TRENDING | 1 Maret 2021 09:36 Reporter : Kurnia Azizah Merdeka.com - Tujuan kebijakan perdagangan internasional termasuk dalam aktivitas pemerintah untuk mengatur, membatasi dan mempromosikan. Atau dengan cara lain memengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Tentunya tetap mempertimbangkan kerja sama antar negara, serta melindungi kebijakan dan kepentingan umum dalam negeri masing-masing. Sayangnya semenjak pandemi Covid-19 mewabah, perdagangan internasional jatuh secara signifikan pada paruh pertama tahun 2020. Terganggunya mengimpor dan mengekspor, tatanan perdagangan liberal multilateral telah menghadapi gejolak. Hingga melahirkan kebijakan perdagangan internasional yang baru. Salah satu bentuk mendukung respons pandemi, dengan mencabut tarif dan hambatan lain. Khususnya perdagangan pasokan medis dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghilangkan pembatasan ekspor. Terdapat tujuan kebijakan perdagangan Internasional yang diprioritaskan, sebagai pemulihan ekonomi, membangun kembali hubungan transatlantik yang positif, serta menegosiasikan hubungan perdagangan baru. Berikut tujuan kebijakan perdagangan internasional, beserta manfaatnya, dilansir dari berbagai sumber. 2 dari 4 halaman
Kebijakan perdagangan internasional tak lepas cari campur tangan pemerintah. Demi meningkatkan kepentingan bersama antar negara. Berikut ini beberapa kebijakan perdagangan internasional, dikutip dari Guru Pendidikan: 1. Tarif Tarif berupa bayaran pajak. Dikenakan atas dagangan yang diimpor. Tarifnya spesifik, dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang. Semisal tarif 25 persen untuk mobil yang diimpor. Pajak yang dikenakan menurut persentase tertentu dari nilai dagang. Tarif bisa meningkatkan biaya pengiriman barang ke setiap negara. 2. Subsidi Ekspor Kebijakan perdagangana internasional berikutnya, subsidi ekspor. Berupa pembayaran tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan barang ke luar negeri. Subsidi ekspor bisa berbentuk spesifik, seperti nilai tertentu per unit barang. Atau Od Valorem, presentase dari nilai yang diekspor. Dampak dari subsidi ekspor, yakni meningkatkan harga di negara pengekspor. Sementara di negara pengimpor harganya turun. © Start-UP 3. Pembatasan Impor Pembatasan impor disebut juga import quota, merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang bisa diimpor. Diberlakukan dengan menyerahkan lisensi pada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan. 4. Pengekangan Ekspor Sukarela Kebijakan perdagangan internasional selanjutnya ialah Voluntary Export Restraints (VERs) atau pengekangan ekspor sukarela. Kesepakatan antar negara pengeskpor dengan negara pengimpor, pengendalian sukarela. VERs sebagai pembatasan atas perniagaan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor. Terdapat keuntungan-keuntungan politisdan legal, yang membuat VERs menjadi perangkat perdagangan yang lebih digemari. Namun dari sudut pandang ekonomi, VERs ini serupa dengan kuota impor. Di mana lisensi diserahkan pada pemerintah asing dan menjadi sangat mahal untuk negara pengimpor. Tak jarang menyebabkan kerugian. 5. Persyaratan Kandungan Lokal Kebijakan local content requirements atau persyaratan kandungan lokal. Dikutip dari jurnal terbitan UNPAD, kebijakan yang popular di Negara berkembang. Mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen yang diproduksi dalam negeri. Sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik (national protection). Pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, laksana kuota impor minyak. ©2014 Merdeka.com/shutterstock/violetkaipa 6. Subsidi Kredit Ekspor Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor. Tapi wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Menjadi kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang. Serta mengurangi penjualan barang di pasar domestik. 7. Pengendalian Pemerintah Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat, dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik. Meskipun barang-barang itu lebih mahal daripada yang diimpor. 8. Hambatan-Hambatan Birokrasi Hambatan birokrasi atau Red Tape Barriers, sebagai bentuk pemerintah yang membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. 3 dari 4 halaman
Masing-masing kebijakan perdagangan internasional yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang utama ialah mengatur, membatasi dan mempromosikan atau dengan cara lain. Guna memengaruhi dan menuntun perdagangan Internasional. Kebijakan yang didasari oleh pemerintah, bersifat perlindungan. Kebijakan yang diambil memiliki tujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri. Berikut ini beberapa destinasi mengenai kepandaian perdagangan internasional: 1. Autarki Autarki merupakan sistem ekonomi swasembada dan perdagangan terbatas. Sebuah jalan untuk menghindari pengaruh negara yang beda dalam sejumlah hal. Tidak saja ekonomi, tetapi pun pada dunia politik dan militer. 2. Kesejahteraan Kesejahteraan termasuk kepandaian yang diambil dalam kebijakan perdagangan. Membuat kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional ini, akan mendapat keuntungan maksimal. Atas hasil terjadinya spesialisasi suatu buatan, dan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara. 3. Proteksi Proteksi atau perlindungan dalam kebijakan perdagangan internasional, bertujuan mengayomi seluruh industri. Terutama yang dalam proses perkembangan atau sedang tumbuh. Serta mengayomi perusahaan baru, dan menyerahkan perlindungan terhadap produk domestik dari pesaing barang impor. 4. Keseimbangan Neraca Pembayaran Tujuan dari ditetapkannya kepandaian kebijakan perdagangan internasional, yakni keseimbangan neraca pembayaran. Sebagai dasar ekonomi internasional. 4 dari 4 halaman
Tentunya jalinan kerja sama antar negara yang terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional, akan memberi keuntungan dan manfaat bagi masing-masing negara. Berikut manfaat perdagangan internasional: 1. Memungkinkan sejumlah negara akan saling membantu mempercepat proses pembangunan. 2. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. 3. Investor asing bisa menginvestasikan modal ke sejumlah proyek pemerintah maupun swasta, di negara lain. Memilih yang potensial dan strategis, sampai-sampai negara itu mendapatkan devisa. 4. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang-barang, yang tidak dapat diproduksi oleh negeri sendiri. 5. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara, melewati pendapatan nasional. 6. Memperluas peluang kerja, karena terbantu dibukanya lapangan kerja baru yang banyak. 7. Mendapatkan deviden internal dan eksternal. (mdk/kur)
Penulis: Addi M Idhom View non-AMP version at tirto.id tirto.id - Perdagangan internasional terjadi karena semua negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penduduk di dalam negeri secara mandiri sepenuhnya. Selalu ada sebagian kebutuhan yang perlu disuplai dari negara lain. Perbedaan kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara adalah penyebabnya. Perdagangan internasional juga berlangsung karena perbedaan kapasitas produksi barang maupun jasa di setiap negara. Berbedanya sumber daya manusia, kondisi sosial-budaya, harga barang/jasa, dan lain sebagainya turut pula memicu perdagangan internasional. Dalam ilmu ekonomi, pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual-beli barang dan jasa antarnegara. Perdagangan internasional juga bisa diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan warga dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan itu bisa terjadi antarindividu, antarperusahaan, dan antara satu pemerintah dengan pemerintah negara lainnya. Sebagai contoh, aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan China, Amerika Serikat, Jepang dan sejumlah negara lain. Perdagangan itu dalam bentuk ekspor dan impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama Agustus 2021, ekspor nonmigas Indonesia yang terbesar dikirim ke China (USD4,78 miliar), AS (USD2,25 miliar) dan India (USD1,72 miliar). Sementara 3 negara pemasok barang impor nonmigas ke Indonesia yang terbesar selama Januari–Agustus 2021 ialah China (USD34,67 miliar), Jepang (USD9,01 miliar), Korsel (USD5,84 miliar).
Baca juga: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar, Tradisional, Campuran, Komando Mengutip Modul Pembelaran SMA: Ekonomi Kelas XI(2020:9) terbitan Kemdikbud, banyak negara sekarang ini menjadikan transaksi dalam perdagangan internasional sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (GDP/PDB). Perdagangan internasional sebenarnya memang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, sejak manusia menemukan cara untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Jalur Sutra di Asia Tengah merupakan contoh jalur perdagangan internasional era kuno yang menghubungkan belahan dunia timur (China) dengan barat (Timur tengah dan Eropa). Meski begitu, baru ketika revolusi industri terjadi, yang diikuti dengan inovasi teknologi komunikasi dan transportasi secara cepat, dampak luas dari perdagangan internasional dirasakan oleh hampir semua negara. Dimensi pengaruh perdagangan internasional saat ini bisa meliputi sektor ekonomi, politik, hingga sosial-budaya. Di sisi lain, perdagangan internasional turut memacu perkembangan industrialisasi di banyak negara dan memuluskan proses globalisasi.
Baca juga: Apa Saja Peran Konsumen dan Produsen dalam Perekonomian? Pentingnya perdagangan internasional membuat setiap negara memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatur aktivitas jual-beli dalam skala luas ini. Tujuannya agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tetapi tidak merugikan kepentingan nasional. Apa Saja Kebijakan Perdagangan Internasional? Setiap negara punya kebijakan perdagangan internasional tersendiri. Menukil penjelasan di laman Sumber Belajar Kemdikbud, definisi kebijakan perdagangan internasional adalah semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara, yang secara langsung maupun tidak memengaruhi struktur, arah, komposisi, hingga bentuk perdagangan luar negeri. Tindakan itu dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang terkait perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan karena transaksi jual-beli antarnegara tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri. Merujuk buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX (2018:192) terbitan Kemdikbud, dampak positif perdagangan internasional di antaranya: memacu kegiatan produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memajukan lembaga keuangan, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan masih banyak lainnya.
Infografik SC Macam-macam Kebijakan Perdagangan Internasional. tirto.id/Sabit Sedangkan dampak negatif perdagangan internasional seperti: industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah dari produk dalam negeri; menghambat pertumbuhan ekonomi; dan lain sebagainya.
Baca juga: Apa Saja Keuntungan Penggunaan TIK di Bidang Perdagangan? Kembali mengutip Modul Pembelajaran SMA: Ekonomi kelas XI(2020:21-22), berdasarkan konsep strategi ekonomi yang dianut suatu negara, kebijakan perdagangan internasional selama ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kebijakan perdagangan bebas. Saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor-impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Perdagangan besar bisa memicu persaingan penuh antarnegara. Akibatnya, setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin guna meningkat efisiensi produksi barang/jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Semakin efisien satu barang/jasa diproduksi maka peluangnya terserap pasar juga akan bertambah besar. Kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor-impor dengan tujuan melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Kebijakan proteksi juga bisa saja dilakukan karena suatu sektor industri sedang berkembang serta butuh sokongan pemerintah agar mampu lekas bersaing di pasar global. Kebijakan proteksi ini untuk menghindari dampak negatif perdagangan internasional. Proteksi itu juga bisa dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor. Berikut perincian alasan, tujuan, dan macam-macam bentuk kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan tindakan proteksi. I. Alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional:
II. Tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional
III. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional untuk proteksi: 1. Pengenaan Tarif Bea masuk Pengenaan tarif adalah pembebanan biaya atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Hal ini membuat barang-barang yang masuk ke wilayah suatu negara dikenakan bea masuk. Pengenaan bea masuk yang besar untuk barang-barang dari luar negeri (impor) bertujuan untuk melindungi (proteksi) industri dalam negeri dan memperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut. Selama ini dikenal 3 jenis pengenaan tarif atau bea masuk, yakni Bea Ekspor (export duties), Bea Transit, dan Bea Impor. Akibat pengenaan tarif itu harga barang impor akan naik sehingga produksi industri dalam negeri bisa meningkat karena produknya mampu bersaing di pasar nasional. Dampak yang lain: jumlah barang di pasar bisa menurun, terutama yang berasal dari luar negeri. 2. Pelarangan impor Pelarangan impor merupakan langkah pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari negara lain untuk melindungi produksi dalam negeri dan mengembangkannya. Dampak kebijakan pelarangan impor adalah harga barang dari luar negeri naik, sehingga produksi dalam negeri bisa meningkat, dan jumlah barang di pasar menurun. 3. Penerapan Kuota impor Kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang-barang yang masuk dari luar negeri biasa disebut dengan penerapan kuota impor. Tujuannya supaya harga barang impor naik sehingga produksi barang dari dalam negeri meningkat karena harganya lebih murah dan mudah laku, menurunkan peredaran barang di pasar, membuat harga barang lebih menguntungkan bagi produsen lokal, serta melindungi industri nasional. 4. Pemberian Subsidi Kebijakan subsidi merupakan tindakan pemerintah membantu menutupi sebagian biaya produksi barang yang dihasilkan produsen dalam negeri. Tujuan pemberian subsidi agar produsen nasional dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah dan bisa bersaing dengan produk impor. Dampak kebijakan subsidi adalah: harga barang di pasar tetap, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar tetap, serta angka impor barang menurun. 5. Aksi Dumping Dumping merupakan istilah untuk kebijakan pemerintah yang menerapkan diskriminasi atas harga suatu barang tertentu. Aksi d umping membuat harga barang dapat menjadi lebih murah di pasar luar negeri daripada dalam negeri, dan bahkan lebih rendah dari biaya produksinya. Pemerintah suatu negara melakukan aksi dumping untuk membantu produsen dari dalam negerinya mampu menguasai pasar di luar negeri. Dumping memang bisa mengerek volume perdagangan dan menguntungkan konsumen di negara tujuan impor. Namun, apabila negara pengimpor mempunyai industri sejenis, sering kali kebijakan dumping dari negara lain ditanggapi dengan pengenaan bea masuk (tarif impor) yang lebih tinggi. Kebijakan antidumping itu dilakukan untuk melindungi sektor industri nasional. Kebijakan dumping diterapkan dengan tujuan untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Jika suatu negara sudah menang, kerugian akibat penerapan dumping bakal ditutup dengan menaikkan harga barang di pasar asing. Selama ini, kebijakan dumping dianggap sebagai startegi perdagangan yang tidak fair karena bisa merugikan negara lain. 6. Devaluasi Devaluasi adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang menurunkan nilai mata uangnya (kurs) terhadap mata uang asing. Tujuan penerapan devaluasi untuk meningkatkan ekspor, menurunkan harga produksi dalam negeri di pasar internasional, dan menambah devisa negara. Akibat penerapan devaluasi umumnya adalah: harga barang impor menjadi mahal, dan sebaliknya harga barang produksi dalam negeri lebih murah di pasar internasional. 7. Premi Kebijakan premi adalah tindakan pemerintah suatu negara yang memberikan dana tambahan buat para produsen nasional yang bisa mencapai target produksi barang/jasa tertentu. Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Baca juga artikel terkait PERDAGANGAN atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom Penulis: Addi M Idhom Editor: Iswara N Raditya |
Kuota termasuk salah satu kebijakan dalam perdagangan internasional yang berbentuk
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
