpendapatan menengah.

Strategi yang dilakukan Korea adalah terus meningkatkan kualitas SDM dan didukung pemerintah dengan pemberian insentif pajak untuk Research and Development. "Indonesia harus bisa seperti Korea, karena potensi Indonesia menjadi negara maju cukup besar," ujarnya

Bicara kualitas SDM, Chatib mengatakan, Indonesia sudah mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga yang mendidik angkatan kerja. Sayangnya kualitas tamatan BLK tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan swasta. Salah satu penyebabnya adalah materi yang diajarkan di BLK sudah teori lama. Peralatan dan program yang digunakan pun sudah tua seperti microsoft word.

Chatib mengatakan, hal itu terjadi karena dana BLK terbatas. Ke depannya pemerintah meminta pihak swasta membangun pusat pelatihan kerja sendiri atau training center untuk angkatan kerjanya. Menurut dia, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak kepada perusahaan perusahaan yang mendirikan training center.

Sementara itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan kebijakan moneter tentu mempunyai peranan penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas."Kebijakan moneter tidak boleh bertentangan dengan kebijakan fiskal yang sudah dibuat pemerintah," kata dia.

Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan jika dilihat dari struktur angkatan kerja Indonesia memang mengalami ketimpangan. Lulusan SD-SMP masih mendominasi yaitu hampir 60 persen sedangkan lulusan Universitas baru 10 persen.

Dia mengatakan, jika kualitas SDM Indonesia bisa bersaing maka sektor swasta harus ikut terlibat untuk menciptakan kualitas SDM, minimal angkatan kerja di perusahaanya sendiri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

Tahun 2019, ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1.12 triliun dan tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan menurut data World Economic Forum (WEF), pada tahun 2024, diprediksi ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-5 dunia dengan PDB sebesar US$5.3 triliun.

Prediksi tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dan angkatan kerja produktif yang signifikan sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Disamping itu, Indonesia juga mempunyai penduduk yang cukup besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

PDB dan Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana diketahui, PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu tanpa melihat siapa yang memproduksinya. PDB hanya salah satu indikator untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara agregat dan tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dalam penghitungan PDB, semua nilai barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dimasukkan tanpa membedakan barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau warga asing. Padahal barang jasa yang dihasilkan oleh warga asing tersebut tidak akan dinikmati oleh rakyat karena sebagian atau seluruhnya akan dibawa ke negara warga asing yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Salah satunya adalah pendapatan nasional bruto per kapita. Berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-120 di dunia dengan besaran US$3.840.

Di samping itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, masih terjadi ketimpangan pengeluaran antara rakyat kaya dan miskin yang ditunjukkan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,382, walau Gini Ratio terus menurun. Semakin kecil angka Gini Ratio semakin kecil ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya.

Pada tahun 2018, Gini Ratio Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 139 negara (Wordl Bank, 2018). Namun ketimpangan di Indonesia tersebut lebih baik dari beberapa negara ASEAN misalnya Malaysia dan Thailand.

Strategi Membangun Indonesia Maju

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diprediksi lembaga internasional di atas dan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya, maka Pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa strategi/kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah dalam pembangunan nasional adalah menigkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, mengubah struktur ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, maupun gangguan yang berasal dari dalam maupun luar yang membahayakan integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional harus ditingkatkan. Pembangunan tidak akan berguna jika ketahanan nasional rapuh dan menjadi sia-sia.

Ketahanan nasional dapat ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep NKRI, kepada seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai kebangsaan tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang tersebar di 17.491 pulau harus menjadi satu kesatuan keluarga besar yaitu bangsa Indonesia. ‘Konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia, yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional" (Ir. Soekarno)

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2025 dimana usia produktif akan mencapai 65% dari total penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Terdapat dua tantangan yang dihadapi yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dan kemajuan teknologi informasi. Jumlah penduduk yang besar menjadi pasar produk yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat dengan catatan produk tersebut merupakan produk dalam negari. SDM harus dapat menguasai teknologi informasi dan mengkapitalisasinya untuk peningkatan produk/jasa dalam negeri termasuk untuk orientasi ekspor.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, maka Pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan ‘kebiasaan’ menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku. Industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah/bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Di samping itu, industri harus bisa menghasilkan barang modal.

Pemerintah juga harus mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas, mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99.99% dari total jumlah pelaku usaha dan menyerap 97% tenaga kerja dunia usaha. Di samping itu, import bahan baku maupun barang modal harus dikurangi secara siginifikan. Langkah ini sangat strategis, disamping untuk meningkatkan industri dalam negari, mengurangi ketergantungan terhadap asing, juga untuk mengurangi pengeluaran devisa negara sekaligus dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Menurut BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih didominasi pulau jawa dengan porsi 59% disusul Sumatera 21,32%, Kalimantan 8,05%, Sulawesi 6,33%, Bali Nusra 3,06%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Sementara itu, masih terdapat perbedaan angka kemiskinan antara provinsi yang paling rendah angka kemiskinannya yaitu DKI Jakarta sebesar 3,47% dengan provinsi yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Papua sebesar 27,53%. Oleh sebab itu, Pemerintah telah membangun infrastruktur untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan terutama di luar pulau Jawa termasuk Papua. Infrastruktur tersebut diharapkan juga akan membuka akses wilayah dan memperlancar distribusi dan transportasi. Diharapkan Pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terpinggir sesuai dengan Nawacita ketiga ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’

(Edward UP Nainggolan, Kepala Kanwil DJKN Kalbar)