Yang memimpin negara federal disebut

shutterstock.com

Ilustrasi Peta Dunia

Baca berikutnya

Wikipedia

Van Mook pendiri BFO

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang dibangun sesuai Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap untuk federasi nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme Amerika telah dijadikan perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika Serikat, di mana sebagian pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan pemerintah nasional secara harfiah.

Sejak Perang Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat sebagian periode ketika pendukung hak-hak negara anggota telah berhasil membatasi kekuasaan federal menempuh aksi legislatif, prerogatif eksekutif, atau menempuh penafsiran konstitusional di mahkamah.[1][2]

Letak pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata "Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti untuk pemerintah federal Amerika Serikat.

Cabang legislatif

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri atas 435 anggota yang memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili suatu distrik kongres dan bekerja selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, adalah empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat dipilihkan dari tiap negara anggota dengan mempertimbangkan banyak penduduk masing-masing negara anggota itu; sebaliknya, tiap-tiap negara anggota memiliki dua senator, tanpa memperhatikan banyak penduduk. Keseluruhan terdapat 100 senator (karena sekarang berada 50 negara bagian), yang bekerja selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat mesti memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, dan DPR mesti mengajukan rancangan undang-undang untuk sasaran menaikkan pajak. Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya akan dijadikan undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut; dan supaya legislasi tsb dapat menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya dijadikan tanggung jawab negara anggota dan rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota DPR dan Senat dipilih menempuh pemilihan umum yang menerapkan sistem suara terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara anggota, kecuali Louisiana dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua ronde, yakni hanya dua yang akan menjadi dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada ronde berikutnya.

Artikel I, Anggota 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melaksanakan pengerjaan rancangan legislasi dan melaksanakan penyelidikan kongresional ke dalam masalah nasional. Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, tiap kamar dapat menamai atau memilihkan pilihan komite untuk mempelajari masalah tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh sebagian komite, yang banyaknya lebih kurang 150-an.

Kekuasaan Kongres

Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.

Konstitusi memberikan banyak kekuasaan untuk Kongres. Diterakan di dalam Artikel I, Anggota 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak; untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman untuk pemalsuan; membangun kantor pos dan perlintasan, mempromosikan kemajuan pengetahuan pengetahuan dengan mengeluarkan paten, menciptakan pengadilan federal yang dijadikan anggota dari Mahkamah Luhur, memberikan definisi dan menghukum pembajakan dan kejahatan akbar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Tingkatan Laut Amerika Serikat, menciptakan pengaturan tanah dan tingkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan menciptakan undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tsb dengan sah.

Pengawasan kongres

Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, mendapat informasi untuk menyusun undang-undang dan mendidik warga, dan memperbaiki kinerja eksekutif.[4]

Pengawasan kongres berlanjut untuk semua departemen di dalam kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:

• Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
• Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
• Nasehat senat dan persetujuan yang akan menjadi presiden dan kontrak
• Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
• Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, ketika Presiden tidak lagi dapat menjalankan pemerintahan atau kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
• Rapat tidak resmi selang legislator dan petugas eksekutif
• Keanggotaan kongres: tiap negara anggota diberi alokasi banyak kursi menurut perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.) di dalam DPR. Tiap negara anggota diberi alokasi dua Senator tanpa memandang banyak penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilihkan pilihan perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika, Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.

Cabang eksekutif

Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk pasangan-duet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara anggota, juga Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi sesuai perwakilannya (atau perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.

Presiden

Cabang eksekutif terdiri atas Presiden dan perwakilannya. President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, mesti "memperhatikan bahwa hukum mesti dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah Federal, suatu organisasi akbar yang mempunyai anggota 4 juta manusia, termasuk 1 juta personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama, presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.

Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk dijadikan undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk dijadikan undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilihkan pilihan untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, menciptakan kontrak dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat karena gagasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan budi pekerti tercela". Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu selang, tetapi memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan), memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Luhur dan Hakim Federal.

Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal. Untuk yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil Presiden akan dijadikan Presiden apabila Presiden tutup usia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Sesuai peran ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan kebekuan situasi kesudahan suatu peristiwa ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah dipilihkan di dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan mengadakan komunikasi dengan perannya untuk Presiden Senat, Wakil Presiden sekarang biasa dipandang untuk anggota cabang eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang benderang mengisyaratkan Wakil Presiden dijadikan anggota dari suatu cabang tertentu, ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka mesti menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau kedua-duanya.[8][9]

Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan dikata Secretary of State, yang secara harfiah diartikan untuk Sekretaris Negara, tetapi perannya selisih dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat dituakan di selang semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, berpihak kepada yang benar itu di dalam garis pergantian kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bekerja untuk penasihat utama Presiden untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi, penafsiran, pembatalan pakta atau kontrak, keikutsertaan secara perseorangan untuk mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi, organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan akbar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi keaktifan antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.

Jaksa Luhur Amerika Serikat

Lembaga Kejaksaan Luhur didirikan oleh Kongres Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Luhur adalah "mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Luhur, dan memberikan petuah dan argumennya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden Amerika Serikat, atau ketika dipersilakan oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun 1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Luhur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Luhur Amerika Serikat sekarang juga bertindak untuk kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum dan juga dijadikan petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Luhur dipandang untuk penasihat hukum tertinggi untuk Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Luhur bertindak untuk anggota Kabinet Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di dalam tradisi politik Amerika dikata Secretary.

Untuk menolong Jaksa Luhur melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Luhur dibantu oleh United States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa Amerika Serikat yang meliputi 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Luhur Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kebutuhan Jaksa Agung.

Jaksa Luhur dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai melakukan pekerjaan setelah disetujui oleh Senat. Dia melakukan pekerjaan menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Luhur adalah juga subjek pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan budi pekerti buruk lainnya."

Kabinet, departemen eksekutif, dan badan

Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang diproduksi susunan oleh Kongres untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang biasanya diketahui untuk "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Mutu Lingkungan, Kantor Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan Kantor Kebijakan Pengetahuan Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badan-badan pemerintah ini dikata pegawai negeri sipil Amerika Serikat.

Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito Federal dan Amtrak.

Cabang yudikatif

Mahkamah Luhur adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal. Mahkamah Luhur berurusan dengan perkara-perkara yang mengadakan komunikasi dengan Pemerintah Federal, sengketa antar-negara anggota, dan artian Konstitusi Amerika Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau aksi eksekutif yang diproduksi susunan pada pemerintah pada tingkatan manapun untuk tidak konstitusional, membatalkan undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-keputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang hasil pekerjaan Kongres atau suatu aksi pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice Marshall pada masa jabatannya. Berada sebagian contoh pada masa silam di mana deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah Mahkamah Luhur adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum untuk undang-undang federal.

Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri, Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara anggota, masing-masing bertalian dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan Kawasan Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendiri-sendiri.

Pengadilan Tertinggi Negara Anggota adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara anggota di suatu negara anggota. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari suatu pengadilan negara anggota ke Mahkamah Luhur hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang disertai Amerika Serikat). Hubungan selang undang-undang negara anggota dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan untuk kesudahan suatu peristiwa dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, suatu Pengadilan Tertinggi Negara Anggota hanya terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal untuk suatu rangkaian yang mencakupi negara anggota itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang bermarkas di negara anggota itu. Sebaliknya, suatu pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara anggota (biasanya menempuh jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara anggota itu tempat bermarkasnya pengadilan tsb, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara anggota itu (tetapi pada masa yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil untuk tukar untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan Hukum Amerika Serikat yang diproduksi susunan oleh negara anggota.

Peradilan federal terdiri atas Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang dinaikkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang bertambah rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.

Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam sebagian distrik yudikatif dan membangun pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari awal itu telah berkembang dijadikan bentuk seperti ketika ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga untuk memilihkan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun, Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.

Berada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, gunanya bahwa pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak. Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang untuk anggota dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.

Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya pengadilan pertama yang dapat dipakai untuk memasukkan dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat dipakai untuk memproses kembali putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal. Mahkamah Luhur mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau pengadilan tertinggi suatu negara anggota (tentang perkara konstitusional), juga memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.

Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau kontrak internasional Amerika Serikat; perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta akbar, korps diplomat, dan konsul dari negara-negara kenalan di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara anggota (atau antarwarga masing-masing negara bagian) dan bangsa asing (atau berkebangsaan dan subjek mereka); dan perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara anggota dijadikan pihak penggugat dan pemerintah negara anggota lain dijadikan pihak tergugat. Beliau tidak mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu negara anggota adalah pihak penggugat, sementara berkebangsaan anggota lain untuk pihak tergugat.

Kekuasaan pengadilan federal berpihak kepada yang benar itu terhadap aksi perdata atas kerusakan dan tukar rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undang-undang federal. Artikel III bermodel sehimpunan kompleks hubungan selang pengadilan negara anggota dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara anggota, mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara anggota dapat memutuskan hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada dasarnya dijadikan tanggungan pengadilan negara anggota (misalnya, yang muncul dari Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di sebagian cakupan dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.

Konstitusi melindungi keadaan mandiri yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada praktiknya, hal ini biasanya berfaedah bahwa mereka melakukan pekerjaan hingga mereka meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melaksanakan suatu pelanggaran ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat dinaikkan oleh Presiden, menurut persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah untuk semua hakim masa depan yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji dipilihkan, tetapi tidak boleh menurunkan besaran gaji para hakim yang masih memegang jabatan.

Pemilihan umum dan pemungutan suara

Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah sebagian kali sepanjang sejarah. Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap untuk urusan pemerintah negara anggota, dan biasanya terbatas hanya untuk kaum kulit putih yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian akbar diselenggarakan hanya untuk memilihkan pilihan DPR Amerika Serikat dan DPR negara anggota, kendati badan-badan tertentu yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara anggota di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara anggota. Sejak ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota Kongres (DPR dan Senat) dijadikan dipilih secara langsung.

Kini, secara parsial karena beradanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat nyaris keseluruhan memiliki usia hak pilih universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian untuk hak pilih universal adalah narapidana yang masih menjalani hukuman, dan di sebagian negara anggota mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.

Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.

Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka jenis hak; contohnya, hanya sebagian penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun semua penduduk mesti membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]

Pemerintah negara anggota, kesukuan, dan kawasan

Pemerintah negara anggota cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian akbar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara anggota menangani sebagian akbar isu yang sangat relevan untuk perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara anggota kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka mesti mendapat penghasilan apakah itu menempuh pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara anggota cenderung memaksakan beradanya pemotongan sebagian aturan ketika ekonomi masih lesu, yang secara kuat dirasakan oleh warga yang dijadikan tanggungan negara anggota.[12]

Tiap-tiap negara anggota memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang akbar dalam hal undang-undang dan prosedur di selang masing-masing negara anggota, menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap negara anggota adalah gubernur. Tiap-tiap negara anggota juga memiliki parlemen (bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara anggota, kecuali Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara anggota yang bersangkutan. Tiap-tiap negara anggota memelihara sistem peradilan negara anggota sendiri-sendiri. Di sebagian negara anggota, para hakim tinggi dan yang bertambah rendah dipilih oleh rakyat; di negara anggota lainnya, mereka dinaikkan, karena mereka di dalam sistem federal.

Referensi

1. ^ 'The Influence of State Politics in Expanding Federal Power,' Henry Jones Ford, 'Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 5, Fifth Annual Meeting (1908)' Jstor.org Retrieved on 17 March 2010
2. ^ Judge Rules Favorably in Pennsylvania BRAC Suit (Associated Press, 26 August)
3. ^ Situs Formal DPR Amerika Serikat House.gov Diakses pada 17 Agustus 2008
4. ^ Kaiser, Frederick M. (2006-01-03). "Congressional Oversight". Congressional Research Service. Diakses 2008-07-30. 
5. ^ Pasal II, Konstitusi Amerika Serikat
6. ^ //en.wikipedia.org/wiki/Title_3_of_the_United_States_Code //www.law.cornell.edu/uscode/3/301.html //www.law.cornell.edu/uscode/3/303.html
7. ^ Barack, Obama (2009-04-27). "Delegasi Otoritas Tertentu di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Aturan 2008". Amerika Serikat. Diakses 2009-07-01. 
8. ^ Goldstein, Joel K. (1995). "The New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review (Winston Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc.) 30 (505). 
9. ^ Reynolds, Glenn Harlan (2007). "Is Dick Cheney Unconstitutional?". Northwestern University Law Review Colloquy (Chicago: Northwestern University School of Law) 102 (110). 
10. ^ Undang-Undang Peradilan 1789, anggota 35.
11. ^ Berlawanan dengan kesalahpahaman umum, penduduk Puerto Rico mesti membayar pajak federal Amerika Serikat: pajak biasa (yang dikembalikan ke Departemen Keuangan Puerto Rico) (lihat Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Luar Negeri.), pajak ekspor/impor (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak komoditas federal (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak keamanan sosial (lihat IRS.gov), dan lain-lain. Penduduk membayar pajak penggajian federal, seperti program keamanan sosial (lihat IRS.gov) dan program kesehatan (lihat Reuters.com), juga pajak penghasilan Persemakmuran Puerto Rico (lihat Puertorico-herald.com, dan HTRCPA.com). Semua pegawai federal (lihat Heritage.org), yang melaksanakan bidang usaha dengan pemerintah federal (lihat MCVPR.com), perusahaan yang berbasis di Puerto Rico yang memiliki sasaran mengirimkan dana ke Amerika Serikat (lihat Halaman 9, baris 1.), dan sebagian yang lainnya (Misalnya, penduduk Puerto Rico yang dijadikan anggota militer Amerika Serikat, lihat Heritage.org dan penduduk Puerto Rico yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar Puerto Rico, lihat halaman 14-15.) juga membayar pajak penghasilan. Selain itu, karena titik pemotongan pajak penghasilan bertambah rendah dari kode IRS Amerika Serikat, dan karena pendapatan per kapita Puerto Rico jauh bertambah rendah daripada rata-rata pendapatan per kapita dataran utama Amerika Serikat, banyakan penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan kepada otoritas pajak lokal daripada jika kode IRS diterapkan ke pulau itu. Ini muncul karena "Pemerintah Persemakmuran Puerto Rico memiliki sehimpunan tanggung jawab yang bertambah luas daripada pemerintah negara-negara anggota dan pemerintah lokal Amerika Serikat" (lihat GAO.gov). Karena penduduk Puerto Rico membayar dana keamanan sosial, orang Puerto Rico berhak mendapat keuntungan Keamanan Sosial pada masa pensiun, tetapi diperkecualikan dari dana program penghasilan keamanan tambahan (SSI) (penduduk Persemakmuran Puerto Rico, tidak seperti penduduk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dan penduduk 50 negara anggota, tidak menerima SSI. Lihat Socialsecurity.gov), dan pulau ini sebenarnya menerima kurang dari 15% dana bantuan kesehatan seperti yang normalnya diterima jika beliau dijadikan negara anggota. Tetapi, para pemberi dana bantuan kesehatan menerima penggantian seperti negara anggota (tetapi tidak penuh) untuk pelayanan yang diberikan untuk para penerima definisi di Puerto Rico, meskipun akhir-akhir ini dibayarkan penuh ke dalam sistem itu (lihat halaman 252). Juga ditaksir (lihat Eagleforum.org bahwa, karena penduduk pulau ini banyakan daripada 50% penduduk tiap-tiap negara anggota, jika beliau adalah negara anggota, Puerto Rico akan memiliki enam hingga delapan kursi di DPR, selain dua kursi di Senat.(Lihat Eagleforum.org, CRF-USA.org, dan Thomas.gov [Catatan, untuk yang terkemudian, website basis data Kongres Amerika Serikat, kamu akan diharuskan mengirim kembali pertanyaan. Dokumen di dalam pertanyaan tsb dikata "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007." Inilah langkah-langkah yang mesti diikuti: Thomas.gov > Committee Reports > 110 > mengetikkan "Kata/Frasa" dan mengambil "Nomor Laporan" > jenis "597" setelah Nomor Laporan. Cara ini akan memberikan dokumen "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007", selanjutnya dari Daftar Inti pilihlah "Latar balik dan kepentingan legislasi".]). Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pajak ekspor/impor yang dipungut oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk yang diproduksi susunan di Puerto Rico keseluruhan dikembalikan lagi kepada Departemen Keuangan Puerto Rico. Kalimat itu tidak sesuai konteks. Pajak ekspor/impor dikembalikan hanya untuk produk minuman keras, dan bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap memelihara sejumlah anggota dari pajak-pajak itu (Lihat "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007" yang diterakan di atas.
12. ^ "Tinjauan singkat kondisi fiskal negara anggota dan kesudahan suatu peristiwa kebijakan federal pada aturan negara bagian" (PDF). Center on Budget and Policy Priorities. 2004-05-12. Diakses 2008-07-30. 

Lihat juga

Pranala luar

Page 2

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang dibangun sesuai Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap untuk federasi nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme Amerika telah dijadikan perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika Serikat, di mana beberapa pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan pemerintah nasional secara harfiah.

Sejak Perang Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat beberapa periode ketika pendukung hak-hak negara anggota telah berhasil membatasi kekuasaan federal menempuh aksi legislatif, prerogatif eksekutif, atau menempuh penafsiran konstitusional di mahkamah.[1][2]

Letak pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata "Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti untuk pemerintah federal Amerika Serikat.

Cabang legislatif

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri dari 435 anggota yang memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili sebuah distrik kongres dan bekerja selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat dipilihkan dari tiap negara anggota dengan mempertimbangkan banyak penduduk masing-masing negara anggota itu; sebaliknya, tiap-tiap negara anggota memiliki dua senator, tanpa memperhatikan banyak penduduk. Seluruhnya terdapat 100 senator (karena sekarang berada 50 negara bagian), yang bekerja selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat harus memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, dan DPR harus mengajukan rancangan undang-undang untuk tujuan menaikkan pajak. Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya akan dijadikan undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut; dan supaya legislasi tsb dapat menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya dijadikan tanggung jawab negara anggota dan rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota DPR dan Senat dipilih menempuh pemilihan umum yang menerapkan sistem suara terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara anggota, kecuali Louisiana dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua ronde, yakni hanya dua yang akan menjadi dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada ronde berikutnya.

Artikel I, Anggota 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melaksanakan pengerjaan rancangan legislasi dan melaksanakan penyelidikan kongresional ke dalam masalah nasional. Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, tiap kamar dapat menamai atau memilihkan pilihan komite untuk mempelajari masalah tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh beberapa komite, yang banyaknya lebih kurang 150-an.

Kekuasaan Kongres

Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.

Konstitusi memberikan banyak kekuasaan untuk Kongres. Diterakan di dalam Artikel I, Anggota 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak; untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman untuk pemalsuan; membangun kantor pos dan perlintasan, mempromosikan kemajuan pengetahuan pengetahuan dengan mengeluarkan paten, menciptakan pengadilan federal yang dijadikan anggota dari Mahkamah Luhur, memberikan definisi dan menghukum pembajakan dan kejahatan akbar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Tingkatan Laut Amerika Serikat, menciptakan pengaturan tanah dan tingkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan menciptakan undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tsb dengan sah.

Pengawasan kongres

Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, memperoleh informasi untuk menyusun undang-undang dan mendidik warga, dan memperbaiki kinerja eksekutif.[4]

Pengawasan kongres berlanjut untuk semua departemen di dalam kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:

• Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
• Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
• Nasehat senat dan persetujuan yang akan menjadi presiden dan kontrak
• Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
• Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, ketika Presiden tidak lagi dapat menjalankan pemerintahan atau kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
• Rapat informal selang legislator dan petugas eksekutif
• Keanggotaan kongres: tiap negara anggota diberi alokasi banyak kursi menurut perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.) di dalam DPR. Tiap negara anggota diberi alokasi dua Senator tanpa memandang banyak penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilihkan pilihan perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika, Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.

Cabang eksekutif

Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk pasangan-duet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara anggota, juga Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi sesuai perwakilannya (atau perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.

Presiden

Cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan perwakilannya. President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, harus "memperhatikan bahwa hukum harus dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah Federal, sebuah organisasi akbar yang mempunyai anggota 4 juta manusia, termasuk 1 juta personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama, presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.

Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk dijadikan undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk dijadikan undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilihkan pilihan untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, menciptakan kontrak dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat karena gagasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan budi pekerti tercela". Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu selang, tetapi memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan), memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Luhur dan Hakim Federal.

Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal. Untuk yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil Presiden akan dijadikan Presiden apabila Presiden tutup usia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Sesuai peran ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan kebekuan situasi kesudahan suatu peristiwa ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah dipilihkan di dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan mengadakan komunikasi dengan perannya untuk Presiden Senat, Wakil Presiden sekarang biasa dipandang untuk anggota cabang eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang benderang mengisyaratkan Wakil Presiden dijadikan anggota dari suatu cabang tertentu, ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka harus menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau kedua-duanya.[8][9]

Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan dikata Secretary of State, yang secara harfiah diartikan untuk Sekretaris Negara, tetapi perannya selisih dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat dituakan di selang semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, berpihak kepada yang benar itu di dalam garis pergantian kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bekerja untuk penasihat utama Presiden untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi, penafsiran, pembatalan pakta atau kontrak, keikutsertaan secara perseorangan untuk mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi, organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan akbar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi keaktifan antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.

Jaksa Luhur Amerika Serikat

Lembaga Kejaksaan Luhur didirikan oleh Kongres Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Luhur adalah "mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Luhur, dan memberikan petuah dan argumennya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden Amerika Serikat, atau ketika dipersilakan oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun 1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Luhur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Luhur Amerika Serikat sekarang juga bertindak untuk kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum dan juga dijadikan petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Luhur dipandang untuk penasihat hukum tertinggi untuk Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Luhur bertindak untuk anggota Kabinet Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di dalam tradisi politik Amerika dikata Secretary.

Untuk membantu Jaksa Luhur melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Luhur dibantu oleh United States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa Amerika Serikat yang meliputi 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Luhur Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kebutuhan Jaksa Agung.

Jaksa Luhur dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai melakukan pekerjaan setelah disetujui oleh Senat. Dia melakukan pekerjaan menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Luhur adalah juga subjek pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan budi pekerti buruk lainnya."

Kabinet, departemen eksekutif, dan badan

Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang diproduksi susunan oleh Kongres untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang pada umumnya diketahui untuk "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Mutu Lingkungan, Kantor Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan Kantor Kebijakan Pengetahuan Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badan-badan pemerintah ini dikata pegawai negeri sipil Amerika Serikat.

Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito Federal dan Amtrak.

Cabang yudikatif

Mahkamah Luhur adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal. Mahkamah Luhur berurusan dengan perkara-perkara yang mengadakan komunikasi dengan Pemerintah Federal, sengketa antar-negara anggota, dan artian Konstitusi Amerika Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau aksi eksekutif yang diproduksi susunan pada pemerintah pada tingkatan manapun untuk tidak konstitusional, membatalkan undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-keputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang hasil pekerjaan Kongres atau suatu aksi pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice Marshall pada masa jabatannya. Berada beberapa contoh pada masa silam di mana deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah Mahkamah Luhur adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum untuk undang-undang federal.

Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri, Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara anggota, masing-masing bertalian dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan Kawasan Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendiri-sendiri.

Pengadilan Tertinggi Negara Anggota adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara anggota di suatu negara anggota. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara anggota ke Mahkamah Luhur hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang disertai Amerika Serikat). Hubungan selang undang-undang negara anggota dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan untuk kesudahan suatu peristiwa dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Anggota hanya terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal untuk suatu rangkaian yang mencakupi negara anggota itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang bermarkas di negara anggota itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara anggota (biasanya menempuh jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara anggota itu tempat bermarkasnya pengadilan tsb, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara anggota itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil untuk tukar untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan Hukum Amerika Serikat yang diproduksi susunan oleh negara anggota.

Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang dinaikkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang bertambah rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.

Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam beberapa distrik yudikatif dan membangun pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari permulaan itu telah berkembang dijadikan bentuk seperti ketika ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga untuk memilihkan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun, Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.

Berada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, gunanya bahwa pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak. Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang untuk anggota dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.

Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya pengadilan pertama yang dapat dipakai untuk memasukkan dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat dipakai untuk memproses kembali putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal. Mahkamah Luhur mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau pengadilan tertinggi suatu negara anggota (tentang perkara konstitusional), juga memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.

Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau kontrak internasional Amerika Serikat; perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta akbar, korps diplomat, dan konsul dari negara-negara kenalan di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara anggota (atau antarwarga masing-masing negara bagian) dan bangsa asing (atau berkebangsaan dan subjek mereka); dan perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara anggota dijadikan pihak penggugat dan pemerintah negara anggota lain dijadikan pihak tergugat. Beliau tidak mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu negara anggota adalah pihak penggugat, sementara berkebangsaan anggota lain untuk pihak tergugat.

Kekuasaan pengadilan federal berpihak kepada yang benar itu terhadap aksi perdata atas kerusakan dan tukar rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undang-undang federal. Artikel III bermodel sehimpunan kompleks hubungan selang pengadilan negara anggota dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara anggota, mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara anggota dapat memutuskan hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada dasarnya dijadikan tanggungan pengadilan negara anggota (misalnya, yang muncul dari Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di beberapa cakupan dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.

Konstitusi melindungi keadaan mandiri yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada praktiknya, hal ini biasanya berfaedah bahwa mereka melakukan pekerjaan hingga mereka meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melaksanakan sebuah pelanggaran ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat dinaikkan oleh Presiden, menurut persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah untuk semua hakim masa depan yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji dipilihkan, tetapi tidak boleh menurunkan besaran gaji para hakim yang masih memegang jabatan.

Pemilihan umum dan pemungutan suara

Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah beberapa kali sepanjang sejarah. Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap untuk urusan pemerintah negara anggota, dan pada umumnya terbatas hanya untuk kaum kulit putih yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian akbar diselenggarakan hanya untuk memilihkan pilihan DPR Amerika Serikat dan DPR negara anggota, kendati badan-badan tertentu yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara anggota di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara anggota. Sejak ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota Kongres (DPR dan Senat) dijadikan dipilih secara langsung.

Kini, secara parsial karena beradanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat nyaris keseluruhan memiliki usia hak pilih universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian untuk hak pilih universal adalah narapidana yang masih menjalani hukuman, dan di beberapa negara anggota mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.

Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.

Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka jenis hak; contohnya, hanya beberapa penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun semua penduduk harus membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]

Pemerintah negara anggota, kesukuan, dan kawasan

Pemerintah negara anggota cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian akbar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara anggota menangani sebagian akbar isu yang sangat relevan untuk perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara anggota kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus memperoleh penghasilan apakah itu menempuh pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara anggota cenderung memaksakan beradanya pemotongan beberapa aturan ketika ekonomi masih lesu, yang secara kuat dirasakan oleh warga yang dijadikan tanggungan negara anggota.[12]

Tiap-tiap negara anggota memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang akbar dalam hal undang-undang dan prosedur di selang masing-masing negara anggota, menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap negara anggota adalah gubernur. Tiap-tiap negara anggota juga memiliki parlemen (bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara anggota, kecuali Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara anggota yang bersangkutan. Tiap-tiap negara anggota memelihara sistem peradilan negara anggota sendiri-sendiri. Di beberapa negara anggota, para hakim tinggi dan yang bertambah rendah dipilih oleh rakyat; di negara anggota lainnya, mereka dinaikkan, karena mereka di dalam sistem federal.

Referensi

1. ^ 'The Influence of State Politics in Expanding Federal Power,' Henry Jones Ford, 'Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 5, Fifth Annual Meeting (1908)' Jstor.org Retrieved on 17 March 2010
2. ^ Judge Rules Favorably in Pennsylvania BRAC Suit (Associated Press, 26 August)
3. ^ Situs Formal DPR Amerika Serikat House.gov Diakses pada 17 Agustus 2008
4. ^ Kaiser, Frederick M. (2006-01-03). "Congressional Oversight". Congressional Research Service. Diakses 2008-07-30. 
5. ^ Pasal II, Konstitusi Amerika Serikat
6. ^ //en.wikipedia.org/wiki/Title_3_of_the_United_States_Code //www.law.cornell.edu/uscode/3/301.html //www.law.cornell.edu/uscode/3/303.html
7. ^ Barack, Obama (2009-04-27). "Delegasi Otoritas Tertentu di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Aturan 2008". Amerika Serikat. Diakses 2009-07-01. 
8. ^ Goldstein, Joel K. (1995). "The New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review (Winston Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc.) 30 (505). 
9. ^ Reynolds, Glenn Harlan (2007). "Is Dick Cheney Unconstitutional?". Northwestern University Law Review Colloquy (Chicago: Northwestern University School of Law) 102 (110). 
10. ^ Undang-Undang Peradilan 1789, anggota 35.
11. ^ Berlawanan dengan kesalahpahaman umum, penduduk Puerto Rico harus membayar pajak federal Amerika Serikat: pajak biasa (yang dikembalikan ke Departemen Keuangan Puerto Rico) (lihat Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Luar Negeri.), pajak ekspor/impor (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak komoditas federal (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak keamanan sosial (lihat IRS.gov), dan lain-lain. Penduduk membayar pajak penggajian federal, seperti program keamanan sosial (lihat IRS.gov) dan program kesehatan (lihat Reuters.com), juga pajak penghasilan Persemakmuran Puerto Rico (lihat Puertorico-herald.com, dan HTRCPA.com). Semua pegawai federal (lihat Heritage.org), yang melaksanakan bidang usaha dengan pemerintah federal (lihat MCVPR.com), perusahaan yang berbasis di Puerto Rico yang memiliki tujuan mengirimkan dana ke Amerika Serikat (lihat Halaman 9, baris 1.), dan beberapa yang lainnya (Misalnya, penduduk Puerto Rico yang dijadikan anggota militer Amerika Serikat, lihat Heritage.org dan penduduk Puerto Rico yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar Puerto Rico, lihat halaman 14-15.) juga membayar pajak penghasilan. Selain itu, karena titik pemotongan pajak penghasilan bertambah rendah dari kode IRS Amerika Serikat, dan karena pendapatan per kapita Puerto Rico jauh bertambah rendah daripada rata-rata pendapatan per kapita dataran utama Amerika Serikat, banyakan penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan kepada otoritas pajak lokal daripada jika kode IRS diterapkan ke pulau itu. Ini muncul karena "Pemerintah Persemakmuran Puerto Rico memiliki sehimpunan tanggung jawab yang bertambah luas daripada pemerintah negara-negara anggota dan pemerintah lokal Amerika Serikat" (lihat GAO.gov). Karena penduduk Puerto Rico membayar dana keamanan sosial, orang Puerto Rico berhak memperoleh keuntungan Keamanan Sosial pada masa pensiun, tetapi diperkecualikan dari dana program penghasilan keamanan tambahan (SSI) (penduduk Persemakmuran Puerto Rico, tidak seperti penduduk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dan penduduk 50 negara anggota, tidak menerima SSI. Lihat Socialsecurity.gov), dan pulau ini sebenarnya menerima kurang dari 15% dana bantuan kesehatan seperti yang normalnya diterima jika beliau dijadikan negara anggota. Tetapi, para pemberi dana bantuan kesehatan menerima penggantian seperti negara anggota (tetapi tidak penuh) untuk pelayanan yang diberikan untuk para penerima definisi di Puerto Rico, meskipun akhir-akhir ini dibayarkan penuh ke dalam sistem itu (lihat halaman 252). Juga ditaksir (lihat Eagleforum.org bahwa, karena penduduk pulau ini banyakan daripada 50% penduduk tiap-tiap negara anggota, jika beliau adalah negara anggota, Puerto Rico akan memiliki enam hingga delapan kursi di DPR, selain dua kursi di Senat.(Lihat Eagleforum.org, CRF-USA.org, dan Thomas.gov [Catatan, untuk yang terkemudian, website basis data Kongres Amerika Serikat, kamu akan diharuskan mengirim kembali pertanyaan. Dokumen di dalam pertanyaan tsb dikata "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007." Inilah langkah-langkah yang harus diikuti: Thomas.gov > Committee Reports > 110 > mengetikkan "Kata/Frasa" dan mengambil "Nomor Laporan" > jenis "597" setelah Nomor Laporan. Cara ini akan memberikan dokumen "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007", selanjutnya dari Daftar Inti pilihlah "Latar balik dan kepentingan legislasi".]). Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pajak ekspor/impor yang dipungut oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk yang diproduksi susunan di Puerto Rico keseluruhan dikembalikan lagi kepada Departemen Keuangan Puerto Rico. Kalimat itu tidak sesuai konteks. Pajak ekspor/impor dikembalikan hanya untuk produk minuman keras, dan bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap memelihara sejumlah anggota dari pajak-pajak itu (Lihat "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007" yang diterakan di atas.
12. ^ "Tinjauan singkat kondisi fiskal negara anggota dan kesudahan suatu peristiwa kebijakan federal pada aturan negara bagian" (PDF). Center on Budget and Policy Priorities. 2004-05-12. Diakses 2008-07-30. 

Lihat juga

Pranala luar

Page 3

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang dibangun sesuai Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap untuk federasi nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme Amerika telah dijadikan perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika Serikat, di mana beberapa pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan pemerintah nasional secara harfiah.

Sejak Perang Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat beberapa periode ketika pendukung hak-hak negara anggota telah berhasil membatasi kekuasaan federal menempuh aksi legislatif, prerogatif eksekutif, atau menempuh penafsiran konstitusional di mahkamah.[1][2]

Letak pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata "Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti untuk pemerintah federal Amerika Serikat.

Cabang legislatif

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri dari 435 anggota yang memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili sebuah distrik kongres dan bekerja selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat dipilihkan dari tiap negara anggota dengan mempertimbangkan banyak penduduk masing-masing negara anggota itu; sebaliknya, tiap-tiap negara anggota memiliki dua senator, tanpa memperhatikan banyak penduduk. Seluruhnya terdapat 100 senator (karena sekarang berada 50 negara bagian), yang bekerja selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat harus memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, dan DPR harus mengajukan rancangan undang-undang untuk tujuan menaikkan pajak. Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya akan dijadikan undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut; dan supaya legislasi tsb dapat menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya dijadikan tanggung jawab negara anggota dan rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota DPR dan Senat dipilih menempuh pemilihan umum yang menerapkan sistem suara terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara anggota, kecuali Louisiana dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua ronde, yakni hanya dua yang akan menjadi dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada ronde berikutnya.

Artikel I, Anggota 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melaksanakan pengerjaan rancangan legislasi dan melaksanakan penyelidikan kongresional ke dalam masalah nasional. Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, tiap kamar dapat menamai atau memilihkan pilihan komite untuk mempelajari masalah tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh beberapa komite, yang banyaknya lebih kurang 150-an.

Kekuasaan Kongres

Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.

Konstitusi memberikan banyak kekuasaan untuk Kongres. Diterakan di dalam Artikel I, Anggota 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak; untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman untuk pemalsuan; membangun kantor pos dan perlintasan, mempromosikan kemajuan pengetahuan pengetahuan dengan mengeluarkan paten, menciptakan pengadilan federal yang dijadikan anggota dari Mahkamah Luhur, memberikan definisi dan menghukum pembajakan dan kejahatan akbar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Tingkatan Laut Amerika Serikat, menciptakan pengaturan tanah dan tingkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan menciptakan undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tsb dengan sah.

Pengawasan kongres

Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, memperoleh informasi untuk menyusun undang-undang dan mendidik warga, dan memperbaiki kinerja eksekutif.[4]

Pengawasan kongres berlanjut untuk semua departemen di dalam kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:

• Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
• Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
• Nasehat senat dan persetujuan yang akan menjadi presiden dan kontrak
• Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
• Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, ketika Presiden tidak lagi dapat menjalankan pemerintahan atau kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
• Rapat informal selang legislator dan petugas eksekutif
• Keanggotaan kongres: tiap negara anggota diberi alokasi banyak kursi menurut perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.) di dalam DPR. Tiap negara anggota diberi alokasi dua Senator tanpa memandang banyak penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilihkan pilihan perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika, Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.

Cabang eksekutif

Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk pasangan-duet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara anggota, juga Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi sesuai perwakilannya (atau perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.

Presiden

Cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan perwakilannya. President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, harus "memperhatikan bahwa hukum harus dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah Federal, sebuah organisasi akbar yang mempunyai anggota 4 juta manusia, termasuk 1 juta personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama, presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.

Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk dijadikan undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk dijadikan undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilihkan pilihan untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, menciptakan kontrak dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat karena gagasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan budi pekerti tercela". Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu selang, tetapi memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan), memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Luhur dan Hakim Federal.

Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal. Untuk yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil Presiden akan dijadikan Presiden apabila Presiden tutup usia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Sesuai peran ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan kebekuan situasi kesudahan suatu peristiwa ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah dipilihkan di dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan mengadakan komunikasi dengan perannya untuk Presiden Senat, Wakil Presiden sekarang biasa dipandang untuk anggota cabang eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang benderang mengisyaratkan Wakil Presiden dijadikan anggota dari suatu cabang tertentu, ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka harus menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau kedua-duanya.[8][9]

Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan dikata Secretary of State, yang secara harfiah diartikan untuk Sekretaris Negara, tetapi perannya selisih dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat dituakan di selang semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, berpihak kepada yang benar itu di dalam garis pergantian kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bekerja untuk penasihat utama Presiden untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi, penafsiran, pembatalan pakta atau kontrak, keikutsertaan secara perseorangan untuk mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi, organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan akbar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi keaktifan antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.

Jaksa Luhur Amerika Serikat

Lembaga Kejaksaan Luhur didirikan oleh Kongres Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Luhur adalah "mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Luhur, dan memberikan petuah dan argumennya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden Amerika Serikat, atau ketika dipersilakan oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun 1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Luhur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Luhur Amerika Serikat sekarang juga bertindak untuk kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum dan juga dijadikan petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Luhur dipandang untuk penasihat hukum tertinggi untuk Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Luhur bertindak untuk anggota Kabinet Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di dalam tradisi politik Amerika dikata Secretary.

Untuk membantu Jaksa Luhur melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Luhur dibantu oleh United States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa Amerika Serikat yang meliputi 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Luhur Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kebutuhan Jaksa Agung.

Jaksa Luhur dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai melakukan pekerjaan setelah disetujui oleh Senat. Dia melakukan pekerjaan menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Luhur adalah juga subjek pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan budi pekerti buruk lainnya."

Kabinet, departemen eksekutif, dan badan

Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang diproduksi susunan oleh Kongres untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang pada umumnya diketahui untuk "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Mutu Lingkungan, Kantor Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan Kantor Kebijakan Pengetahuan Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badan-badan pemerintah ini dikata pegawai negeri sipil Amerika Serikat.

Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito Federal dan Amtrak.

Cabang yudikatif

Mahkamah Luhur adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal. Mahkamah Luhur berurusan dengan perkara-perkara yang mengadakan komunikasi dengan Pemerintah Federal, sengketa antar-negara anggota, dan artian Konstitusi Amerika Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau aksi eksekutif yang diproduksi susunan pada pemerintah pada tingkatan manapun untuk tidak konstitusional, membatalkan undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-keputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang hasil pekerjaan Kongres atau suatu aksi pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice Marshall pada masa jabatannya. Berada beberapa contoh pada masa silam di mana deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah Mahkamah Luhur adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum untuk undang-undang federal.

Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri, Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara anggota, masing-masing bertalian dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan Kawasan Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendiri-sendiri.

Pengadilan Tertinggi Negara Anggota adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara anggota di suatu negara anggota. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara anggota ke Mahkamah Luhur hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang disertai Amerika Serikat). Hubungan selang undang-undang negara anggota dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan untuk kesudahan suatu peristiwa dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Anggota hanya terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal untuk suatu rangkaian yang mencakupi negara anggota itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang bermarkas di negara anggota itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara anggota (biasanya menempuh jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara anggota itu tempat bermarkasnya pengadilan tsb, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara anggota itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil untuk tukar untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan Hukum Amerika Serikat yang diproduksi susunan oleh negara anggota.

Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang dinaikkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang bertambah rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.

Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam beberapa distrik yudikatif dan membangun pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari permulaan itu telah berkembang dijadikan bentuk seperti ketika ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga untuk memilihkan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun, Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.

Berada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, gunanya bahwa pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak. Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang untuk anggota dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.

Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya pengadilan pertama yang dapat dipakai untuk memasukkan dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat dipakai untuk memproses kembali putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal. Mahkamah Luhur mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau pengadilan tertinggi suatu negara anggota (tentang perkara konstitusional), juga memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.

Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau kontrak internasional Amerika Serikat; perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta akbar, korps diplomat, dan konsul dari negara-negara kenalan di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara anggota (atau antarwarga masing-masing negara bagian) dan bangsa asing (atau berkebangsaan dan subjek mereka); dan perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara anggota dijadikan pihak penggugat dan pemerintah negara anggota lain dijadikan pihak tergugat. Beliau tidak mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu negara anggota adalah pihak penggugat, sementara berkebangsaan anggota lain untuk pihak tergugat.

Kekuasaan pengadilan federal berpihak kepada yang benar itu terhadap aksi perdata atas kerusakan dan tukar rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undang-undang federal. Artikel III bermodel sehimpunan kompleks hubungan selang pengadilan negara anggota dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara anggota, mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara anggota dapat memutuskan hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada dasarnya dijadikan tanggungan pengadilan negara anggota (misalnya, yang muncul dari Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di beberapa cakupan dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.

Konstitusi melindungi keadaan mandiri yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada praktiknya, hal ini biasanya berfaedah bahwa mereka melakukan pekerjaan hingga mereka meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melaksanakan sebuah pelanggaran ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat dinaikkan oleh Presiden, menurut persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah untuk semua hakim masa depan yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji dipilihkan, tetapi tidak boleh menurunkan besaran gaji para hakim yang masih memegang jabatan.

Pemilihan umum dan pemungutan suara

Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah beberapa kali sepanjang sejarah. Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap untuk urusan pemerintah negara anggota, dan pada umumnya terbatas hanya untuk kaum kulit putih yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian akbar diselenggarakan hanya untuk memilihkan pilihan DPR Amerika Serikat dan DPR negara anggota, kendati badan-badan tertentu yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara anggota di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara anggota. Sejak ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota Kongres (DPR dan Senat) dijadikan dipilih secara langsung.

Kini, secara parsial karena beradanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat nyaris keseluruhan memiliki usia hak pilih universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian untuk hak pilih universal adalah narapidana yang masih menjalani hukuman, dan di beberapa negara anggota mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.

Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.

Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka jenis hak; contohnya, hanya beberapa penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun semua penduduk harus membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]

Pemerintah negara anggota, kesukuan, dan kawasan

Pemerintah negara anggota cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian akbar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara anggota menangani sebagian akbar isu yang sangat relevan untuk perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara anggota kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus memperoleh penghasilan apakah itu menempuh pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara anggota cenderung memaksakan beradanya pemotongan beberapa aturan ketika ekonomi masih lesu, yang secara kuat dirasakan oleh warga yang dijadikan tanggungan negara anggota.[12]

Tiap-tiap negara anggota memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang akbar dalam hal undang-undang dan prosedur di selang masing-masing negara anggota, menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap negara anggota adalah gubernur. Tiap-tiap negara anggota juga memiliki parlemen (bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara anggota, kecuali Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara anggota yang bersangkutan. Tiap-tiap negara anggota memelihara sistem peradilan negara anggota sendiri-sendiri. Di beberapa negara anggota, para hakim tinggi dan yang bertambah rendah dipilih oleh rakyat; di negara anggota lainnya, mereka dinaikkan, karena mereka di dalam sistem federal.

Referensi

1. ^ 'The Influence of State Politics in Expanding Federal Power,' Henry Jones Ford, 'Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 5, Fifth Annual Meeting (1908)' Jstor.org Retrieved on 17 March 2010
2. ^ Judge Rules Favorably in Pennsylvania BRAC Suit (Associated Press, 26 August)
3. ^ Situs Formal DPR Amerika Serikat House.gov Diakses pada 17 Agustus 2008
4. ^ Kaiser, Frederick M. (2006-01-03). "Congressional Oversight". Congressional Research Service. Diakses 2008-07-30. 
5. ^ Pasal II, Konstitusi Amerika Serikat
6. ^ //en.wikipedia.org/wiki/Title_3_of_the_United_States_Code //www.law.cornell.edu/uscode/3/301.html //www.law.cornell.edu/uscode/3/303.html
7. ^ Barack, Obama (2009-04-27). "Delegasi Otoritas Tertentu di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Aturan 2008". Amerika Serikat. Diakses 2009-07-01. 
8. ^ Goldstein, Joel K. (1995). "The New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review (Winston Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc.) 30 (505). 
9. ^ Reynolds, Glenn Harlan (2007). "Is Dick Cheney Unconstitutional?". Northwestern University Law Review Colloquy (Chicago: Northwestern University School of Law) 102 (110). 
10. ^ Undang-Undang Peradilan 1789, anggota 35.
11. ^ Berlawanan dengan kesalahpahaman umum, penduduk Puerto Rico harus membayar pajak federal Amerika Serikat: pajak biasa (yang dikembalikan ke Departemen Keuangan Puerto Rico) (lihat Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Luar Negeri.), pajak ekspor/impor (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak komoditas federal (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak keamanan sosial (lihat IRS.gov), dan lain-lain. Penduduk membayar pajak penggajian federal, seperti program keamanan sosial (lihat IRS.gov) dan program kesehatan (lihat Reuters.com), juga pajak penghasilan Persemakmuran Puerto Rico (lihat Puertorico-herald.com, dan HTRCPA.com). Semua pegawai federal (lihat Heritage.org), yang melaksanakan bidang usaha dengan pemerintah federal (lihat MCVPR.com), perusahaan yang berbasis di Puerto Rico yang memiliki tujuan mengirimkan dana ke Amerika Serikat (lihat Halaman 9, baris 1.), dan beberapa yang lainnya (Misalnya, penduduk Puerto Rico yang dijadikan anggota militer Amerika Serikat, lihat Heritage.org dan penduduk Puerto Rico yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar Puerto Rico, lihat halaman 14-15.) juga membayar pajak penghasilan. Selain itu, karena titik pemotongan pajak penghasilan bertambah rendah dari kode IRS Amerika Serikat, dan karena pendapatan per kapita Puerto Rico jauh bertambah rendah daripada rata-rata pendapatan per kapita dataran utama Amerika Serikat, banyakan penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan kepada otoritas pajak lokal daripada jika kode IRS diterapkan ke pulau itu. Ini muncul karena "Pemerintah Persemakmuran Puerto Rico memiliki sehimpunan tanggung jawab yang bertambah luas daripada pemerintah negara-negara anggota dan pemerintah lokal Amerika Serikat" (lihat GAO.gov). Karena penduduk Puerto Rico membayar dana keamanan sosial, orang Puerto Rico berhak memperoleh keuntungan Keamanan Sosial pada masa pensiun, tetapi diperkecualikan dari dana program penghasilan keamanan tambahan (SSI) (penduduk Persemakmuran Puerto Rico, tidak seperti penduduk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dan penduduk 50 negara anggota, tidak menerima SSI. Lihat Socialsecurity.gov), dan pulau ini sebenarnya menerima kurang dari 15% dana bantuan kesehatan seperti yang normalnya diterima jika beliau dijadikan negara anggota. Tetapi, para pemberi dana bantuan kesehatan menerima penggantian seperti negara anggota (tetapi tidak penuh) untuk pelayanan yang diberikan untuk para penerima definisi di Puerto Rico, meskipun akhir-akhir ini dibayarkan penuh ke dalam sistem itu (lihat halaman 252). Juga ditaksir (lihat Eagleforum.org bahwa, karena penduduk pulau ini banyakan daripada 50% penduduk tiap-tiap negara anggota, jika beliau adalah negara anggota, Puerto Rico akan memiliki enam hingga delapan kursi di DPR, selain dua kursi di Senat.(Lihat Eagleforum.org, CRF-USA.org, dan Thomas.gov [Catatan, untuk yang terkemudian, website basis data Kongres Amerika Serikat, kamu akan diharuskan mengirim kembali pertanyaan. Dokumen di dalam pertanyaan tsb dikata "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007." Inilah langkah-langkah yang harus diikuti: Thomas.gov > Committee Reports > 110 > mengetikkan "Kata/Frasa" dan mengambil "Nomor Laporan" > jenis "597" setelah Nomor Laporan. Cara ini akan memberikan dokumen "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007", selanjutnya dari Daftar Inti pilihlah "Latar balik dan kepentingan legislasi".]). Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pajak ekspor/impor yang dipungut oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk yang diproduksi susunan di Puerto Rico keseluruhan dikembalikan lagi kepada Departemen Keuangan Puerto Rico. Kalimat itu tidak sesuai konteks. Pajak ekspor/impor dikembalikan hanya untuk produk minuman keras, dan bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap memelihara sejumlah anggota dari pajak-pajak itu (Lihat "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007" yang diterakan di atas.
12. ^ "Tinjauan singkat kondisi fiskal negara anggota dan kesudahan suatu peristiwa kebijakan federal pada aturan negara bagian" (PDF). Center on Budget and Policy Priorities. 2004-05-12. Diakses 2008-07-30. 

Lihat juga

Pranala luar

Page 4

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang dibangun sesuai Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap untuk federasi nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme Amerika telah dijadikan perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika Serikat, di mana beberapa pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan pemerintah nasional secara harfiah.

Sejak Perang Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat beberapa periode ketika pendukung hak-hak negara anggota telah berhasil membatasi kekuasaan federal menempuh aksi legislatif, prerogatif eksekutif, atau menempuh penafsiran konstitusional di mahkamah.[1][2]

Letak pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata "Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti untuk pemerintah federal Amerika Serikat.

Cabang legislatif

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri dari 435 anggota yang memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili sebuah distrik kongres dan bekerja selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat dipilihkan dari tiap negara anggota dengan mempertimbangkan banyak penduduk masing-masing negara anggota itu; sebaliknya, tiap-tiap negara anggota memiliki dua senator, tanpa memperhatikan banyak penduduk. Seluruhnya terdapat 100 senator (karena sekarang berada 50 negara bagian), yang bekerja selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat harus memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, dan DPR harus mengajukan rancangan undang-undang untuk tujuan menaikkan pajak. Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya akan dijadikan undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut; dan supaya legislasi tsb dapat menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya dijadikan tanggung jawab negara anggota dan rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota DPR dan Senat dipilih menempuh pemilihan umum yang menerapkan sistem suara terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara anggota, kecuali Louisiana dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua ronde, yakni hanya dua yang akan menjadi dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada ronde berikutnya.

Artikel I, Anggota 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melaksanakan pengerjaan rancangan legislasi dan melaksanakan penyelidikan kongresional ke dalam masalah nasional. Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, tiap kamar dapat menamai atau memilihkan pilihan komite untuk mempelajari masalah tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh beberapa komite, yang banyaknya lebih kurang 150-an.

Kekuasaan Kongres

Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.

Konstitusi memberikan banyak kekuasaan untuk Kongres. Diterakan di dalam Artikel I, Anggota 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak; untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman untuk pemalsuan; membangun kantor pos dan perlintasan, mempromosikan kemajuan pengetahuan pengetahuan dengan mengeluarkan paten, menciptakan pengadilan federal yang dijadikan anggota dari Mahkamah Luhur, memberikan definisi dan menghukum pembajakan dan kejahatan akbar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Tingkatan Laut Amerika Serikat, menciptakan pengaturan tanah dan tingkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan menciptakan undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tsb dengan sah.

Pengawasan kongres

Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, memperoleh informasi untuk menyusun undang-undang dan mendidik warga, dan memperbaiki kinerja eksekutif.[4]

Pengawasan kongres berlanjut untuk semua departemen di dalam kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:

• Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
• Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
• Nasehat senat dan persetujuan yang akan menjadi presiden dan kontrak
• Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
• Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, ketika Presiden tidak lagi dapat menjalankan pemerintahan atau kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
• Rapat informal selang legislator dan petugas eksekutif
• Keanggotaan kongres: tiap negara anggota diberi alokasi banyak kursi menurut perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.) di dalam DPR. Tiap negara anggota diberi alokasi dua Senator tanpa memandang banyak penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilihkan pilihan perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika, Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.

Cabang eksekutif

Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk pasangan-duet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara anggota, juga Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi sesuai perwakilannya (atau perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.

Presiden

Cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan perwakilannya. President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, harus "memperhatikan bahwa hukum harus dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah Federal, sebuah organisasi akbar yang mempunyai anggota 4 juta manusia, termasuk 1 juta personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama, presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.

Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk dijadikan undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk dijadikan undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilihkan pilihan untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, menciptakan kontrak dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat karena gagasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan budi pekerti tercela". Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu selang, tetapi memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan), memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Luhur dan Hakim Federal.

Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal. Untuk yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil Presiden akan dijadikan Presiden apabila Presiden tutup usia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Sesuai peran ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan kebekuan situasi kesudahan suatu peristiwa ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah dipilihkan di dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan mengadakan komunikasi dengan perannya untuk Presiden Senat, Wakil Presiden sekarang biasa dipandang untuk anggota cabang eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang benderang mengisyaratkan Wakil Presiden dijadikan anggota dari suatu cabang tertentu, ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka harus menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau kedua-duanya.[8][9]

Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan dikata Secretary of State, yang secara harfiah diartikan untuk Sekretaris Negara, tetapi perannya selisih dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat dituakan di selang semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, berpihak kepada yang benar itu di dalam garis pergantian kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bekerja untuk penasihat utama Presiden untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi, penafsiran, pembatalan pakta atau kontrak, keikutsertaan secara perseorangan untuk mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi, organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan akbar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi keaktifan antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.

Jaksa Luhur Amerika Serikat

Lembaga Kejaksaan Luhur didirikan oleh Kongres Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Luhur adalah "mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Luhur, dan memberikan petuah dan argumennya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden Amerika Serikat, atau ketika dipersilakan oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun 1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Luhur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Luhur Amerika Serikat sekarang juga bertindak untuk kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum dan juga dijadikan petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Luhur dipandang untuk penasihat hukum tertinggi untuk Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Luhur bertindak untuk anggota Kabinet Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di dalam tradisi politik Amerika dikata Secretary.

Untuk membantu Jaksa Luhur melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Luhur dibantu oleh United States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa Amerika Serikat yang meliputi 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Luhur Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kebutuhan Jaksa Agung.

Jaksa Luhur dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai melakukan pekerjaan setelah disetujui oleh Senat. Dia melakukan pekerjaan menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Luhur adalah juga subjek pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan budi pekerti buruk lainnya."

Kabinet, departemen eksekutif, dan badan

Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang diproduksi susunan oleh Kongres untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang pada umumnya diketahui untuk "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Mutu Lingkungan, Kantor Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan Kantor Kebijakan Pengetahuan Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badan-badan pemerintah ini dikata pegawai negeri sipil Amerika Serikat.

Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito Federal dan Amtrak.

Cabang yudikatif

Mahkamah Luhur adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal. Mahkamah Luhur berurusan dengan perkara-perkara yang mengadakan komunikasi dengan Pemerintah Federal, sengketa antar-negara anggota, dan artian Konstitusi Amerika Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau aksi eksekutif yang diproduksi susunan pada pemerintah pada tingkatan manapun untuk tidak konstitusional, membatalkan undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-keputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang hasil pekerjaan Kongres atau suatu aksi pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice Marshall pada masa jabatannya. Berada beberapa contoh pada masa silam di mana deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah Mahkamah Luhur adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum untuk undang-undang federal.

Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri, Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara anggota, masing-masing bertalian dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan Kawasan Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendiri-sendiri.

Pengadilan Tertinggi Negara Anggota adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara anggota di suatu negara anggota. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara anggota ke Mahkamah Luhur hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang disertai Amerika Serikat). Hubungan selang undang-undang negara anggota dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan untuk kesudahan suatu peristiwa dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Anggota hanya terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak terikat oleh artian undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal untuk suatu rangkaian yang mencakupi negara anggota itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang bermarkas di negara anggota itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara anggota (biasanya menempuh jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara anggota itu tempat bermarkasnya pengadilan tsb, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara anggota itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil untuk tukar untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan Hukum Amerika Serikat yang diproduksi susunan oleh negara anggota.

Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang dinaikkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang bertambah rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.

Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam beberapa distrik yudikatif dan membangun pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari permulaan itu telah berkembang dijadikan bentuk seperti ketika ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga untuk memilihkan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun, Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.

Berada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, gunanya bahwa pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak. Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang untuk anggota dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.

Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya pengadilan pertama yang dapat dipakai untuk memasukkan dan memutuskan suatu perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat dipakai untuk memproses kembali putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal. Mahkamah Luhur mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau pengadilan tertinggi suatu negara anggota (tentang perkara konstitusional), juga memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.

Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau kontrak internasional Amerika Serikat; perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta akbar, korps diplomat, dan konsul dari negara-negara kenalan di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara anggota (atau antarwarga masing-masing negara bagian) dan bangsa asing (atau berkebangsaan dan subjek mereka); dan perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara anggota dijadikan pihak penggugat dan pemerintah negara anggota lain dijadikan pihak tergugat. Beliau tidak mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu negara anggota adalah pihak penggugat, sementara berkebangsaan anggota lain untuk pihak tergugat.

Kekuasaan pengadilan federal berpihak kepada yang benar itu terhadap aksi perdata atas kerusakan dan tukar rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undang-undang federal. Artikel III bermodel sehimpunan kompleks hubungan selang pengadilan negara anggota dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara anggota, mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara anggota dapat memutuskan hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada dasarnya dijadikan tanggungan pengadilan negara anggota (misalnya, yang muncul dari Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di beberapa cakupan dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.

Konstitusi melindungi keadaan mandiri yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada praktiknya, hal ini biasanya berfaedah bahwa mereka melakukan pekerjaan hingga mereka meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melaksanakan sebuah pelanggaran ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat dinaikkan oleh Presiden, menurut persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah untuk semua hakim masa depan yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji dipilihkan, tetapi tidak boleh menurunkan besaran gaji para hakim yang masih memegang jabatan.

Pemilihan umum dan pemungutan suara

Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah beberapa kali sepanjang sejarah. Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap untuk urusan pemerintah negara anggota, dan pada umumnya terbatas hanya untuk kaum kulit putih yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian akbar diselenggarakan hanya untuk memilihkan pilihan DPR Amerika Serikat dan DPR negara anggota, kendati badan-badan tertentu yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara anggota di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara anggota. Sejak ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota Kongres (DPR dan Senat) dijadikan dipilih secara langsung.

Kini, secara parsial karena beradanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat nyaris keseluruhan memiliki usia hak pilih universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian untuk hak pilih universal adalah narapidana yang masih menjalani hukuman, dan di beberapa negara anggota mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.

Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.

Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka jenis hak; contohnya, hanya beberapa penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun semua penduduk harus membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]

Pemerintah negara anggota, kesukuan, dan kawasan

Pemerintah negara anggota cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian akbar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara anggota menangani sebagian akbar isu yang sangat relevan untuk perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara anggota kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus memperoleh penghasilan apakah itu menempuh pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara anggota cenderung memaksakan beradanya pemotongan beberapa aturan ketika ekonomi masih lesu, yang secara kuat dirasakan oleh warga yang dijadikan tanggungan negara anggota.[12]

Tiap-tiap negara anggota memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang akbar dalam hal undang-undang dan prosedur di selang masing-masing negara anggota, menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap negara anggota adalah gubernur. Tiap-tiap negara anggota juga memiliki parlemen (bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara anggota, kecuali Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara anggota yang bersangkutan. Tiap-tiap negara anggota memelihara sistem peradilan negara anggota sendiri-sendiri. Di beberapa negara anggota, para hakim tinggi dan yang bertambah rendah dipilih oleh rakyat; di negara anggota lainnya, mereka dinaikkan, karena mereka di dalam sistem federal.

Referensi

1. ^ 'The Influence of State Politics in Expanding Federal Power,' Henry Jones Ford, 'Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 5, Fifth Annual Meeting (1908)' Jstor.org Retrieved on 17 March 2010
2. ^ Judge Rules Favorably in Pennsylvania BRAC Suit (Associated Press, 26 August)
3. ^ Situs Formal DPR Amerika Serikat House.gov Diakses pada 17 Agustus 2008
4. ^ Kaiser, Frederick M. (2006-01-03). "Congressional Oversight". Congressional Research Service. Diakses 2008-07-30. 
5. ^ Pasal II, Konstitusi Amerika Serikat
6. ^ //en.wikipedia.org/wiki/Title_3_of_the_United_States_Code //www.law.cornell.edu/uscode/3/301.html //www.law.cornell.edu/uscode/3/303.html
7. ^ Barack, Obama (2009-04-27). "Delegasi Otoritas Tertentu di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Aturan 2008". Amerika Serikat. Diakses 2009-07-01. 
8. ^ Goldstein, Joel K. (1995). "The New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review (Winston Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc.) 30 (505). 
9. ^ Reynolds, Glenn Harlan (2007). "Is Dick Cheney Unconstitutional?". Northwestern University Law Review Colloquy (Chicago: Northwestern University School of Law) 102 (110). 
10. ^ Undang-Undang Peradilan 1789, anggota 35.
11. ^ Berlawanan dengan kesalahpahaman umum, penduduk Puerto Rico harus membayar pajak federal Amerika Serikat: pajak biasa (yang dikembalikan ke Departemen Keuangan Puerto Rico) (lihat Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Luar Negeri.), pajak ekspor/impor (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak komoditas federal (lihat Stanford.wellsphere.com), pajak keamanan sosial (lihat IRS.gov), dan lain-lain. Penduduk membayar pajak penggajian federal, seperti program keamanan sosial (lihat IRS.gov) dan program kesehatan (lihat Reuters.com), juga pajak penghasilan Persemakmuran Puerto Rico (lihat Puertorico-herald.com, dan HTRCPA.com). Semua pegawai federal (lihat Heritage.org), yang melaksanakan bidang usaha dengan pemerintah federal (lihat MCVPR.com), perusahaan yang berbasis di Puerto Rico yang memiliki tujuan mengirimkan dana ke Amerika Serikat (lihat Halaman 9, baris 1.), dan beberapa yang lainnya (Misalnya, penduduk Puerto Rico yang dijadikan anggota militer Amerika Serikat, lihat Heritage.org dan penduduk Puerto Rico yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar Puerto Rico, lihat halaman 14-15.) juga membayar pajak penghasilan. Selain itu, karena titik pemotongan pajak penghasilan bertambah rendah dari kode IRS Amerika Serikat, dan karena pendapatan per kapita Puerto Rico jauh bertambah rendah daripada rata-rata pendapatan per kapita dataran utama Amerika Serikat, banyakan penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan kepada otoritas pajak lokal daripada jika kode IRS diterapkan ke pulau itu. Ini muncul karena "Pemerintah Persemakmuran Puerto Rico memiliki sehimpunan tanggung jawab yang bertambah luas daripada pemerintah negara-negara anggota dan pemerintah lokal Amerika Serikat" (lihat GAO.gov). Karena penduduk Puerto Rico membayar dana keamanan sosial, orang Puerto Rico berhak memperoleh keuntungan Keamanan Sosial pada masa pensiun, tetapi diperkecualikan dari dana program penghasilan keamanan tambahan (SSI) (penduduk Persemakmuran Puerto Rico, tidak seperti penduduk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dan penduduk 50 negara anggota, tidak menerima SSI. Lihat Socialsecurity.gov), dan pulau ini sebenarnya menerima kurang dari 15% dana bantuan kesehatan seperti yang normalnya diterima jika beliau dijadikan negara anggota. Tetapi, para pemberi dana bantuan kesehatan menerima penggantian seperti negara anggota (tetapi tidak penuh) untuk pelayanan yang diberikan untuk para penerima definisi di Puerto Rico, meskipun akhir-akhir ini dibayarkan penuh ke dalam sistem itu (lihat halaman 252). Juga ditaksir (lihat Eagleforum.org bahwa, karena penduduk pulau ini banyakan daripada 50% penduduk tiap-tiap negara anggota, jika beliau adalah negara anggota, Puerto Rico akan memiliki enam hingga delapan kursi di DPR, selain dua kursi di Senat.(Lihat Eagleforum.org, CRF-USA.org, dan Thomas.gov [Catatan, untuk yang terkemudian, website basis data Kongres Amerika Serikat, kamu akan diharuskan mengirim kembali pertanyaan. Dokumen di dalam pertanyaan tsb dikata "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007." Inilah langkah-langkah yang harus diikuti: Thomas.gov > Committee Reports > 110 > mengetikkan "Kata/Frasa" dan mengambil "Nomor Laporan" > jenis "597" setelah Nomor Laporan. Cara ini akan memberikan dokumen "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007", selanjutnya dari Daftar Inti pilihlah "Latar balik dan kepentingan legislasi".]). Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pajak ekspor/impor yang dipungut oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk yang diproduksi susunan di Puerto Rico keseluruhan dikembalikan lagi kepada Departemen Keuangan Puerto Rico. Kalimat itu tidak sesuai konteks. Pajak ekspor/impor dikembalikan hanya untuk produk minuman keras, dan bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap memelihara sejumlah anggota dari pajak-pajak itu (Lihat "Laporan DPR 110-597 - "Laporan DPR 110-597 - Undang-Undang Demokrasi Puerto Rico tahun 2007" yang diterakan di atas.
12. ^ "Tinjauan singkat kondisi fiskal negara anggota dan kesudahan suatu peristiwa kebijakan federal pada aturan negara bagian" (PDF). Center on Budget and Policy Priorities. 2004-05-12. Diakses 2008-07-30. 

Lihat juga

Pranala luar

Page 5

Pemerintah pusat, atau biasa dikata Pemerintah saja, yaitu sebutan yang umum kepada pemerintah suatu negara kesatuan.

Lihat juga

• Pemerintah federal
• Pemerintah nasional

Page 6

Pemerintah pusat, atau biasa dikata Pemerintah saja, yaitu sebutan yang umum kepada pemerintah suatu negara kesatuan.

Lihat juga

• Pemerintah federal
• Pemerintah nasional

Page 7

Pemerintah pusat, atau biasa dikata Pemerintah saja, yaitu sebutan yang umum kepada pemerintah suatu negara kesatuan.

Lihat juga

• Pemerintah federal
• Pemerintah nasional

Page 8

Pemerintah pusat, atau biasa dikata Pemerintah saja, yaitu sebutan yang umum kepada pemerintah suatu negara kesatuan.

Lihat juga

• Pemerintah federal
• Pemerintah nasional