Presiden pertama republik indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat

• Bapak Presiden (informal)
• Yang terhormat (formal)
• Paduka Yang Mulia (tidak digunakan lagi)

• Istana Negara
• Istana Merdeka
• Istana Bogor
• Istana Cipanas
• Gedung Agung
• Istana Tampaksiring

Presiden adalah seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Presiden juga memimpin bagian eksekutif pada pemerintahan Indonesia dan menjadi komando tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun untuk setiap periode. Setelah 2 kali terpilih oleh rakyat, seorang presiden tidak diizinkan untuk melakukan pencalonan diri lagi.

Sistem kepresidenan didirikan pada masa perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk di masa pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan "Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia".[1] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan BPUPKI, dan PPKI menunjuk Soekarno sebagai presiden pertama pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat tujuh orang yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

No. urut	Presiden	Partai politik	Masa jabatan	Wakil Presiden	Periode
Nama	Potret	Awal	Akhir
1		Soekarno (1901–1970)		Nonpartisan	18 Agustus 1945[a]	1 Desember 1956[a]		Mohammad Hatta	I (1945)
1 Desember 1956	18 Mei 1963	Lowong
18 Mei 1963	12 Maret 1967	II (1963)
-		Soeharto (1921–2008)		(ABRI)	12 Maret 1967[b]	27 Maret 1968[b]
2		Golongan Karya (Dengan dukungan ABRI)	27 Maret 1968	10 Maret 1973	III (1968)
10 Maret 1973	10 Maret 1978		Hamengkubuwana IX	IV (1973)
10 Maret 1978	10 Maret 1983		Adam Malik	V (1978)
10 Maret 1983	10 Maret 1988		Umar Wirahadikusumah	VI (1983)
10 Maret 1988	10 Maret 1993		Soedharmono	VII (1988)
10 Maret 1993	10 Maret 1998		Try Sutrisno	VIII (1993)
10 Maret 1998	21 Mei 1998		B. J. Habibie	IX (1998)
3		Bacharuddin Jusuf Habibie (1936–2019)		Golongan Karya	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Lowong
4		Abdurrahman Wahid (1940–2009)		Partai Kebangkitan Bangsa	20 Oktober 1999	21 Oktober 1999	X (1999)
21 Oktober 1999	23 Juli 2001		Megawati Soekarnoputri
5		Megawati Soekarnoputri (1947–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23 Juli 2001	26 Juli 2001	Lowong
26 Juli 2001	20 Oktober 2004		Hamzah Haz (2001)
6		Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)		Partai Demokrat	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009		Jusuf Kalla	XI (2004)
20 Oktober 2009	20 Oktober 2014		Boediono	XII (2009)
7		Joko Widodo (1961–)		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019		Jusuf Kalla	XIII (2014)
20 Oktober 2019	Petahana		Ma'ruf Amin	XIV (2019)

  Nonpartisan

  Partai Golongan Karya (Golkar) / Partai Golkar

  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  Partai Demokrat

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Lihat pula: Revolusi Nasional Indonesia

Periode jabatan Soekarno pada era Revolusi Nasional Indonesia sebenarnya tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno memberikan mandat pemerintahan sementara kepada orang lain. Salah satunya ialah ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai pemerintahan dalam pengasingan dibentuk setelah pemerintah resmi Indonesia ditawan dalam operasi Agresi Militer Belanda II. Sedangkan momen lainnya ialah ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Selengkapnya lihat daftar di bawah ini.

Presiden	Masa jabatan	Partai	Wakil Presiden
Nama	Potret	Awal	Akhir
	Soekarno		18 Agustus 1945	13 Juli 1949	Nonpartisan		Mohammad Hatta
	Soekarno (Tawanan agresi)	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Partai Masyumi	Lowong
	Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)
	Soekarno	13 Juli 1949	27 Desember 1949	Nonpartisan		Mohammad Hatta
	Soekarno (Presiden RIS)	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Nonpartisan	Lowong
	Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)[c]		Nonpartisan

Lihat pula

Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Indonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Eksekutif Presiden (daftar) Joko Widodo Wakil Presiden (daftar) Ma'ruf Amin Kabinet Kabinet Indonesia Maju Pemerintah daerah
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial
Pemilu Partai politik Daerah pemilihan Pemilu terakhir Legislatif: 2004 2009 2014 2019 Presiden: 2004 2009 2014 2019 UU Pemilu 2017
Pembagian administratif Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan Kelurahan
Hubungan luar negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

• Indonesia
• Sejarah Indonesia
• Politik Indonesia
• Daftar tokoh Indonesia
• Daftar Wakil Presiden Indonesia
• Daftar Perdana Menteri Indonesia
• Daftar Wakil Perdana Menteri Indonesia
• Daftar kabinet Indonesia
• Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia
• Daftar ibu dan bapak negara Indonesia

Catatan

1. ^ a b Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatanya. Selengkapnya lihat di bagian berikut ini.
2. ^ a b Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.
3. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama RIS

Referensi

• Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606 .
• Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (edisi ke-2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487 .
• Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (edisi ke-3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484 .
• McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (edisi ke-3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499 .
• Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437 .
• Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234 .

Bacaan lanjutan

• UUD 1945
  • Perubahan I UUD 1945
  • Perubahan II UUD 1945
  • Perubahan III UUD 1945
  • Perubahan IV UUD 1945
• UUDS 1950
• Ketetapan MPRS dan MPR
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
• Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
• Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
• Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
• Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia

1. ^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294 

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Presiden_Indonesia&oldid=21748861"