Menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tahun 1948-1965

KOMPAS.com - Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan persoalan federal dan BFO (Bijeenkomset Federal Overleg).

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoesia, masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika Indonesia menyepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dalam Perjanjian Linggarjati.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2005) karya MC Ricklefs, berikut beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi berkaitan dengan sistem pemerintahan:

• Pemberontakan PRRI dan Permesta

Kemunculan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1958.

Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara dan anggotanya, yaitu Natsir, Burhanuddin Harahap, Simbolon dan Sumitro Djojohadikusumo.

Baca juga: Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan

Latar belakang dari PRRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI. Hingga akhinya PRRI bergabung dengan Permesta yang merupakan kaum pemberontak yang berasal dari Sulawesi.

Untuk memulihkan PRRI/Permesta, presiden mengerahkan operasi militer bernama Operasi 17 Agustus yang di dalamnya terdapat Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di Sumatera Tengah.

Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (1984) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau musyawarah negara-negara bagian (federal) adalah salah satu konflik yang terjadi pada masa pemerintahan RI setelah kemerdekaan.

Faktor yang melatarbelangi konflik ini adalah kesiapan pemerintahan Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatannya, sehingga RI harus berhadapan dengan BFO dan Belanda. Di mana persyaratan perundingan ini diawasi oleh Komisi PBB.

Baca juga: Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

Banyak masalah saat perunding dengan BFO, karena di satu sisi pemerintah RI harus dipulihkan kekuasaannya, namun di satu sisi BFO ingin agar RI melakukan gencatan senjata dan pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta.

Masalah ini kemudian berakhir dengan posisi BFO yang semakin berpihak pada RI. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara RI, BFO serta Belanda di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kesepakatan tersebut adalah:

• Pengembalian RI ke Yogyakarta
• Konferensi Meja Bundar diusulkan di Den Hag
• Penghentian permusuhan RI dengan Belanda akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta

Baca juga: Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)

KOMPAS.com - Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa peristiwa pergolakan di dalam negeri. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September atau dikenal dengan G30S. 

Sebelum peristiwa G30S, beberapa pemberontakan juga pernah terjadi di Indonesia. Berikut di antaranya: 

Peristiwa PKI Madiun 1946

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern (2008) karya MC Ricklefs, peristiwa PKI Madiun 1948 merupakan bentuk kekecewaan hasil perundingan Renville. Di mana Indonesia mendapat kerugian yang sangat besar.

Kekecewaan tersebut mengakibatkan PKI menginginkan kembali kekuasaan di bawah pemerintahan Amir Syariffudin. 

Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian PKI di Madiun (1990) karya Maksum, Amir yang merasa kecewa kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948, di mana PKI menjadi salah satu yang tergabung di dalamnya.

Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun

Muso dan Amir mendeklarasikan sebagai pemimpin kelompok tersebut. Muso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah mengirim divisi Siliwangi I dan II di bawah pemerintahan Kolonel Soengkono dan Kolonel Soebroto.

Akibatnya beberapa tokoh PKI melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam, Muso terbunuh, dan Amir ditangkap kemudian dihukum mati pada 20 Desember 1948. 

Pemberontakan DI/TII

Awal pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi meluas hingga Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

Kartosuwirjo yang merupakan pemimpin DI/TII tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat akibat penghapusan kesepakatan Perjanjian Renville.