Cari soal sekolah lainnya Show
KOMPAS.com - Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan - badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI III adalah Chaerul Saleh, Wikana dan Sukarni. KNIP
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI III. Dalam jurnal Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP): Sebuah Anomali Suprastruktur Negara pada Tahun 1945 (2010) karya Unggul Sugiharto, KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk. Baca juga: Pasca Indonesia Merdeka: Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan empat pemimpin yaitu:
Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden no X. Dok. Kompas Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dulunya adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat)Badan Keamanan RakyatSelain KNIP, sidang PPKI III juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntutan dari golongan muda untuk membentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia. Dalam buku Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan (2010) karya Sularno dan Rini Yunarti, Adam Malik mengungkapkan bahwa Indonesia perlu membentuk sebuah badan militer sebagai pengganti dari PETA dan Heiho yang telah dibubarkan pada 19-20 Agustus 1945. Baca juga: Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tugasnya Soekarno menanggapi usulan tersebut dengan mengajak perwakilan golongan muda untuk bergabung dalam sidang PPKI III untuk membahas konsep BKR. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah. Anggota BKR terdiri dari para pemuda Indonesia yang telah mendapat pendidikan militer seperti Heiho, PETA, KNIL dll. Pada perkembangannya BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Cari soal sekolah lainnya
Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan para tokoh disibukan dengan program - program diantaranya membentuk alat kelengkapan negara yang berlangsung selama tiga kali sidang, dilanjutkan dengan pembentukan alat kelengkapan pemerintahan, pembentukan komite nasional, hingga pembentukan alat keamanan negara. 1. Pembentukan Alat Kelengkapan NegaraSehari setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh pendiri bangsa disibukkan dengan programme pembentukan lembaga pemerintahan dan kenegaraan. PPKI yang sejak Proklamasi Kemerdekaan menjadi satu-satunya organisasi tertinggi yang dimiliki bangsa Indonesia, kemudian melakukan serangkaian sidang. Sidang-sidang yang dilakukan PPKI sebagai berikut. a. Sidang PertamaSidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal xviii Agustus 1945 yang menghasilkan tiga keputusan penting sebagai berikut :
b. Sidang KeduaSidang Kedua dilakukan pada tanggal xix Agustus 1945 dan menghasilkan dua keputusan sebagai berikut :
c. Sidang KetigaSidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan berhasil mengambil tiga keputusan penting yakni membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. 2. Pembentukan Kelengkapan Pemerintah dan Negaraa. Pembentukan Kelengkapan Pemerintah dan NegaraMenurut ketentuan dalam pasal xviii UUD 1945 bahwa presiden dalam menjalankan peran nya dibantu oleh para menteri. PPKI dalam sidangnya tanggal xix Agustus 1945, menetapkan 12 menteri departemen dan iv menteri negara. Pengumuman pembentukan kabinet RI pertama dilaksanakan pada tanggal two September 1945. b. Pembagian Wilayah RIWilayah RI yang luas, cukup sulit untuk dikelola pribadi oleh pemerintah pusat. Oleh alasannya yaitu ialah itu, PPKI perlu menyusun pemerintahan daerah dalam bentuk provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. PPKI pada sidang tanggal xix Agustus 1945, berhasil menetapkan pembagian wilayah RI dalam 8 provinsi dengan gubernur, sebagai berikut.
3. Pembentukan Komite NasionalPada Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945 dinyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan kontribusi sebuah komite. PPKI dalam sidangnya tanggal 22 Agustus mengambil keputusan membentuk Komite Nasional Republic of Indonesia (KNI) yang berfungsi sebagai dewan legislatif sebelum dilaksanakan pemilihan umum. 4. Pembentukan Alat Keamanan NegaraPembentukan alat keamanan negara secara kronologis mampu dikemukakan sebagai berikut :
Nah itulah pembahasan sejarah mengenai proses Pembentukan Alat Kelengkapan Negara, semoga artikel ini mampu bermanfaat bagi semua orang. |