Sebutkan 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR

Lihat Foto

Table of Contents Show

Tata Urutan Perundang-undangan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
Video yang berhubungan

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL

Suasana sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com - Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undangan pernah diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Tata Urutan Perundang-undangan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000

Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:

Undang-undang Dasar 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-undang.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Peraturan pemerintah.
Keputusan presiden.
Peraturan daerah.

UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-peraturan di bawahnya dalam negara.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dan mengacu secara tegas pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Baca juga: Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian dan Fungsinya

Penjelasan lebih lanjut mengenai arti, fungsi, dan kedudukan dari masing-masing bentuk produk hukum tercantum dalam pasal 3, yaitu:

UUD 1945: Hukum dasar tertulis negara yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
Ketetapan MPR RI: Putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
Undang-undang atau UU: Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang: Dibuat oleh presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dengan ketentuan tertentu, yaitu:
- Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
- DPR dapat menerima atau menolak perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
- Apabila perpu ditolak oleh DPR, maka perpu tersebut harus dicabut.
Peraturan Pemerintah: Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
Keputusan Presiden: Dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Peraturan Daerah: Peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah atau perda provinsi dibuat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRD provinsi bersama gubernur. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kota bersama walikota atau bupati.

Referensi

Busroh, Firman Freddy. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok: Rajawali Pers

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Bahasa Indonesia English Arabic Chinese

MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Warga negara indonesia berhak menyuarakan pilihannya dalam pemilihan calon presiden hal tersebut masuk kedalam kategori hak ..

Proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara disebut …. politik

Perlunya melibatkan masyarakat dalam pembangunan karena

Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan ..

Pemilihan umum pertama di indonesia dilangsungkan pada tahun ….

Pembukaan uud 1945 menunjukkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi, yang berbunyi ...

Menjamin tegaknya keadilan merupakan salah satu …. demokrasi

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam konsep demokrasi diatur dalam uu nomor ...

Manfaat dari pelaksanaan demokrasi di sekolah yaitu

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta termasuk dalam macam ham, yaitu hak asasi