Konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis disebut juga?
- Konstitusi
- UUD
- Dasar Negara
- Konvesi
- Semua jawaban benar
Jawaban: B. UUD
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis disebut juga uud.
Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 pada anggota DPR akan dipilih oleh? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Konstitusi (bahasa Latin: constituante) atau Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk:
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi.[1] Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi [2] Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan rudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris.
- (Inggris) Dictionary of the History of Ideas: Diarsipkan 2006-06-23 di Wayback Machine. Konstitutionalisme
- (Inggris) International Constitutional Law: Diarsipkan 2005-02-06 di Wayback Machine. Terjemahan bahasa Inggris beberapa konstitusi nasional
- Constitution Society – National Constitutions
- Constitution of Brazil Diarsipkan 2005-02-08 di Wayback Machine. [PDF]
- Constitution of Finland [PDF]
- French constitutions (French)
- Constitution of India
- Constitution of Iran Diarsipkan 2013-08-19 di Wayback Machine.
- Constitution of Italy Diarsipkan 2005-02-11 di Wayback Machine. (tidak lagi berfungsi) – In Italian (tidak lagi berfungsi)
- Constitution of Japan Diarsipkan 2008-06-24 di Wayback Machine.
- Constitution of Poland Diarsipkan 2005-02-06 di Wayback Machine.
- Constitution of Russia
- Constitution of Portugal Diarsipkan 2005-03-05 di Wayback Machine. (in Portuguese)
- Constitution of Latvia – In Latvian
- Constitution of Lithuania
- (Swedia) riksdagen.se...regeringsform_sfs-1974-152 konstitusi Swedia
- (Inggris) riksdagen.se...160628.pdf terjemahan konstitusi Swedia
- (Inggris) U.S. Constitution – Annotated version of the United States Constitution
- Constitution of Mexico Diarsipkan 2005-03-09 di Wayback Machine. (tidak lagi berfungsi)
- Constitution of the People's Republic of China sources:Constitution of the People's Republic of China Diarsipkan 2004-05-10 di Wayback Machine.
- Constitution of Ireland
- Constitution of the Universe Diarsipkan 2005-02-14 di Wayback Machine.
- Harvard Law School Target Shooting Club Constitution Diarsipkan 2005-04-04 di Wayback Machine.
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi&oldid=20348073"
KOMPAS.com - Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Baik bagi negara yang sudah lama merdeka, maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya.
Konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar yang mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Konstitusi juga menjadi dasar hubungan antara negara dan rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi merupakan pencerminan kehidupan politik di dalam masyarakat. Konstitusi dapat menjamin hak-hak warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan.
Secara umum, konstitusi terbagi menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Konstitusi tertulis lebih tegas dibandingkan konstitusi tidak tertulis karena konstitusi tertulis menjamin adanya kepastian hukum.
Konstitusi tertulis dapat diidentifikasi dari ciri-cirinya. Ciri-ciri konstitusi tertulis adalah:
- Memuat tentang organisasi negara.
- Menjamin hak-hak asasi manusia.
- Terdapat prosedur perubahan undang-undang dasar.
- Memuat larangan utuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.
- Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
Konstitusi tertulis dicantumkan dalam dokumen tertulis. Perubahan atau amandemen dari konstitusi tertulis dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan melalui kebijakan publik.
Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang dasar atau UUD 1945.
Baca juga: Pengertian Konvensi dan Contohnya
Konstitusi Tidak Tertulis
Suatu konstitusi disebut tidak tertulis jika ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau pemufakatan.
Oleh karena itu, konstitusi tidak tertulis sering disebut juga konvensi. Konvensi tidak tertulis biasanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang serng timbul dalam masyarakatnya. Konstitusi tidak tertulis berbentuk kesepakatan bersama di tengah masyarakat dengan dasar kebiasaan tersebut.
Sebagai suatu peraturan yang tidak tertulis, sulit bagi konstitusi tidak tertulis mempertahankan kekuataannya tanpa dukungan dari rakyat dan negara. Sehingga, kewibaannya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan konstitusi tertulis.
Apabila terjadi pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis, hakim konstitusi menggunakan yurisprudensi sebagai dasar putusannya. Yurisprudensi adalah segala keputusan dari hakim terdahulu untuk mengadili suatu perkara yang diatur dalam undang-undang.
Kemudian keputusan terdahulu tersebut dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sama.
Contoh konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat juga termasuk konstitusi tidak tertulis.
Referensi
- Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Busroh, Firman Freddy dan Fatria Khairo. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada