Permasalahan yang timbul pada masa kongres pemuda 1 dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah

Bola.com, Jakarta - Persatuan dan kesatuan merupakan faktor penting yang harus dimiliki setiap negara. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, berbagai program pembangunan yang dirancang pemerintah tidak akan terlaksana dengan baik.

Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan juga berperan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa. Dengan begitu, bangsa dari negara lain akan menghormati Indonesia.

Bangsa dan negara kita tidak akan mudah terpecah belah dan diinjak-injak negara lain, selama seluruh masyarakat kuat dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan (ikatan, kumpulan dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat.

Sementara pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, satuan.

Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi.

Itulah mengapa, penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antarwarga masyarakat dami keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah.

Di sisi lain, ada beberapa faktor yang mendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa saja faktornya?

Berikut ini faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti dilansir dari laman EX-School dan Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI, Selasa (25/8/2020).

Ada empat faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta semangat kebersamaan.

1. Pancasila

Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa.

Terlebih lagi dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

2. Sumpah Pemuda

Para pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia, yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.

Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 3. Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walau berbeda-beda tetap satu jua.

Jadi, walau Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu demi keutuhan NKRI.

4. Semangat Kebersamaan

Semangat kebersamaan seperti perilaku bergotong royong, solidaritas terhadap anggota masyarakat serta toleransi keagamaan.

Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Keberagaman masyarakat Indonesia.

Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia.

Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antardaerah atau antarsuku bangsa.

2. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau.

Geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Sejumlah daerah dikhawatirkan memilih memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, derah perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar.

3. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembanguan ekonomi.

Kondisi tersebut bisa memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi.

Ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sumber: EX-School, Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI

Berita Video Zinedine Zidane Bercerita Soal Capaian dan Performa Menawan Real Madrid di La Liga Musim Ini

KOMPAS.com - Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti kesadaran penduduk di nusantara akan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Tahukah kamu apa yang menjadi latar belakang Sumpah Pemuda?

Latar belakang Sumpah Pemuda

Berbagai faktor latar belakang tersebut menyebabkan berkembangnya masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental yaitu peristiwa Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda adalah puncak (klimaks) dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Peran Organisasi Pemuda dalam Sumpah Pemuda

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda karena beberapa faktor antara lain:

Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di nusantara.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda, salah satunya adalah CH Van Deventer.

Kritik dari politikus dan kaum intelektual Belanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dikeluarkan kebijakan balas budi yang disebut Politik Etis.

Politik Etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan Politik Etis.

Politik Etis ini menyasar balas budi dalam tiga bidang yaitu pendidikan (edukasi), pertanian (irigasi) dan perpindahan penduduk (transmigrasi atau emigrasi).