Apakah kamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah? Berdasarkan informasi yang saya dapat, pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda, dengan pilihan sebagai berikut:
Baca juga: What is the magnitude of the resultant vector, r Dari hasil pengecekan data dan fakta melalui berbagai sumber terpercaya, kunci jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B. gerakan Aceh merdeka. Jawaban saya jamin 100% benar. Kenapa jawabanya bukan A. konfrontasi Indonesia dengan Malaysia? Nah ini nih masalahnya, setelah saya tadi mencari informasi, ternyata jawaban ini lebih tepat untuk pertanyaan yang lain. Baca juga: Plants grow best in colored light. What is the independent variable of this statement? Kenapa jawabanya B. gerakan Aceh merdeka? Hal tersebut sudah tertulis secara jelas pada buku pelajaran, dan juga bisa kamu temukan di internet Kenapa nggak C. konflik Papua? Kalau kamu mau mendaptkan nilai nol bisa milih jawabannya ini, hehehe. Terus jawaban yang D. masalah pulau Natal antara Indonesia dengan Australia kenapa salah? Karena menurut saya pribadi jawaban ini sudah keluar dari topik yang ditanyakan. Baca juga: A force is a ... or ... on an object? Jadi disini sudah bisa kamu simpulkan ya, jawaban yang benar adalah B. gerakan Aceh merdeka. Sumber: Menurut encyclopedia britannica, Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah? jawabanya adalah gerakan Aceh merdeka.
Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. gerakan Aceh merdeka. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah. Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah gerakan aceh merdeka. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. konflik Papua menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. gerakan Aceh merdeka menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban C. konfrontasi Indonesia dengan Malaysia menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. masalah pulau Natal antara Indonesia dengan Australia menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. gerakan Aceh merdeka Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah?
Jawaban: C. konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dilansir dari Ensiklopedia, penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah konfrontasi indonesia dengan malaysia.
Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin, peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:
Konferensi Meja BundarDalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak. Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak menyerahkan Irian Barat. Sebaliknya, Belanda memperkuat kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8 Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal. Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961Masalah Irian Barat dibahas kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant (Myanmar) mengajukan usul kepada diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal penyelesaian Irian yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun. Usulan tersebut pada prinsipnya diterima pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan kemudian membentuk Negara Papua Merdeka. Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang berisi sebagai berikut:
Disusun Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk merebut Irian Barat yang dipimpin oleh Panglima Kostrad, Mayjen Suharto yang merupakan gabungan antar angkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi RI. Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI–AL dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso. Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari negara–negara Blok Barat agar berunding dengan Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik. Perjanjian New YorkPada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia– Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat (Notosusanto, 1977: 115). Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada PBB dibentuklah UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Baca juga Perlawanan terhadap Penjajahan Jepang dilakukan dengan Dua Cara Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 31 Mei 1963 pemerintah RI menerima Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera. Akhirnya konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1963. |
Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada demokrasi terpimpin adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
