TRIBUNNEWS.COM - Berikut isi pasal 31 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban di bidang pendidikan bagi warga negara.
Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 terdiri dari lima ayat setelah amandemen.
Sementara sebelum amandemen, pasal 31 UUD 1945 memuat dua ayat.
Baca juga: Apa itu Tawakal? Berikut Pengertian, Macam, Contoh, dan Penerapannya
Baca juga: Komponen Cadangan: Berikut Pengertian dan Ulasan Selengkapnya
Isi Pasal 31 UUD 1945 sebelum Amandemen
(1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
Isi Pasal 31 UUD 1945 setelah Amandemen
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
tirto.id - Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan menjadi salah satu pasal yang mendapatkan amandemen. Isi atau bunyi Pasal 31 sebelum maupun sesudah Amandemen 1945 berpotensi muncul sebagai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TKD) dalam Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Jika dirunut dari awal, UUD 1945 sudah mendapatkan amandemen sebanyak empat kali dari 1999 sampai 2002. Proses amandemen dilakukan melalui Sidang Umum atau Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999, mencakup Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Amandemen kedua melalui Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000, meliputi 5 Bab dan 25 Pasal.
Amandemen UUD 1945 ketiga dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001, mencakup beberapa pasal dan bab mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya.
Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Dalam sidang ini menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab.
Amandemen UUD 1945 Pasal 31
Perubahan atau penambahan Pasal 31 UUD 1945 dilakukan dalam amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Penambahan ini bertujuan untuk melengkapi isi Pasal 31 UUD 1945 versi awal.
Pasal 31 ditambahkan dengan ayat yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan pendidikan dasar bagi warga negara dan semua biaya ditanggung negara. Negara juga berkewajiban mengusahakan dan menyelengggarakan sistem pendidikan nasional.
Selain itu, turut dirumuskan juga anggaran untuk pendidikan nasional agar dapat terselenggara dengan baik. Maka, dalam Pasal 31 ditambahkan ayat yang menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia akan ditunjang dengan anggaran minimal 20 persen.
Tambahan dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaran pendidikan nasional.
Baca juga:
- Isi Pasal 28 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
- Isi Pasal 24 Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945 di Soal Tes CPNS
- Perubahan Pasal 23 UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen di Tes CPNS
Pasal 31 UUD 1945 Sebelum Amandemen
Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 31 UUD 1945 Setelah Amandemen
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Baca juga
artikel terkait
AMANDEMEN UUD 1945
atau
tulisan menarik lainnya
Ilham Choirul Anwar
(tirto.id - ica/isw)
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Ilham Choirul Anwar
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
tulisan pendek tentang sumpah pemuda (maksimal 1 paragraf)
Sebutkan 3 peristiwa sejarah dalam kegiatan para pejuang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan sebelum adanya kebangkitan nasional
Rumusan kyai haji Kahar Muzakir dalam pancasila
2 kewajiban dan hak orang tua pada kegiatan membuat puding
ala al arpotensi alam yang enak tetapi juga kaya harus menemukan jenis kearifan lokal yang akan budaya serta tradisi Pemada Indonesia dapat menjadi pe … mbeda di tiap destinasi sehingga mampu menjadi pengalaman yang otenek dan unik untuk menarik para an si wisatawan Scape 3 X2004 diakses 20 Agustus disimpulkan bahwa.... Pemuda, berdasarkan berita tersebut dapat Jika dikaitkan dengan bunyi ikrar Sumpah pemuda Indonesia berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika b. pemuda memiliki peran mengelola kekayaan alam dan potensi wisata alam Indonesia sebagai wujud rasa satu kesatuan tanah air ludonesia c pemuda Indonesia harus mengedepankan rasa satu kesatuan bahasa melalui upaya mempromosikan potensi wisata alam Indonesia d. pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus mempromosikan keberagaman Indonesia menjadi daya tarik wisatawan menjadi wujud satu kesatuan bangsa
11. Sebelum Kongres Pemuda diakhiri, W.R. Supratman diberi kesempatan untuk memperdengarkan lagu "Indonesia Raya". Akan tetapi, lagu tersebut hanya di … kumandangkan secara instrumental.... a. kongres harus dilaksanakan secara khidmat b. terdapat kata "merdeka" dalam lirik tersebut lagu "Indonesia Raya" belum ditetapkan sebagai lagu nasional d. lirik lagu akan dikumandangkan saat proklamasi kemerdekaan C. S
Adanya revisi UU ite nampak sekelompok warga melakukan aksi penolakan. Aksi penolakan warga tersebut merupakan sikap politik
Faktor2 apa daja yang di perlukan sebuah bangsa dalam membangun masyarakat sipil?
Bagaimana hubungan antara kegiatan lahir dan batin siswa yang terjadi pada kegiatan pendidikan di sekolah!
1 .Bagaimana cara bermain berburu hewan? 2.Sebutkan tempat bermain yang sering kamu lakukan bersama teman! 3.Sebutkan contoh sikap baik terhadap teman … yg memiliki permainan kesukaan yang berbeda!