penyebab jatuhnya 7 kabinet di indonesia
Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijkaan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sementara keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan di parlemen.
a.kabinet Natsir (6 september 1950-21 maret 1951)
Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
b.KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)
Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
C.KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
D.KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
E.KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara Etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante.
F.KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
ALI SASTROAMIJOYO II
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.
G.KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Djoeanda Kartawidjaja
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
Jakarta -
Selama kurang lebih 9 tahun masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?
Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan Kabinet Parlementer, seperti dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kelas IX oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra. Sudarini Suhartono, MA.
Kabinet Parlementer adalah sistem kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), sementara Kabinet Presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab pada presiden.
Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.
Daftar kabinet di masa Demokrasi Liberal Indonesia adalah sebagai berikut:1. Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951)2. Kabinet Soekiman (April 1951 - 1952)3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953)4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 - Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)6. Kabinet Alisastro Amidjojo II (Maret 1956 - April 1957)
7. Kabinet Djuanda (April 1957 - Juli 1959)
Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.
Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.
Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan, meskipun belum menjalankan program-programnya, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.
Tindakan memperebutkan kursi dalam kabinet di masa Demokrasi Liberal dikenal dengan sindiran "politik dagang sapi", seperti dikutip dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana.
Dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut:
1. Setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan
2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar
3. Kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya
Nah, jadi dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyentuh hingga pudarnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dan tidak tertanganinya program pemerintah dan ketidakstabilan negara ya, detikers. Selamat belajar ya detikers!
Simak Video "Seskab Cerita 'Seret' Menko Pulang dari AS Demi Rapat Paripurna"
(twu/twu)
PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN Oleh: Farizal Hakiki [Baca lebih lanjut/Read more, download full text in .pdf] [Baca tulisan utuh/Read full publication] Sari/Abstract [Bahasa Indonesia] Tulisan ini menjelaskan tentang peran pemerintah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Topik yang dibahas meliputi latar belakang sejarah mengapa Sistem Demokrasi Liberal bisa diterapkan di Indonesia lalu…
Wikipedia
Mohammad Natsir
KOMPAS.com - Mulai 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memberlakukan Demokrasi Liberal, yang belangsung hingga 5 Juli 1959.
Dalam kurun waktu sembilan tahun itu, terjadi sebanyak tujuh kali pergantian kabinet dengan perdana menteri yang juga berbeda-beda.
Berikut ini 7 kabinet pada masa demokrasi liberal.
- Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)
- Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952)
- Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)
- Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)
Lantas, apa yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?
Baca juga: Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal
Alasan pergantian kabinet
Era Demorkasi Liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai.
Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antargolongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri.
Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai.
Apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen.
Masing-masing kabinet yang terbentuk juga tidak bisa menjalankan program mereka dengan baik karena kerap terjadi gerakan pemberontakan, seperti DI/TII, APRA, RMS, dan Andi Azis.
Baca juga: Jatuhnya Kabinet Natsir