Syarat syarat bahwa pembukaan dijadikan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

tirto.id - Kaidah fundamental tiap negara memuat prinsip, dasar, dan tujuan dari keberadaan negara. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia juga mempunyai kaidah fundamental yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebagai pokok kaidah fundamental negara, pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat tetap. Artinya, ia tidak dapat diubah, atau diganti.

Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, demikian disarikan dari Modul 8 Makna Undang-Undang Dasar Tahun 2018 terbitan Kemdikbud.

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga memuat cita hukum dan cita moral yang hendak ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional oleh Negara Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dalam pelaksanaannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal, karena merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (staats-fundamentalnorm) bagi negara Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memiliki empat alinea yang masing-masing memiliki makna mendalam sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

Dirangkum dari buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII (2017), berikut ini pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinea 1-4 yang merupakan kaidah fundamental dari Negara Republik Indonesia (NRI).

1. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 Alinea 1

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Secara umum, alinea ini memuat 2 dalil yakni: objektif dan subjektif. Secara objektif, didalilkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan, serta kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia.

Dalil itu menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, serta membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan.

Adapun kandungan dalam dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka.

2. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 Alinea 2

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menunjukkan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ini juga berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia.

Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Selain itu, ada pula kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia.

Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang "merdeka" berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan "Bersatu", artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain.

3. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 Alinea 3

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 memuat makna bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea ketiga juga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka.

Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas.

Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas serta merdeka. Maksudnya: bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri.

4. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 Alinea 4

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka 17 Agustus 1945.

Pembentukan Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, sesuai isi alinea 4, yaitu:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Selain mencantumkan tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka, dalam alinea keempat juga terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar; bentuk negara—yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan dasar negara—yakni Pancasila.

Terkait dasar negara, secara jelas pada alinea keempat tertulis rumusan Pancasila. Dengan demikian, secara yuridis-konstitusional dasar negara ini adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara di Republik Indonesia.

Baca juga artikel terkait UUD 1945 atau tulisan menarik lainnya Balqis Fallahnda
(tirto.id - bqs/add)


Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Addi M Idhom
Kontributor: Balqis Fallahnda

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Kelas VII SMPMTs Edisi Revisi 44 Apa informasi yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah tersebut? Apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut ? Proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kalian amati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian pada dasarnya alinea I sampai dengan alinea III merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Sedangkan alinea IV memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segara dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pembukaan. Coba kalian buat tabel bagan hubungan isi proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian di atas menegaskan bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam Pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan memahami Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

2. Pembukaan Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, karena Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental Di unduh dari : Bukupaket.com Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 45 staatsfundamentalnorm bagi Negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaaan telah memenuhi persyaratan yaitu : a. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mewakili bangsa Indonesia. b. Berdasarkan isinya, bahwa Pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. c. Pembukaan menetapkan adaya suatu UUD Negara Indonesia Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum Pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamen bagi Negara Kesatuan Republik Indoensia. Pokok kaidah yang fundamental ini antara lain pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan ”revolusi” dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaan kemudian, apakah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sah mejadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia. Menurut Hans Kelsen seperti dikemukakan oleh Prof. Ismail Sunny menyatakan bahwa,”sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut UUD adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah”. Di unduh dari : Bukupaket.com Kelas VII SMPMTs Edisi Revisi 46 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa revolusi namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia . Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai lestari, bermakna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya Pembukaan UUD memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dan selama perjalanan pembangunan bangsa tersebut. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu dijiwai dan memegang teguh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktivitas 3.1 Diskusikan secara kelompok, apa akibat apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah. Bagaimana sikap kalian terhadap hal ini? B. Makna Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Alinea Pertama