| Skip to content
Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru.
Rabu, 12 Mei 2021 15:00:50 WIBSenin, 13 September 2021 00:39:50 WIB
KOMPAS/JULIAN SIHOMBING Seorang mahasiswa tergeletak di tepi jalan saat terjadi kerusuhan menyusul demonstrasi mahasiswa di depan Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, 12 Mei 1998.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah kelam dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat dari pemerintahannya. Gerakan reformasi dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Dimana saat itu, terjadi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Disamping itu, banyak faktor yang mempengaruhi gerakan reformasi di Indonesia terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, diantaranya : Krisis Hukum Dalam bidang hukum pemerintah melakukan intervensi artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah. (Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru) Krisis ekonomi yang melanda tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Krisis Politik Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya melainkan demokrasi rekayasa. Krisis Sosial Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Dimana, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
Presiden Soeharto menandatangi perjanjian dengan IMF. Michel Camdessus terlihat memandanginya dengan bersedekap. AP Photo
TEMPO.CO, Jakarta - Krisis moneter atau Krismon 1998 bisa jadi merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia, seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit, merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan Presiden yang memangkunya selama tiga dekade. Sebenarnya bukan hanya Indonesia yang mengalami krismon 1998, beberapa negara di Asia seperti Thailand dan Korea Selatan juga mengalaminya di tahun tersebut. Tetapi, di antara negara-negara lain, krisis ekonomi yang Indonesia alami dinilai yang paling buruk. Bagi masyarakat yang pernah mengalaminya. Memberikan trauma tersendiri bagi mereka. Tiada akibat tanpa sebab, krisis moneter tak lantas secara tiba-tiba terjadi tanpa penyebab, dilansir dari berbagai sumber, berikut ini merupakan serangkaian faktor dari sektor ekonomi, soal, dan politik turut menyumbang sebab terjadinya krisis moneter 1998. 1. Rupiah Anjlok Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadinya krisis moneter 1998, dimulai dari bulan Agustus nilai mata uang rupiah terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, September. Hanya dalam jangka waktu setahun, yang awalnya kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka Rp 2.380 per satu dolarnya, mengalami penurunan hingga 600 persen. Puncaknya pada bulan Juli 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk, titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai Rp 16.650. Meski pada 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai Rp 8.000 per dolarnya, hal ini tak banyak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah kadung terpuruk. 2. Membengkaknya utang luar negeri Selain anjloknya nilai mata uang rupiah pada 1997 sampai 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Yakni, pada Maret 1998, 72,5 miliar dolar AS dari 138 miliar dolar AS merupakan utang swasta yang dua dari tiga utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tenggat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai 14.44 miliar dolar AS yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Faktor utang luar negeri yang membengkak itulah yang menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapatkan tekanan berat. 3. Krisis kepercayaan Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai plintat-plintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal inilah yang juga menjadi sebab krisis moneter 1998. 4. Paket Solusi IMF yang Berujung Kegagalan IMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter dengan menawarkan paket reformasi keuangan. Ali& alih-alih solusi tersebut membawa dampak yang bagus, paket reformasi keuangan yang dianjurkan IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memperparah krisis ekonomi 1998, sebab membuat bank-bank memberikan pinjaman secara terbatas, di sisi lain Bank Indonesia juga harus menggelontorkan banyak dan krisis moneter terus berlanjut dan makin parah. HENDRIK KHOIRUL MUHID Baca: Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Ini Bedanya dengan Krisis 1998 |
Jelaskan terjadinya krisis hukum di Indonesia pada tahun 1998
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
