Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas:
Setelah amendemen UUD 1945, disebut lembaga negara dan terdiri atas:
Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah "Dewan Pensiun Agung" karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat.
Sesuai dengan makna reformasi 1998, dan untuk menguatkan demokrasi, rakyat Indonesia menyadari pentingnya makna judicial review atau "hak pengkajian hukum oleh para ahli (hakim)" dan mempertimbangkan apakah tidaknya sebuah hukum bertentangan dengan undang-undang dasar/konstitusi negara.
Untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah/provinsi di Indonesia, dan sesuai dengan semangat reformasi 1998 mendirikan lembaga tinggi negara di bidang legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga legislatif bikameral atau dua kamar di dalam legislatif. Kedudukannya DPD mirip dengan Senat Amerika Serikat karena mewakili aspirasi politik daerah-daerah. Perbedaan relatifnya Senat di Amerika Serikat lebih berkuasa daripada senat di Indonesia. Kekuasaan Senat di Amerika Serikat mirip dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.
Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amendemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Anggota DPD juga merupakan anggota MPR[1].
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Melalui Amendemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.
Apa itu lembaga politik? Pengertian Lembaga Politik secara umum adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi lain dari lembaga politik adalah pembentukan peraturan sosial untuk mengatur sekelompok orang yang memiliki kuasa (pemerintah) dengan sekelompok orang yang dikuasai (rakyat). Lembaga politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam wilayah suatu negara yang terkait dengan proses-proses perencanaan, penentuan dan pelaksanaan di kehidupan bernegara. Di Indonesia, lembaga politik sesuai dengan peraturan UUD 1945 menangani permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk kepentingan mencapai ketentraman dan keamanan masyarakat. Artikel terkait:
Pengertian Lembaga Politik Menurut Para AhliUntuk lebih memahami apa arti lembaga politik, maka kita dapat memperhatikan beberapa pendapat para ahli tentang definisi lembaga politik. Berikut ini adalah pengertian lembaga politik menurut para ahli: 1. Kamanto SoenartoMenurut Kamanto Soenarto pengertian lembaga politik sebagai suatu badan di lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan, pertahanan nasional dan partai politik. 2. SurbaktiMenurut Surbakti pengertian lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoloi penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. 3. J.W.SchorelMenurut J.W.Schorel pengertian lembaga politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawaan dan karismatik. Baca juga: Pengertian Lembaga Menurut Para Ahli Ciri-Ciri Lembaga PolitikPada umumnya kita dapat dengan mudah mengenali sebuah lembaga politik dari karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik lembaga politik:
Peran dan Fungsi Lembaga Politik di IndonesiaSetelah memahami apa itu lembaga politik, tentunya kita juga harus tahu apa fungsi lembaga ini. Mengacu pada pengertian lembaga politik diatas, maka berikut ini beberapa fungsi lembaga politik di Indonesia:
Baca juga: Pengertian Lembaga Sosial Jenis dan Contoh Lembaga Politik di IndonesiaSeperti kita ketahui, dalam lembaga politik ada pihak-pihak yang mengendalikan kekuasaan. Berikut ini adalah beberapa jenis dan contoh lembaga politik yang ada di Indonesia: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Lembaga politik yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2. PresidenSuatu jabatan seorang pimpinan organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. 3. Wakil PresidenSuatu jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. 5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)Merupakan lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum di-amandemen yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. 6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Mahkamah Agung (MA)Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Baca juga: Pengertian Pers Menurut Para Ahli Pengaruh Lembaga Politik Terhadap BisnisDilihat dari pengertian lembaga politik dan fungsinya tersebut, apakah lembaga politik dapat dapat memberikan pengaruh terhadap bidang bisnis? Baik pada bisnis skala menengah hingga yang sudah profesional sangat dipengaruhi oleh kredibiltas lembaga politik diantaranya: 1. Kompetisi Antar BisnisLembaga sosial dapat memberikan pengaruh terhadap profesionalitas antar bisnis. Di Indonesia sendiri sudah banyak bisnis yang berada di bawan naungan lembaga politik. Perusahaan yang berada di jaringan lembaga politik cenderung mudah untuk berkembang dibandingkan bisnis independen, misalnya dalam hal perijinan. Tentu saja ini merugikan pemilik bisnis yang tidak berada dibawah naungan lembaga politik. 2. Sewaktu-waktu Bisnis Bisa DibubarkanJika Anda membangun usaha atau bisnis yang tidak legal, tentu saja pihak lembaga politik berhak untuk membubarkan bisnis Anda sewaktu-waktu. Termasuk juga ketika perusahaan Anda tidak taat pajak. 3. Gejolak Politik Mempengaruhi Perekonomian NegaraSituasi politik yang tidak stabil di suatu negara akan memberikan dampak besar pada perekonomian sehingga akan berpengaruh juga terhadap bisnis yang Anda jalankan. Misalnya jika terjadi gejolak politik di suatu negara yang dapat membuat harga bahan-bahan pokok naik maka akan menyebabkan daya beli konsumen terhadap kebutuhan sekunder menurun. Sehingga akan membuat keuntungan perusahaan menurun. 4. Pemboikotan Bisnis Lintas NegaraGejolak politk tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, namun juga bisa terjadi lintas negara. Jika sebuah bisnis bergerak di bidang internasional dan terjadi konflik politik suatu negara dengan negara tujuan bisnis, maka bisa saja sewaktu-waktu perusahaan atau bisnis tersebut diboikot untuk tidak melakukan transaksi dengan negara yang bersangkutan. Baca juga: Pengertian Kampanye Dari ulasan pengertian lembaga politik, fungsi, ciri-ciri, contoh leembaga politik, dan pengaruhnya terhadap bisnis, dapat disimpulkan bahwa lembaga politik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap stabilitas suatu bisnis. Semoga bermanfaat |