Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Maman Abdurahman meyakini pemerintah sudah berusaha maksimal mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Maman pun meminta masyarakat untuk ikut mendukung upaya-upaya yang sedang dilakukan pemerintah. 

Bukan hanya itu, politisi Golkar tersebut juga mengingatkan rekan-rekannya di DPR RI agar tidak memperkeruh suasana dengan komentar yang tidak obyektif dan terkesan memojokkan pemerintah. 

“Kita bisa lihat selama ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian terus memonitor dan mengecek di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Pemerintah juga melakukan back up dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Bahkan penindakan bagi oknum atau pelaku yang terbukti bersalah. Menko Perekonomian Pa Airlangga bahkan sudah menyatakan agar mafia ini ditangkap. Data sudah ada. Jadi ini upaya sedang maksimal dilakukan, meski tetap butuh dukungan masyarakat,” ungkap Maman dalam keterangannya, Selasa (22/3). 

Maman tidak sepakat dengan politisi Senayan yang terkesan asal bicara. Apalagi muncul dari anggota partai pendukung koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, yang cenderung mengkambinghitamkan pemerintah. 

Secara khusus Maman sangat menyayangkan pernyataan Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, yang tiba-tiba mempertanyakan kinerja pemerintah. Justru saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah untuk masyarakat. 

“Andre seperti menutup mata bahwa pemerintah terus berupaya keras menyelesaikan masalah ketersediaan dan penetapan harga minyak goreng untuk rakyat Indonesia,” kata Maman. 

Dijelaskan dia kenaikan harga minyak goreng utamanya dipicu oleh naiknya harga CPO internasional hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Ini berdampak pada naiknya Harga Pokok Produksi (HPP). Ketersediaan di pasar tradisional aman walaupun harganya mahal atau di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Sementara ketersediaan di gerai modern mengalami kekosongan karena meningkatnya permintaan karena di gerai modern sudah mengikuti HET. 

Baca juga : Farhan Menilai Kemendag tidak Mampu Mengatasi Kerumitan Harga Minyak Goreng

"Ada pula spekulan yang mencoba mengambil untung dari kondisi ini,” katanya. 

Maman menyebutkan, langka dan mahalnya harga minyak goreng saat ini, selain karena ulah spekulan, juga karena kelangkaan bahan baku dan gangguan kondisi rantai pasok dunia. 

“Ada banyak penyebabnya. Ulah mafia dan spekulan yang mengganggu proses supply chain di dalam negeri juga tidak bisa diabaikan,” kata Maman. 

Distribusi menjadi terhambat karena pelaku usaha juga mengurangi produksi. Ditambah pula aksi pemborongan massal dan harga minyak sawit global yang melonjak tinggi membuat permasalahan semakin meluas. 

Kelangkaan minyak goreng kata dia juga disebabkan adanya indikasi penyimpanan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan. Ini kemudian dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan. 

Selain itu Perang antara Rusia dan Ukraina juga mengganggu rantai pasok, karena menyebabkan terganggunya ketersediaan gandum dan beberapa bahan produksi lain. 

“Jadi sebenarnya ini sudah banyak dilakukan. Kita tidak bisa juga asal bicara bahkan terkesan memojokan pemerintah,” pungkas Maman. (OL-7)

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu:

1. Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik.
2. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce.

Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif. Diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi.

Kebijakan Indonesia

Terdapat lima kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi, yaitu:

Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca juga: Ekonomi Makro di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis

Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa.
3. Pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
4. Perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

• Perkembangan sektor ekonomi potensial

Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah.

• Perkembangan sektor industri

Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi. Seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri.
2. Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia.

• Pengembangan sektor pertanian

Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dengan beberapa cara sebagai berikut:

Baca juga: Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya

Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming. Sehingga agroindustri-agrobisnsis berkembang.

Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer. Di dukung dengan asuransi pertanian dan peternakan.

Melakukan intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan.

• Pengembangan sektor pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins.

Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik, seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya.

Penguatan branding dan promosi wisata di daerah juga terus dioptimalkan dengan menggunakan teknologi dan e-commerce.

Cari soal sekolah lainnya

Kania Saraswati Harisoesyanti, Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati

Pengembangan wilayah perbatasan Indonesia menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan mengingat keberadaannya yang merupakan pintu gerbang yang menghubungkan dengan negara tetangga. Situasi wilayah perbatasan yang dinamis, menuntut terwujudnya kondisi masyarakat perbatasan yang sejahtera melalui pembangunan yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional sebagai wujud eksistensi kehadiran negara. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah di perbatasan dan peran pemerintah lokal sebagai eksekutor kebijakan di titik perbatasan negara untuk mengatasi masalah yang muncul. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif melalui hasil studi literatur, diskusi kelompok, wawancara, serta observasi yang dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Subyek penelitian mencakup lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengelola perbatasan darat serta masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan NVIVO melalui analisis tema dalam memetakan tema-tema permasalahan yang muncul dalam fakta lapangan. Artikel ini mencakup pembahasan mengenai tantangan pemerintah lokal dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan serta peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerawanan sosial dan kejahatan yang ada di wilayah perbatasan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran negara di wilayah perbatasan dapat direpresentasikan melalui relasi pemerintah pusat dan loka, organisasi  lokal, dan masyarakat lokal. Karakteristik geografis, budaya lokal, dan latar belakang sejarah wilayah perbatasan menjadi tantangan dalam mengenjentawahkan relasi pemerintah dengan organisasi dan masyarakat lokal. Dalam relasi tersebut, peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan perbatasan dibutuhkan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan aksi atas kebijakan yang telah ditetapkan yang membutuhkan disamping pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah

kehadiran negara, pemerintah lokal, wilayah perbatasan

Badan Pusat Statistik (BPS). (2014) Indeks Potensi Kerawanan Sosial di DKI Jakarta. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Biro Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2014). Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta

Breslin, S., & Nesadurai, H. E. (2018). Who governs and how? Non-state actors and transnational governance in Southeast Asia. Journal of Contemporary Asia, 48(2), 187-203.

Darto, M. (2014). Menghadirkan (kembali) Negara. Jurnal Borneo Administrator, 10(2).

Drichel, Simone. (2013). Reframing Vulnerability: "so obviously the problem..."?. SubStance, Vol. 42, No. 3, ISSUE 132: Vulnerability (2013), pp. 3-27. The Johns Hopkins University Press. https://www.jstor.org/stable/24540722

Irwansyah (2017). Border Issue: Misperception between Indonesia and Malaysia. SHS Web of Conferences 33, 00058 (2017). DOI: 10.1051/ shsconf/20173300058 i-COME'16

Misztal, (2011). The challenges of vulnerability: In search of strategies for a less vulnerable social life. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Shaun Breslin & Helen E. S. Nesadurai (2018) Who Governs and How? NonState Actors and Transnational Governance in Southeast Asia, Journal of Contemporary Asia, 48:2, 187-203, DOI: 10.1080/00472336.2017.1416423

Joesoef, Daoed. (2016). Kehadiran Negara. https://nasional.kompas.com/read/ 2016/09/26/20130441/kehadiran.negara?page=all.

DOI: http://dx.doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i1.251

• There are currently no refbacks.

Page 2