Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah suatu organisasi internasional yang bagiannya hampir seluruh negara di alam. Lembaga ini diwujudkan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian alam. Show
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 sampai 1946, terdapat suatu organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan pada tahun 1945 sampai 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi bagian PBB, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain negara bagian, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang ada kantor di Markas Akbar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan bagian (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci ada wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina ada kantor permanen di PBB)[5] Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. [6] Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk menolong dalam memasarkan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan sarana prasarana yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tak aktif).[11] Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Alam (WHO), Program Pangan Alam (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara bagiannya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12] Sejarah Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Alam II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Alam Ketiga, yang mana tak dimohon oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi alam baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama membuat istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sebanyak organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi diwujudkan pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima bagian tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 bagian lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, dipersiapkan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13] Kedudukan organisasi ini awal mulanya memakai kontruksi milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Sampai gedung Markas Akbar PBB di Manhattan telah habis didirikan. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah membangun "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Alam Kedua habis, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awal mulanya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan menolong menjaga perdamaian alam, dia semakin percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[14] Dasar hukum pendirianTak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya"[15] dengan ditemani pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk mempersilakan klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut." Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin mampu dibicarakan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang akbar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. ... .. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional. OrganisasiSistem PBB berlandaskan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)[16]; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Akbar Perserikatan Bangsa-Bangsa bermarkas di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, sementara lembaga-lembaga akbar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh alam. Enam bahasa resmi PBB, yang dipakai dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan memakai dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum memakai tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol[17]. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari bagian tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari bagian permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual mencetuskan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah memakai Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina memakai aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya memakai aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina. Majelis UmumMajelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara bagian PBB, majelis berjumpa setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara bagian. Selama periode dua ahad awal setiap sesi, semua bagian memiliki kesempatan untuk berpidato di depan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, disertai oleh pimpinan dewan. Sidang pertama dipersiapkan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh bagian yang ada. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan bagian untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal perkiraan. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara bagian memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan perkiraan, resolusi tak mengikat pada bagian. Majelis mampu membikin rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang terletak di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Mampu dibayangkan, dengan bangun satu negara memiliki satu suara karenanya mampu terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah warga). Namun, karena resolusi ini tak semakin dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi alam akan disertai oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut. Dewan KeamananRuangan Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.[18] Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membikin 'rekomendasi' untuk pemerintah negara bagian, Dewan Keamanan memiliki daya untuk membikin keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara bagian telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.[19] Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara bagian, yang terdiri dari 5 bagian tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 bagian tak tetap, saat ini , Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan[20]. Lima bagian tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tapi tak prosedural, dan memungkinkan bagian tetap untuk memblokir adopsi tapi tak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tak mampu diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara dipersiapkan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara bagian dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan. SekretariatGedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, ditolong oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh alam. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan sarana prasarana yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh pelaksanaan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tak akan mempersilakan atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara bagian PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk menolong mendudukkan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah bagian mengenai bermacam inisiatif. Sekretariat kunci kantor di kawasan ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal mampu membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal saat ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru berbicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya habis pada tahun 2011.[21] Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini diputuskan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, [22] tapi Piagam juga mencetuskan bahwa Sekretaris Jenderal mampu membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya mampu mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"[23], memberikan ruang lingkup yang semakin akbar untuk posisi aksi di panggung alam. Posisi ini telah mengembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara bagian dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap bagian yang mampu memveto[24], dan Majelis Umum secara teoritis mampu mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada saat itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk menentukan kandidat [25]. Tak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tak berasal dari salah satu lima negara bagian tetap Dewan Keamanan.[26] Mahkamah InternasionalIstana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai melakukan pekerjaan pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan. Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah patut alumni atau bagian fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Suatu pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melewati diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, dipersiapkan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara aci. Dewan Ekonomi dan SosialDewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menolong Majelis Umum dalam memasarkan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 bagian, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka saat satu tahun dan dipilah di antara daya kecil atau menengah yang terletak di ECOSOC. ECOSOC berjumpa sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat ahad. Sejak tahun 1998, beliau telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menguasai komite kunci dari Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat dan diteliti terpisah dari badan-badan khusus yang beliau koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup akumulasi informasi, menasihati negara bagian, dan membikin rekomendasi. Selain itu, ECOSOC ada posisi yang patut untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. Lembaga khususAda banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Alam dan Organisasi Kesehatan Alam. Hal ini melewati badan-badan PBB yang melakukan sebagian akbar pekerjaan kemanusiaan. Misalnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan warga rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR). Piagam PBB mencetuskan bahwa setiap organ utama PBB mampu membangun bermacam badan khusus untuk memenuhi tugasnya. Negara bagianDengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).[28] Piagam PBB menguraikan anggaran untuk keanggotaan:
Kumpulan 77Kumpulan 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara mengembang, yang dirancang untuk memasarkan kebutuhan kolektif ekonomi bagiannya dan membuat kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 bagian pendiri organisasi, namun organisasi kesudahannya diperluas menjadi 130 negara bagian. Kumpulan ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk bangun kelembagaan permanen dimulai. Tujuan LainPemeliharaan perdamaian dan keamananMisi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan dimana konflik bersenjata baru-baru ini selesai atau selesai sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela dipersiapkan oleh negara-negara bagian PBB. Pasukan, juga dinamakan "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara semuanya menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.[30] Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membikin perang pada masa depan tak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membikin perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian alam ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul kesudahan Perang Dingin, ada seruan baru untuk PBB untuk menjadi wakil pengusaha yang merundingkan untuk sampai perdamaian alam, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh alam. Suatu studi tahun 2005 oleh RAND Corp mencetuskan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai[31]. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB tak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara bagian telah menunjukkan keengganan untuk sampai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, suatu masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya suatu asosiasi dari 192 negara bagian yang harus sampai konsensus, bukan suatu organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke memakai daya, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berkomunikasi dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau memakai pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36]. Pada tahun 2004, mantan Duta Akbar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang dinamakannya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berucap dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dibawa masuk dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat dan diteliti sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk membuat mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa ahad setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang mempersilakan proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata akbar lainnya yang bisa dipakai sebagai pemusnah massal "[38]. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang guna larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan perkiraan militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Alam (World Security Forum), suatu konferensi internasional akbar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan alat yang banyakan untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz menyebut bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[39] Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaanPenegakan hak asasi manusia merupakan argumen utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Alam II mengakibatkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus melakukan pekerjaan untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah membuat kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara bagian untuk memasarkan "penghargaan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum kesuksesan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang lepas dan berpihak kepada yang ada, meningkatkan bangun peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh alam. PBB telah menolong pemilihan berlangsung di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melewati perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melewati Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[40] ada tujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara bagian yang tak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[41] Dewan ini memiliki 47 bagian didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tak mungkin menjabat selama tiga kali bersambung.[42] Suatu kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki anggaran ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa bagian dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini semakin sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara bagian.[43] Hak beberapa 370 juta warga norma budaya di seluruh alam juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Warga Norma budaya yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[44] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk kebiasaan , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi warga norma budaya selama beberapa zaman. Deklarasi tersebut ada tujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan norma budaya, kebiasaan institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap warga norma budaya dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi dampak perang, atau yang terkena bencana lainnya.[45] Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Alam (yang menolong pakan semakin dari 90 juta orang[46] di 73 negara[47]), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di semakin dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di semakin dari 24 negara.[48] Sosial dan pembangunan ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di alam. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Alam (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh alam, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 wakil pengusaha yang merundingkan PBB yang ada tujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kumpulan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.[49] PBB juga memasarkan pengembangan manusia melewati bermacam instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kumpulan Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awal mulanya diwujudkan terpisah dari PBB melewati Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, hasrat hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara bagian PBB untuk mencoba sampai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. MandatDari saat ke saat, tubuh yang berlainan dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awal mulanya diwujudkan oleh cara ini, mereka tak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan bangun keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa menyebut bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian akbar mandat habis setelah jangka saat yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Alam 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang semakin tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan kesudahannya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan suatu registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan membuat cerminan semuanya. LainnyaSelama masa hidup PBB, semakin dari 80 koloni telah sampai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Warga Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tapi semua daya kolonial utama menentukan abstain. Melewati Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai dampak dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara semakin akbar dari 20.000 kilometer ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, suatu negara semakin akbar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB mencetuskan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode saat untuk mengamati beberapa isu atau masalah kebutuhan internasional. Memakai simbolisme PBB, suatu logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, bermacam hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. Pendanaan
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara bagiannya. Majelis Umum menyetujui perkiraan rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap bagian. Hal ini secara luas berlandaskan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.[51] Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tak boleh terlalu bergantung pada salah satu bagian untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada suatu tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap bagian yang dinilai untuk perkiraan rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan kondisi global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon perkiraan rutin menjadi kurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya bagian yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara bagian (atau tingkat 'lantai') diputuskan sebesar 0,001% dari perkiraan PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang mengembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.[52] Perkiraan operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit semakin dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). [53] Sebagian akbar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Perkiraan pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh alam.[54] Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, memakai formula yang berasal dari dana biasa, tapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima bagian tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang diturunkan dari negara-negara kurang mengembang. Per 1 Januari 2008, 10 akbar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea Program PBB khusus yang tak termasuk dalam perkiraan rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara bagian lainnya. Sebagian akbar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tapi beberapa adalah dalam bangun komoditas pertanian yang disumbangkan untuk menolong populasi yang membutuhkan. Karena perkiraan mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Alam melaporkan bahwa beliau telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tak mencukupi.[55]. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10. Kebijakan PersonilPBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan bagian.[56] Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela melakukan hukum-hukum negara-negara bagian mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam suatu kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sebanyak masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan guna terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka. ReformasiSejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa mau PBB untuk memainkan peran yang semakin akbar atau semakin efektif dalam urusan alam, sementara yang lain mau perannya diturunkan untuk pekerjaan kemanusiaan [57]. Ada juga sebanyak usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan argumen inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan dipersiapkan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.[58] Suatu program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membikin birokrasi semakin transparan, akuntabel dan efisien, membikin PBB semakin demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.[59] Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Alam yang dihadiri oleh sebagian akbar kepala negara bagian, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bagian pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[60]. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membikinnya semakin siap dalam menghadapi masalah-masalah di zaman ke-21. Dokumen Hasil KTT Alam menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan suatu Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk menolong negara-negara mengembang dari konflik; suatu Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; suatu penghukuman yang jelas dan tak ambigu tentang terorisme "dalam segala bangun dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan banyakan sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran semakin dalam sampai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari warga internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa warga internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat saat dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.[61] Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima banyakan sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang diproduksi. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima membuat suatu rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.[62][63]. Suatu kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Melakukan pekerjaan sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk melakukan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi[64]. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia semakin dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tak perlu yang harus dihilangkan. Tak semua negara bagian menyetujui mandat mana di antara semakin dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa[65] Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sebanyak inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola bagian yang terkait internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi aktivitas program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang semakin akbar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile[66]. EfektivitasBeberapa telah mempertanyakan apakah PBB sedang relevan di zaman ke-21.[67]. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... ...... ... ..... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil aksi pencegahan atau penegakan hukum. "[68], karena bangun restriktif administrasi, bagian tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama.[69]. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari bagian tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membikin rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tak selalu tercapai pada saatnya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, bermacam studi sedang telah menemukan PBB telah memiliki banyak kesuksesan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak saat, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada saat itu [70]. Suatu penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB sukses dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [71] Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin.[72] Lihat juga
Catatan kaki
Pranala luaredunitas.com Page 2Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah suatu organisasi internasional yang bagiannya hampir seluruh negara di alam. Lembaga ini diwujudkan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian alam. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 sampai 1946, ada suatu organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sbg pendahulu PBB. Sejak didirikan pada tahun 1945 sampai 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi bagian PBB, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain negara bagian, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sbg pengamat permanen yang ada kantor di Markas Akbar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sbg pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan bagian (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci ada wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina ada kantor permanen di PBB)[5] Sekretaris Jenderal PBB kala ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. [6] Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk menolong dalam memasarkan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan sarana prasarana yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang kala ini tak aktif).[11] Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Alam (WHO), Program Pangan Alam (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang sangat terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, kala ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara bagiannya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12] SejarahPenandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Alam II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Alam Ketiga, yang mana tak dimohon oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi alam baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sbg seorang yang pertama membuat istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sbg istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sebanyak organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi diwujudkan pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima bagian tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 bagian lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, dipersiapkan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13] Kedudukan organisasi ini awal mulanya memakai kontruksi milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Sampai gedung Markas Akbar PBB di Manhattan telah habis didirikan. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah membangun "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Alam Kedua habis, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sbg pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awal mulanya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan menolong menjaga perdamaian alam, dia semakin percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[14] Dasar hukum pendirianTak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sbg badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Untuk PBB Atas Cidera yang Dideritanya"[15] dengan ditemani pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sbg organisasi, memiliki hak untuk mempersilakan klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah diakibatkan oleh negara/pemerintahan tersebut." Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat menerapkan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu menerapkan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin mampu dibicarakan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang akbar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. ... .. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional. OrganisasiSistem PBB berlandaskan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)[16]; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Akbar Perserikatan Bangsa-Bangsa bermarkas di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, sementara lembaga-lembaga akbar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh alam. Enam bahasa resmi PBB, yang dipakai dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan memakai dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum memakai tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol[17]. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari bagian tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sbg bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari bagian permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual mencetuskan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah memakai Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina memakai aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya memakai aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina. Majelis UmumMajelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara bagian PBB, majelis berjumpa setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara bagian. Selama periode dua ahad awal setiap sesi, semua bagian memiliki kesempatan untuk berpidato di depan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, disertai oleh pimpinan dewan. Sidang pertama dipersiapkan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh bagian yang ada. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan bagian untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal perkiraan. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara bagian memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan perkiraan, resolusi tak mengikat pada bagian. Majelis mampu membikin rekomendasi tentang setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang terletak di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Mampu dibayangkan, dengan bangun satu negara memiliki satu suara karenanya mampu terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah warga). Namun, karena resolusi ini tak semakin dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi alam akan disertai oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut. Dewan KeamananRuangan Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.[18] Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membikin 'rekomendasi' untuk pemerintah negara bagian, Dewan Keamanan memiliki daya untuk membikin keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara bagian telah sepakat untuk menerapkan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.[19] Keputusan Dewan dikenal sbg Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara bagian, yang terdiri dari 5 bagian tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 bagian tak tetap, kala ini , Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan[20]. Lima bagian tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tapi tak prosedural, dan memungkinkan bagian tetap untuk memblokir adopsi tapi tak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tak mampu diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara dipersiapkan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara bagian dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan. SekretariatGedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, ditolong oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh alam. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan sarana prasarana yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh pelaksanaan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tak akan mempersilakan atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara bagian PBB diperintahkan untuk menghormati watak internasional dari Sekretariat dan tak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk menolong mendudukkan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah bagian tentang bermacam inisiatif. Sekretariat kunci kantor di kawasan ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal mampu membawa untuk perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal kala ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sbg juru berbicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal kala ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya habis pada tahun 2011.[21] Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sbg "moderator dunia", posisi ini diputuskan dalam Piagam PBB sbg "kepala pegawai administrasi" organisasi, [22] tapi Piagam juga mencetuskan bahwa Sekretaris Jenderal mampu membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya mampu mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"[23], memberikan ruang lingkup yang semakin akbar untuk posisi aksi di panggung alam. Posisi ini telah mengembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara bagian dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap bagian yang mampu memveto[24], dan Majelis Umum secara teoritis mampu mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada kala itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk menentukan kandidat [25]. Tak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tak berasal dari salah satu lima negara bagian tetap Dewan Keamanan.[26]
Mahkamah InternasionalIstana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai melakukan pekerjaan pada tahun 1946 sbg penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan. Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa kala hakim Pengadilan adalah patut alumni atau bagian fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, diantaranya, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Suatu pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melewati diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, dipersiapkan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara aci. Dewan Ekonomi dan SosialDewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menolong Majelis Umum dalam memasarkan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 bagian, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka kala satu tahun dan dipilah di antara daya kecil atau menengah yang terletak di ECOSOC. ECOSOC berjumpa sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat ahad. Sejak tahun 1998, beliau telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menguasai komite kunci dari Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat dan diteliti terpisah dari badan-badan khusus yang beliau koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup akumulasi informasi, menasihati negara bagian, dan membikin rekomendasi. Selain itu, ECOSOC ada posisi yang patut untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang sangat aktif. Lembaga khususAda banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang sangat terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Alam dan Organisasi Kesehatan Alam. Hal ini melewati badan-badan PBB yang melakukan sebagian akbar pekerjaan kemanusiaan. Misalnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan warga rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR). Piagam PBB mencetuskan bahwa setiap organ utama PBB mampu membangun bermacam badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Negara bagianDengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, kala ini ada 193 negara bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).[28] Piagam PBB menguraikan anggaran untuk keanggotaan:
Kumpulan 77Kumpulan 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara mengembang, yang dirancang untuk memasarkan kebutuhan kolektif ekonomi bagiannya dan membuat kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 bagian pendiri organisasi, namun organisasi kesudahannya diperluas menjadi 130 negara bagian. Kumpulan ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk bangun kelembagaan permanen dimulai. Tujuan LainPemeliharaan perdamaian dan keamananMisi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan dimana konflik bersenjata baru-baru ini selesai atau selesai sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela dipersiapkan oleh negara-negara bagian PBB. Pasukan, juga dinamakan "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara semuanya menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.[30] Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membikin perang pada masa depan tak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membikin perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian alam ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul kesudahan Perang Dingin, ada seruan baru untuk PBB untuk menjadi wakil pengusaha yang merundingkan untuk sampai perdamaian alam, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh alam. Suatu studi tahun 2005 oleh RAND Corp mencetuskan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai[31]. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB tak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sbg kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara bagian telah menunjukkan keengganan untuk sampai atau menerapkan resolusi Dewan Keamanan, suatu masalah yang berasal dari sifat PBB sbg organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sbg hanya suatu asosiasi dari 192 negara bagian yang harus sampai konsensus, bukan suatu organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sbg kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke memakai daya, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berkomunikasi dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau memakai pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36]. Pada tahun 2004, mantan Duta Akbar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang dinamakannya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berucap dengan Majelis Umum sbg titik yang rendah dalam sejarah PBB. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dibawa masuk dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat dan diteliti sbg cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk membuat mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa ahad setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang mempersilakan proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata akbar lainnya yang bisa dipakai sbg pemusnah massal "[38]. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah diterapkan tentang guna larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan perkiraan militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Alam (World Security Forum), suatu konferensi internasional akbar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan alat yang banyakan untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz menyebut bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[39] Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaanPenegakan hak asasi manusia merupakan argumen utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Alam II mengakibatkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus melakukan pekerjaan untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah membuat kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara bagian untuk memasarkan "penghargaan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sbg satu standar umum kesuksesan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang lepas dan berpihak kepada yang ada, meningkatkan bangun peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah aksi bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh alam. PBB telah menolong pemilihan berlangsung di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melewati perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melewati Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[40] ada tujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi untuk negara-negara bagian yang tak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[41] Dewan ini memiliki 47 bagian didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tak mungkin menjabat selama tiga kali bersambung.[42] Suatu kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki anggaran ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa bagian dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini semakin sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara bagian.[43] Hak beberapa 370 juta warga norma budaya di seluruh alam juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Warga Norma budaya yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[44] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk kebiasaan , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi warga norma budaya selama beberapa zaman. Deklarasi tersebut ada tujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan norma budaya, kebiasaan institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap warga norma budaya dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi dampak perang, atau yang terkena bencana lainnya.[45] Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Alam (yang menolong pakan semakin dari 90 juta orang[46] di 73 negara[47]), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di semakin dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di semakin dari 24 negara.[48] Sosial dan pembangunan ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di alam. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Alam (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh alam, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 wakil pengusaha yang merundingkan PBB yang ada tujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kumpulan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.[49] PBB juga memasarkan pengembangan manusia melewati bermacam instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kumpulan Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awal mulanya diwujudkan terpisah dari PBB melewati Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, hasrat hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara bagian PBB untuk mencoba sampai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. MandatDari kala ke kala, tubuh yang berlainan dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sbg mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awal mulanya diwujudkan oleh cara ini, mereka tak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan bangun keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa menyebut bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian akbar mandat habis setelah jangka kala yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Alam 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang semakin tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan kesudahannya membawa koherensi untuk organisasi, Sekretariat telah menghasilkan suatu registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan membuat cerminan semuanya. LainnyaSelama masa hidup PBB, semakin dari 80 koloni telah sampai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan untuk Negara dan Warga Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tapi semua daya kolonial utama menentukan abstain. Melewati Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sbg dampak dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara semakin akbar dari 20.000 kilometer ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, suatu negara semakin akbar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB mencetuskan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode kala untuk mengamati beberapa isu atau masalah kebutuhan internasional. Memakai simbolisme PBB, suatu logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, bermacam hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sbg contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. Pendanaan
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara bagiannya. Majelis Umum menyetujui perkiraan rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap bagian. Hal ini secara luas berlandaskan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.[51] Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tak boleh terlalu bergantung pada salah satu bagian untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada suatu tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap bagian yang dinilai untuk perkiraan rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan kondisi global kala ini. Sbg bagian dari revisi itu, plafon perkiraan rutin menjadi kurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya bagian yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara bagian (atau tingkat 'lantai') diputuskan sebesar 0,001% dari perkiraan PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang mengembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.[52] Perkiraan operasional kala ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit semakin dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). [53] Sebagian akbar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Perkiraan pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh alam.[54] Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, memakai formula yang berasal dari dana biasa, tapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima bagian tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang diturunkan dari negara-negara kurang mengembang. Per 1 Januari 2008, 10 akbar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea Program PBB khusus yang tak termasuk dalam perkiraan rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara bagian lainnya. Sebagian akbar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tapi beberapa adalah dalam bangun komoditas pertanian yang disumbangkan untuk menolong populasi yang membutuhkan. Karena perkiraan mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Alam melaporkan bahwa beliau telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tak mencukupi.[55]. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10. Kebijakan PersonilPBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan bagian.[56] Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela melakukan hukum-hukum negara-negara bagian tentang pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam suatu kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sebanyak masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan guna terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka. ReformasiSejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa mau PBB untuk memainkan peran yang semakin akbar atau semakin efektif dalam urusan alam, sementara yang lain mau perannya diturunkan untuk pekerjaan kemanusiaan [57]. Ada juga sebanyak usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan argumen inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan dipersiapkan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sbg pengawas efisiensi.[58] Suatu program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang kala ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membikin birokrasi semakin transparan, akuntabel dan efisien, membikin PBB semakin demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.[59] Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Alam yang dihadiri oleh sebagian akbar kepala negara bagian, menyebut pertemuan iu sbg "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bagian pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[60]. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membikinnya semakin siap dalam menghadapi masalah-masalah di zaman ke-21. Dokumen Hasil KTT Alam menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan suatu Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk menolong negara-negara mengembang dari konflik; suatu Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; suatu penghukuman yang jelas dan tak ambigu tentang terorisme "dalam segala bangun dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan banyakan sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran semakin dalam sampai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari warga internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa warga internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat kala dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.[61] Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima banyakan sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang diproduksi. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima membuat suatu rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.[62][63]. Suatu kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk menerapkan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Melakukan pekerjaan sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk melakukan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi[64]. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia semakin dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tak perlu yang harus dihilangkan. Tak semua negara bagian menyetujui mandat mana di antara semakin dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa[65] Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sebanyak inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, mencakup tata kelola bagian yang terkait internasional, 'Ditayangkan sbg Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi aktivitas program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sbg organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang semakin akbar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile[66]. EfektivitasBeberapa telah mempertanyakan apakah PBB sedang relevan di zaman ke-21.[67]. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... ...... ... ..... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil aksi pencegahan atau penegakan hukum. "[68], karena bangun restriktif administrasi, bagian tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya menerapkan dua mandat pertama.[69]. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari bagian tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membikin rekomendasi tentang konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tak selalu tercapai pada kalanya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, bermacam studi sedang telah menemukan PBB telah memiliki banyak kesuksesan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak kala, tenaga dan inisiatif sbg negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada kala itu [70]. Suatu penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB sukses dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [71] Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin.[72] Lihat juga
Catatan kaki
Pranala luaredunitas.com Page 3Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah suatu organisasi internasional yang bagiannya hampir seluruh negara di alam. Lembaga ini diwujudkan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian alam. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 sampai 1946, ada suatu organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sbg pendahulu PBB. Sejak didirikan pada tahun 1945 sampai 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi bagian PBB, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain negara bagian, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sbg pengamat permanen yang ada kantor di Markas Akbar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sbg pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan bagian (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci ada wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina ada kantor permanen di PBB)[5] Sekretaris Jenderal PBB kala ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. [6] Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk menolong dalam memasarkan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan sarana prasarana yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang kala ini tak aktif).[11] Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Alam (WHO), Program Pangan Alam (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang sangat terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, kala ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara bagiannya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12] SejarahPenandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Alam II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Alam Ketiga, yang mana tak dimohon oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi alam baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sbg seorang yang pertama membuat istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sbg istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sebanyak organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi diwujudkan pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima bagian tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 bagian lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, dipersiapkan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13] Kedudukan organisasi ini awal mulanya memakai kontruksi milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Sampai gedung Markas Akbar PBB di Manhattan telah habis didirikan. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah membangun "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Alam Kedua habis, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sbg pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awal mulanya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan menolong menjaga perdamaian alam, dia semakin percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[14] Dasar hukum pendirianTak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sbg badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Untuk PBB Atas Cidera yang Dideritanya"[15] dengan ditemani pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sbg organisasi, memiliki hak untuk mempersilakan klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah diakibatkan oleh negara/pemerintahan tersebut." Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat menerapkan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu menerapkan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin mampu dibicarakan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang akbar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. ... .. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional. OrganisasiSistem PBB berlandaskan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)[16]; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Akbar Perserikatan Bangsa-Bangsa bermarkas di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, sementara lembaga-lembaga akbar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh alam. Enam bahasa resmi PBB, yang dipakai dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan memakai dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum memakai tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol[17]. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari bagian tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sbg bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari bagian permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual mencetuskan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah memakai Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina memakai aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya memakai aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina. Majelis UmumMajelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara bagian PBB, majelis berjumpa setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara bagian. Selama periode dua ahad awal setiap sesi, semua bagian memiliki kesempatan untuk berpidato di depan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, disertai oleh pimpinan dewan. Sidang pertama dipersiapkan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh bagian yang ada. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan bagian untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal perkiraan. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara bagian memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan perkiraan, resolusi tak mengikat pada bagian. Majelis mampu membikin rekomendasi tentang setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang terletak di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Mampu dibayangkan, dengan bangun satu negara memiliki satu suara karenanya mampu terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah warga). Namun, karena resolusi ini tak semakin dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi alam akan disertai oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut. Dewan KeamananRuangan Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.[18] Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membikin 'rekomendasi' untuk pemerintah negara bagian, Dewan Keamanan memiliki daya untuk membikin keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara bagian telah sepakat untuk menerapkan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.[19] Keputusan Dewan dikenal sbg Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara bagian, yang terdiri dari 5 bagian tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 bagian tak tetap, kala ini , Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan[20]. Lima bagian tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tapi tak prosedural, dan memungkinkan bagian tetap untuk memblokir adopsi tapi tak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tak mampu diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara dipersiapkan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara bagian dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan. SekretariatGedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, ditolong oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh alam. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan sarana prasarana yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh pelaksanaan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tak akan mempersilakan atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara bagian PBB diperintahkan untuk menghormati watak internasional dari Sekretariat dan tak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk menolong mendudukkan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah bagian tentang bermacam inisiatif. Sekretariat kunci kantor di kawasan ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal mampu membawa untuk perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal kala ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sbg juru berbicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal kala ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya habis pada tahun 2011.[21] Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sbg "moderator dunia", posisi ini diputuskan dalam Piagam PBB sbg "kepala pegawai administrasi" organisasi, [22] tapi Piagam juga mencetuskan bahwa Sekretaris Jenderal mampu membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya mampu mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"[23], memberikan ruang lingkup yang semakin akbar untuk posisi aksi di panggung alam. Posisi ini telah mengembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara bagian dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap bagian yang mampu memveto[24], dan Majelis Umum secara teoritis mampu mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada kala itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk menentukan kandidat [25]. Tak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tak berasal dari salah satu lima negara bagian tetap Dewan Keamanan.[26]
Mahkamah InternasionalIstana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai melakukan pekerjaan pada tahun 1946 sbg penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan. Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa kala hakim Pengadilan adalah patut alumni atau bagian fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, diantaranya, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Suatu pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melewati diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, dipersiapkan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara aci. Dewan Ekonomi dan SosialDewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menolong Majelis Umum dalam memasarkan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 bagian, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka kala satu tahun dan dipilah di antara daya kecil atau menengah yang terletak di ECOSOC. ECOSOC berjumpa sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat ahad. Sejak tahun 1998, beliau telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menguasai komite kunci dari Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat dan diteliti terpisah dari badan-badan khusus yang beliau koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup akumulasi informasi, menasihati negara bagian, dan membikin rekomendasi. Selain itu, ECOSOC ada posisi yang patut untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang sangat aktif. Lembaga khususAda banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang sangat terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Alam dan Organisasi Kesehatan Alam. Hal ini melewati badan-badan PBB yang melakukan sebagian akbar pekerjaan kemanusiaan. Misalnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan warga rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR). Piagam PBB mencetuskan bahwa setiap organ utama PBB mampu membangun bermacam badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Negara bagianDengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, kala ini ada 193 negara bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).[28] Piagam PBB menguraikan anggaran untuk keanggotaan:
Kumpulan 77Kumpulan 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara mengembang, yang dirancang untuk memasarkan kebutuhan kolektif ekonomi bagiannya dan membuat kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 bagian pendiri organisasi, namun organisasi kesudahannya diperluas menjadi 130 negara bagian. Kumpulan ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk bangun kelembagaan permanen dimulai. Tujuan LainPemeliharaan perdamaian dan keamananMisi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan dimana konflik bersenjata baru-baru ini selesai atau selesai sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela dipersiapkan oleh negara-negara bagian PBB. Pasukan, juga dinamakan "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara semuanya menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.[30] Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membikin perang pada masa depan tak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membikin perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian alam ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul kesudahan Perang Dingin, ada seruan baru untuk PBB untuk menjadi wakil pengusaha yang merundingkan untuk sampai perdamaian alam, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh alam. Suatu studi tahun 2005 oleh RAND Corp mencetuskan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai[31]. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB tak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sbg kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara bagian telah menunjukkan keengganan untuk sampai atau menerapkan resolusi Dewan Keamanan, suatu masalah yang berasal dari sifat PBB sbg organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sbg hanya suatu asosiasi dari 192 negara bagian yang harus sampai konsensus, bukan suatu organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sbg kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke memakai daya, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berkomunikasi dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau memakai pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36]. Pada tahun 2004, mantan Duta Akbar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang dinamakannya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berucap dengan Majelis Umum sbg titik yang rendah dalam sejarah PBB. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dibawa masuk dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat dan diteliti sbg cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk membuat mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa ahad setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang mempersilakan proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata akbar lainnya yang bisa dipakai sbg pemusnah massal "[38]. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah diterapkan tentang guna larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan perkiraan militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Alam (World Security Forum), suatu konferensi internasional akbar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan alat yang banyakan untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz menyebut bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[39] Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaanPenegakan hak asasi manusia merupakan argumen utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Alam II mengakibatkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus melakukan pekerjaan untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah membuat kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara bagian untuk memasarkan "penghargaan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sbg satu standar umum kesuksesan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang lepas dan berpihak kepada yang ada, meningkatkan bangun peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah aksi bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh alam. PBB telah menolong pemilihan berlangsung di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melewati perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melewati Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[40] ada tujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi untuk negara-negara bagian yang tak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[41] Dewan ini memiliki 47 bagian didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tak mungkin menjabat selama tiga kali bersambung.[42] Suatu kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki anggaran ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa bagian dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini semakin sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara bagian.[43] Hak beberapa 370 juta warga norma budaya di seluruh alam juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Warga Norma budaya yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[44] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk kebiasaan , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi warga norma budaya selama beberapa zaman. Deklarasi tersebut ada tujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan norma budaya, kebiasaan institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap warga norma budaya dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi dampak perang, atau yang terkena bencana lainnya.[45] Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Alam (yang menolong pakan semakin dari 90 juta orang[46] di 73 negara[47]), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di semakin dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di semakin dari 24 negara.[48] Sosial dan pembangunan ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di alam. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Alam (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh alam, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 wakil pengusaha yang merundingkan PBB yang ada tujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kumpulan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.[49] PBB juga memasarkan pengembangan manusia melewati bermacam instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kumpulan Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awal mulanya diwujudkan terpisah dari PBB melewati Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, hasrat hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara bagian PBB untuk mencoba sampai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. MandatDari kala ke kala, tubuh yang berlainan dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sbg mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awal mulanya diwujudkan oleh cara ini, mereka tak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan bangun keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa menyebut bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian akbar mandat habis setelah jangka kala yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Alam 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang semakin tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan kesudahannya membawa koherensi untuk organisasi, Sekretariat telah menghasilkan suatu registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan membuat cerminan semuanya. LainnyaSelama masa hidup PBB, semakin dari 80 koloni telah sampai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan untuk Negara dan Warga Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tapi semua daya kolonial utama menentukan abstain. Melewati Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sbg dampak dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara semakin akbar dari 20.000 kilometer ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, suatu negara semakin akbar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB mencetuskan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode kala untuk mengamati beberapa isu atau masalah kebutuhan internasional. Memakai simbolisme PBB, suatu logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, bermacam hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sbg contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. Pendanaan
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara bagiannya. Majelis Umum menyetujui perkiraan rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap bagian. Hal ini secara luas berlandaskan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.[51] Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tak boleh terlalu bergantung pada salah satu bagian untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada suatu tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap bagian yang dinilai untuk perkiraan rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan kondisi global kala ini. Sbg bagian dari revisi itu, plafon perkiraan rutin menjadi kurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya bagian yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara bagian (atau tingkat 'lantai') diputuskan sebesar 0,001% dari perkiraan PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang mengembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.[52] Perkiraan operasional kala ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit semakin dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). [53] Sebagian akbar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Perkiraan pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh alam.[54] Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, memakai formula yang berasal dari dana biasa, tapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima bagian tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang diturunkan dari negara-negara kurang mengembang. Per 1 Januari 2008, 10 akbar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea Program PBB khusus yang tak termasuk dalam perkiraan rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara bagian lainnya. Sebagian akbar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tapi beberapa adalah dalam bangun komoditas pertanian yang disumbangkan untuk menolong populasi yang membutuhkan. Karena perkiraan mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Alam melaporkan bahwa beliau telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tak mencukupi.[55]. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10. Kebijakan PersonilPBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan bagian.[56] Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela melakukan hukum-hukum negara-negara bagian tentang pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam suatu kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sebanyak masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan guna terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka. ReformasiSejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa mau PBB untuk memainkan peran yang semakin akbar atau semakin efektif dalam urusan alam, sementara yang lain mau perannya diturunkan untuk pekerjaan kemanusiaan [57]. Ada juga sebanyak usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan argumen inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan dipersiapkan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sbg pengawas efisiensi.[58] Suatu program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang kala ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membikin birokrasi semakin transparan, akuntabel dan efisien, membikin PBB semakin demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.[59] Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Alam yang dihadiri oleh sebagian akbar kepala negara bagian, menyebut pertemuan iu sbg "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bagian pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[60]. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membikinnya semakin siap dalam menghadapi masalah-masalah di zaman ke-21. Dokumen Hasil KTT Alam menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan suatu Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk menolong negara-negara mengembang dari konflik; suatu Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; suatu penghukuman yang jelas dan tak ambigu tentang terorisme "dalam segala bangun dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan banyakan sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran semakin dalam sampai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari warga internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa warga internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat kala dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.[61] Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima banyakan sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang diproduksi. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima membuat suatu rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.[62][63]. Suatu kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk menerapkan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Melakukan pekerjaan sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk melakukan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi[64]. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia semakin dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tak perlu yang harus dihilangkan. Tak semua negara bagian menyetujui mandat mana di antara semakin dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa[65] Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sebanyak inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, mencakup tata kelola bagian yang terkait internasional, 'Ditayangkan sbg Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi aktivitas program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sbg organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang semakin akbar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile[66]. EfektivitasBeberapa telah mempertanyakan apakah PBB sedang relevan di zaman ke-21.[67]. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... ...... ... ..... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil aksi pencegahan atau penegakan hukum. "[68], karena bangun restriktif administrasi, bagian tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya menerapkan dua mandat pertama.[69]. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari bagian tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membikin rekomendasi tentang konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tak selalu tercapai pada kalanya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, bermacam studi sedang telah menemukan PBB telah memiliki banyak kesuksesan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak kala, tenaga dan inisiatif sbg negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada kala itu [70]. Suatu penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB sukses dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [71] Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin.[72] Lihat juga
Catatan kaki
Pranala luaredunitas.com Page 4Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah suatu organisasi internasional yang bagiannya hampir seluruh negara di alam. Lembaga ini diwujudkan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian alam. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 sampai 1946, terdapat suatu organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan pada tahun 1945 sampai 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi bagian PBB, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain negara bagian, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang ada kantor di Markas Akbar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan bagian (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci ada wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina ada kantor permanen di PBB)[5] Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. [6] Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk menolong dalam memasarkan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan sarana prasarana yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tak aktif).[11] Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Alam (WHO), Program Pangan Alam (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara bagiannya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12] SejarahPenandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Alam II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Alam Ketiga, yang mana tak dimohon oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi alam baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama membuat istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sebanyak organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi diwujudkan pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima bagian tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 bagian lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, dipersiapkan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13] Kedudukan organisasi ini awal mulanya memakai kontruksi milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Sampai gedung Markas Akbar PBB di Manhattan telah habis didirikan. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah membangun "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Alam Kedua habis, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awal mulanya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan menolong menjaga perdamaian alam, dia semakin percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[14] Dasar hukum pendirianTak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya"[15] dengan ditemani pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk mempersilakan klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut." Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin mampu dibicarakan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang akbar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. ... .. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional. OrganisasiSistem PBB berlandaskan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)[16]; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Akbar Perserikatan Bangsa-Bangsa bermarkas di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, sementara lembaga-lembaga akbar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh alam. Enam bahasa resmi PBB, yang dipakai dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan memakai dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum memakai tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol[17]. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari bagian tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari bagian permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual mencetuskan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah memakai Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina memakai aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya memakai aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina. Majelis UmumMajelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara bagian PBB, majelis berjumpa setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara bagian. Selama periode dua ahad awal setiap sesi, semua bagian memiliki kesempatan untuk berpidato di depan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, disertai oleh pimpinan dewan. Sidang pertama dipersiapkan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh bagian yang ada. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan bagian untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal perkiraan. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara bagian memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan perkiraan, resolusi tak mengikat pada bagian. Majelis mampu membikin rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang terletak di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Mampu dibayangkan, dengan bangun satu negara memiliki satu suara karenanya mampu terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah warga). Namun, karena resolusi ini tak semakin dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi alam akan disertai oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut. Dewan KeamananRuangan Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.[18] Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membikin 'rekomendasi' untuk pemerintah negara bagian, Dewan Keamanan memiliki daya untuk membikin keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara bagian telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.[19] Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara bagian, yang terdiri dari 5 bagian tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 bagian tak tetap, saat ini , Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan[20]. Lima bagian tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tapi tak prosedural, dan memungkinkan bagian tetap untuk memblokir adopsi tapi tak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tak mampu diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara dipersiapkan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara bagian dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan. SekretariatGedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, ditolong oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh alam. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan sarana prasarana yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh pelaksanaan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tak akan mempersilakan atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara bagian PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk menolong mendudukkan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah bagian mengenai bermacam inisiatif. Sekretariat kunci kantor di kawasan ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal mampu membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal saat ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru berbicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya habis pada tahun 2011.[21] Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini diputuskan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, [22] tapi Piagam juga mencetuskan bahwa Sekretaris Jenderal mampu membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya mampu mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"[23], memberikan ruang lingkup yang semakin akbar untuk posisi aksi di panggung alam. Posisi ini telah mengembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara bagian dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap bagian yang mampu memveto[24], dan Majelis Umum secara teoritis mampu mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada saat itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk menentukan kandidat [25]. Tak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tak berasal dari salah satu lima negara bagian tetap Dewan Keamanan.[26] Mahkamah InternasionalIstana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai melakukan pekerjaan pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan. Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah patut alumni atau bagian fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Suatu pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melewati diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, dipersiapkan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara aci. Dewan Ekonomi dan SosialDewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) menolong Majelis Umum dalam memasarkan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 bagian, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka saat satu tahun dan dipilah di antara daya kecil atau menengah yang terletak di ECOSOC. ECOSOC berjumpa sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat ahad. Sejak tahun 1998, beliau telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menguasai komite kunci dari Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat dan diteliti terpisah dari badan-badan khusus yang beliau koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup akumulasi informasi, menasihati negara bagian, dan membikin rekomendasi. Selain itu, ECOSOC ada posisi yang patut untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. Lembaga khususAda banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Alam dan Organisasi Kesehatan Alam. Hal ini melewati badan-badan PBB yang melakukan sebagian akbar pekerjaan kemanusiaan. Misalnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan warga rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR). Piagam PBB mencetuskan bahwa setiap organ utama PBB mampu membangun bermacam badan khusus untuk memenuhi tugasnya. Negara bagianDengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang mencetuskan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).[28] Piagam PBB menguraikan anggaran untuk keanggotaan:
Kumpulan 77Kumpulan 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara mengembang, yang dirancang untuk memasarkan kebutuhan kolektif ekonomi bagiannya dan membuat kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 bagian pendiri organisasi, namun organisasi kesudahannya diperluas menjadi 130 negara bagian. Kumpulan ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk bangun kelembagaan permanen dimulai. Tujuan LainPemeliharaan perdamaian dan keamananMisi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu. PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke kawasan dimana konflik bersenjata baru-baru ini selesai atau selesai sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela dipersiapkan oleh negara-negara bagian PBB. Pasukan, juga dinamakan "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara semuanya menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.[30] Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membikin perang pada masa depan tak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membikin perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian alam ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul kesudahan Perang Dingin, ada seruan baru untuk PBB untuk menjadi wakil pengusaha yang merundingkan untuk sampai perdamaian alam, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh alam. Suatu studi tahun 2005 oleh RAND Corp mencetuskan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai[31]. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB tak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara bagian telah menunjukkan keengganan untuk sampai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, suatu masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya suatu asosiasi dari 192 negara bagian yang harus sampai konsensus, bukan suatu organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke memakai daya, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berkomunikasi dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau memakai pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36]. Pada tahun 2004, mantan Duta Akbar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang dinamakannya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berucap dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dibawa masuk dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat dan diteliti sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk membuat mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa ahad setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang mempersilakan proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata akbar lainnya yang bisa dipakai sebagai pemusnah massal "[38]. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang guna larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan perkiraan militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Alam (World Security Forum), suatu konferensi internasional akbar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan alat yang banyakan untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz menyebut bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[39] Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaanPenegakan hak asasi manusia merupakan argumen utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Alam II mengakibatkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus melakukan pekerjaan untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah membuat kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara bagian untuk memasarkan "penghargaan universal untuk, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum kesuksesan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang lepas dan berpihak kepada yang ada, meningkatkan bangun peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh alam. PBB telah menolong pemilihan berlangsung di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melewati perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melewati Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[40] ada tujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara bagian yang tak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[41] Dewan ini memiliki 47 bagian didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tak mungkin menjabat selama tiga kali bersambung.[42] Suatu kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki anggaran ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa bagian dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini semakin sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara bagian.[43] Hak beberapa 370 juta warga norma budaya di seluruh alam juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Warga Norma budaya yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[44] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk kebiasaan , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi warga norma budaya selama beberapa zaman. Deklarasi tersebut ada tujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan norma budaya, kebiasaan institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap warga norma budaya dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi dampak perang, atau yang terkena bencana lainnya.[45] Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Alam (yang menolong pakan semakin dari 90 juta orang[46] di 73 negara[47]), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di semakin dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di semakin dari 24 negara.[48] Sosial dan pembangunan ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di alam. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Alam (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh alam, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 wakil pengusaha yang merundingkan PBB yang ada tujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kumpulan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.[49] PBB juga memasarkan pengembangan manusia melewati bermacam instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kumpulan Bank Alam dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awal mulanya diwujudkan terpisah dari PBB melewati Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, hasrat hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara bagian PBB untuk mencoba sampai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000. MandatDari saat ke saat, tubuh yang berlainan dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awal mulanya diwujudkan oleh cara ini, mereka tak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan bangun keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa menyebut bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian akbar mandat habis setelah jangka saat yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Alam 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang semakin tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan kesudahannya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan suatu registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan membuat cerminan semuanya. LainnyaSelama masa hidup PBB, semakin dari 80 koloni telah sampai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Warga Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tapi semua daya kolonial utama menentukan abstain. Melewati Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai dampak dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara semakin akbar dari 20.000 kilometer ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, suatu negara semakin akbar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB mencetuskan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode saat untuk mengamati beberapa isu atau masalah kebutuhan internasional. Memakai simbolisme PBB, suatu logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, bermacam hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi. Pendanaan
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara bagiannya. Majelis Umum menyetujui perkiraan rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap bagian. Hal ini secara luas berlandaskan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.[51] Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tak boleh terlalu bergantung pada salah satu bagian untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada suatu tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap bagian yang dinilai untuk perkiraan rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan kondisi global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon perkiraan rutin menjadi kurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya bagian yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara bagian (atau tingkat 'lantai') diputuskan sebesar 0,001% dari perkiraan PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang mengembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.[52] Perkiraan operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit semakin dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). [53] Sebagian akbar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Perkiraan pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh alam.[54] Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, memakai formula yang berasal dari dana biasa, tapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima bagian tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang diturunkan dari negara-negara kurang mengembang. Per 1 Januari 2008, 10 akbar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea Program PBB khusus yang tak termasuk dalam perkiraan rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara bagian lainnya. Sebagian akbar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tapi beberapa adalah dalam bangun komoditas pertanian yang disumbangkan untuk menolong populasi yang membutuhkan. Karena perkiraan mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Alam melaporkan bahwa beliau telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tak mencukupi.[55]. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10. Kebijakan PersonilPBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan bagian.[56] Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela melakukan hukum-hukum negara-negara bagian mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam suatu kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sebanyak masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan guna terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka. ReformasiSejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa mau PBB untuk memainkan peran yang semakin akbar atau semakin efektif dalam urusan alam, sementara yang lain mau perannya diturunkan untuk pekerjaan kemanusiaan [57]. Ada juga sebanyak usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan argumen inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan dipersiapkan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.[58] Suatu program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membikin birokrasi semakin transparan, akuntabel dan efisien, membikin PBB semakin demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.[59] Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Alam yang dihadiri oleh sebagian akbar kepala negara bagian, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bagian pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[60]. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membikinnya semakin siap dalam menghadapi masalah-masalah di zaman ke-21. Dokumen Hasil KTT Alam menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan suatu Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk menolong negara-negara mengembang dari konflik; suatu Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; suatu penghukuman yang jelas dan tak ambigu tentang terorisme "dalam segala bangun dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan banyakan sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran semakin dalam sampai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari warga internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa warga internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat saat dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.[61] Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima banyakan sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang diproduksi. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima membuat suatu rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.[62][63]. Suatu kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Melakukan pekerjaan sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk melakukan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi[64]. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia semakin dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tak perlu yang harus dihilangkan. Tak semua negara bagian menyetujui mandat mana di antara semakin dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa[65] Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sebanyak inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola bagian yang terkait internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi aktivitas program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang semakin akbar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile[66]. EfektivitasBeberapa telah mempertanyakan apakah PBB sedang relevan di zaman ke-21.[67]. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... ...... ... ..... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil aksi pencegahan atau penegakan hukum. "[68], karena bangun restriktif administrasi, bagian tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama.[69]. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari bagian tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membikin rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tak selalu tercapai pada saatnya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, bermacam studi sedang telah menemukan PBB telah memiliki banyak kesuksesan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak saat, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada saat itu [70]. Suatu penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB sukses dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [71] Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak kesudahan Perang Dingin, dan bukti, meskipun tak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak kesudahan Perang Dingin.[72] Lihat juga
Catatan kaki
Pranala luaredunitas.com |
Persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan merupakan salah satu organ khusus PBB yaitu
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
