Lembaga non-kementerian tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk ….

PENGANTAR

Berdasarkan konstitusi UUD tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikenal jenis kelembagaann berupa Lembaga Negara, Kementerian, dan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Lembaga Negara dibentuk dengan UUD 1945 dan UU. Sedangkan Kementerian dibentuk dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai amanat Pasal 17 UUD tahun 1945. Adapun LPNK yang semula dikenal dengan nama LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK.

Namun seiring dengan reformasi, lahirlah kelembagaan baru selain lembaga-lembaga tersebut, yaitu lembaga non struktural (LNS). Keberadaan LNS dibentuk dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. Dari sisi tugas, keberadaan LNS ada yang dimaksudkan untuk mengawasi tugas pemerintah, ada yang membantu tugas penyelenggaraan pemerintah, dan ada LNS yang bersifat independen/mandiri. Sampai saat ini belum ada standarisasi dalam pembentukan LNS, sehingga pengaturan LNS memiliki variasi yang beragam.

Dengan latar belakang tersebut, Sdri. Pingkan Permati selaku Kepala Subbidang Kelembagaan, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi, Bidang Aparatur Negara, pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menginisiasi penyusunan basis data guna penguatan data peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan non struktural dalam rangka mengimplementasikan rencana proyek perubahan Diklatpim Tingkat IV Tahun 2017 dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan.

Data yang disajikan saat ini masih dalam bentuk dasar hukum pembentukannya, sumber pendanaan, LNS yang memiliki perwakilan di daerah serta kementerian/lembaga yang terkait dengan LNS yang bersangkutan. Untuk memudahkan pemanfaatannya, data ini diintegrasikan antara website Kementerian Sekretariat Negara dengan link website yang bersangkutan dilengkapi dengan dasar PUU pembentukan LNS beserta sinopsisnya.

Data tersebut akan dimutakhirkan terus menerus baik terkait adanya pembentukan LNS baru maupun pembubarannya, termasuk mengembangkan klasifikasinya.

Apa itu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian? Apa bedanya dengan lembaga pemerintahan pada umumnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Pengertian Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Urusan-urusan pemerintahan terdiri dari berbagai hal yang rumit dan kompleks. Untuk menjalankan pemerintahan yang berstandar kompeten, Negara Indonesia ini memiliki sebuah lembaga. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sebelum menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga ini bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LPND. Perubahan tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 145, Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedelapan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001. Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

Lembaga pemerintahan non kementerian atau biasa disingkat LPNK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan tertentu. Adapun tugas tertentu tersebut diberikan oleh presiden.

Namun, tugas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab dan berada di bawah presiden secara langsung. Kepala lembaga pemerintah non kementerian akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tanggung jawab tersebut dimulai melalui pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan nya.

Kedudukan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Kedudukan dari lembaga pemerintahan non kementerian pada dasarnya sama dengan kementerian. LPNK ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPNK akan menjalankan tugas pemerintahan tertentunya langsung dari presiden. Akan tetapi, hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari Undang-undang yang berlaku.

BACA JUGA: Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara

Fungsi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Dilansir dari Model Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah Pusat, secara umum fungsi dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang pemerintahan.
2. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang substansi pemerintahan tertentu.
3. Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi regulasi publik dan fungsi pelayanan.
4. Harus berfokus pada tugas dan fungsi penelitian dan pengkajian.

Untuk melaksanakan tugasnya, setiap lembaga pemerintah non kementerian akan dikoordinasi. Koordinasi tersebut akan dilakukan oleh setiap menteri. Berikut ini adalah daftar beberapa menteri yang mengkoordinasikan lembaga pemerintah non kementerian:

1. Menteri Pertahanan yang melakukan koordinasi dengan Lembaga Sandi Negara.
2. Menteri Kesehatan yang melakukan koordinasi dengan BPOM dan BKKBN.
3. Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang melakukan koordinasi dengan PERPUSNAS atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melakukan koordinasi dengan BKN, ANRI, LAN , dan BPKP.
5. Menteri Riset dan Teknologi yang melakukan koordinasi dengan Bapeten, BSN, Batan, Lapan, BPPT dan LIPI.

Dasar Hukum Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Berikut ini adalah dasar hukum atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar lembaga pemerintahan non kementerian berjalan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001

Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

2. Keputusan Presiden No. 3, Tahun 2002

Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

3. Keputusan Presiden No. 46, Tahun 2002

Mengenai Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah dari Keputusan Presiden No 3, Tahun 2002.

4. Keputusan Presiden No. 30, Tahun 2003

Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dari Keputusan Presiden No. 46, Tahun 2002.

5. Keputusan Presiden No. 9, Tahun 2004

Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dari Keputusan Presiden No. 30, Tahun 2003.

6. Peraturan Presiden No. 64, Tahun 2005

Mengenai Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Mengenai Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Indonesia

Berikut ini adalah daftar lembaga pemerintahan non kementerian yang ada di Indonesia:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Informasi Geospasial (BIG)

3. Badan Intelijen Negara (BIN)

4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Bidan

6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)

8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Hukum Internasional & Indonesia Tentang Perubahan Iklim

9. Badan Narkotika Nasional (BNN)

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA No. 35 Tahun 2009

10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)

17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

20. Badan Pusat Statistik (BPS)

22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

24. Badan Urusan Logistik (Bulog)

25. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penulis: Wida Kurniasih

Sumber: dari berbagai sumber

BACA JUGA:

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.

• Custom log
• Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
• Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
• Tersedia dalam platform Android dan IOS
• Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
• Laporan statistik lengkap
• Aplikasi aman, praktis, dan efisien