Jakarta -
UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia berkedudukan sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memiliki beberapa sifat.
Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada.
Berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
Adapun, peraturan daerah sebagaimana terdapat dalam hierarki di atas terdiri dari Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat.
SIfat dari UUD 1945
Sifat dari UUD 1945 yaitu singkat dan supel. Kedua sifat tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pada saat itu UUD 1945 hanya terdiri dari 37 pasal.
Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, sifat singkat mengandung arti bahwa UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara.
Sedangkan, supel atau elastis mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Begitu pula dengan negara Indonesia seiring perubahan zaman.
Berdasarkan kedua pengertian di atas, berikut empat sifat UUD 1945:
1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.
2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).
3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.
4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.
UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Pasca amandemen, UUD 1945 berisi Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
Simak Video "Survei SMRC: 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/lus)
sikap pemuda terhadap peran daerah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
6. Yang bukan merupakan unsur-unsur negara adalah .... a. wilayah b. pemerintahan yang berdaulat C. rakyat d. hubungan dengan masyarakat
Sebutkan 4 mata pencaharian sesuai dengan alam dan karakteristik daerah nya
Jelaskan tentang peran serta proklamasi kemerdekaan dalam perjuangan bangsa Indonesia
berapa kali ir.soekarni ditangkap pemerintah Belanda
1. Hak yang dapat diperoleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sungai yaitu …2. Manfaat dari saling menghargai keragaman karakteristik individu … dalam pergaulan yaitu ….3. Sikap menghargai keragaman karakteristik di lingkungan sekolah contohnya ….________________________________Kakak" yang tau, tolong jawab yaa ! semuanya tolong dijawab lebih dari 1 jawaban.
jelaskan Peristiwa menuju kemerdekaan (NKRI)Poin-Poin ÿ akan di jawab - Peristiwa terjadi - Penyebab terjadi -Pemimpin Peristiwa - Akhir dalam cerita … Peristiwa. kemerdekaan Please serius jawab nya ini soal gk main kalau gk bisa jawab gausah ngada²
apa sajakah yang menjadi hak, kewajiban, wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UU No 2 tahun 2015!tolong kak besok dikump … ulin!!
apa sajakah yang menjadi hak, kewajiban, wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?Tolong bantuannya kak
tema 9 kelas 5 apa menurutmu kerukunan itu?apakah gambar diatas mencerminkan kerukunan?