Apa bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk

"Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke". Ungkapan Presiden Sukarno ini sangat relevan untuk digelorakan setiap saat, terutama akhir-akhir ini, sadar atau tidak sadar, sedang berkembang primodialisme, dan radikalisme. Di samping itu, bangsa Indonesia dan dunia sedang manghadapi bencana kesehatan Covid-19.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Disamping itu, penduduk Indonesia menyebar di ribuan pulau. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Buku Statistik Indonesia 2018), pada tahun 2017, Indonesia terdiri dari 16.056 pulau. Di satu sisi, keberagaman di atas merupakan anugerah yang harus disyukuri. Namun di sisi lain, terdapat risiko bawaan (inherent risk) untuk tetap bisa menjaga kesatuan dan persatuan.

Pancasila Lahir dari Bumi Pertiwi

Kemerdekaan bangsa Indonesia, yang diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari bangsa Indonesia. Pergerakan nasionalisme Indonesia dimulai ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian muncul organisasi yang bersifat keagamaan, nasionalis dan kepemudaan misalnya Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia dan Jong Ambon. Meski organisasi tersebut memiliki corak yang berbeda, namun memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka.

Selanjutnya, semangat nasionalisme mencapai titik kulminasi pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya semakin dekat ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang mencakup bentuk, konstitusi dan dasar negara Indonesia.

Untuk membahas ketiga pondasi bangsa Indonesai tersebut, BPUPKI menyelenggaran sidang, mulai tangal 29 Mei -1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan rumusan lima sila dasar negara Indonesia, yang dinamakan Pancasila. Ir. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesa yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia. “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah”.

Untuk menindaklanjuti Pancasila yang disampaikan Ir. Soekarno, dibentuklah Panitia Sembilan yang merumuskan Lima Sila dalam Pancasila menjadi 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima Sila tersebut disepakati secara mufakat, dengan semangat nasionalisme dan penuh kebijaksanaan.

Strategi Mananamkan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam (radikalisme) maupun luar (pengaruh globalisasi) maka bangsa Indonesia harus meningkatkan nasionalisme. Nasionalisme akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nasionalisme adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) secara konkrit. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia harus “dibumikan kembali” kepada seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan agar Pancasila menjadi habitus dalam kehidupan berbangsa yaitu pendekatan Kelembagaan, Sistem, dan Fungsional.

Pendekatan Kelembagaan dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga pemerintahan, keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan partai politik untuk berperan aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dapat dilakukan secara formal dan informal.

Pendekatan sistem dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi); sistem rekruitmen dan pengembangan SDM ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN; sistem pengkaderan pada partai politik dan kepemudaan.

Pendekatan fungsional dilakukan dengan memaksimalkan sarana prasarana, teknologi informasi, media massa, dan media sosial dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pemerintah harus secara massif dan terstruktur menyampaikan konten nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Seluruh bangsa Indonesia harus menyadari, Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, mengandung norma-norma yang menjadi kompas dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menegakkan berdirinya NKRI dan terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Amalkan Pancasila, Jayalah Indonesiaku, Indonesiamu dan Indonesia kita.

(Kakanwil DJKN Kalbar, Edward Nainggolan)

Selasa, 01 September 2015 15:25 WIB

Sumbawa - Ketua Fraksi PKS MPR, TB. Soenmandjaja, mengatakan, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kegiatan penting dan substansial. "Kalau tidak paham Pancasila, negara dan bangsa ini akan runtuh," ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut dikatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan memiliki budaya, agama, adat, dan bahasa yang beragam. Tak hanya itu, bangsa ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan ribuan pulau yang tersebar.

Untuk itu Soenmandjaja mengharap Kampus Menjadi Garda Terdepan dan Mengawal Ideologi serta menjaga persatuan bangsa. Soenmandjaja menekankan kita harus mempunyai perasaan sepenanggungan, agar bangsa ini tidak bubar. "Kita harus paham negara kita ini majemuk," tegasnya. Soenmandjaja menekankan pentingnya bangsa ini untuk memahami bahwa kita bangsa yang majemuk. Bila tidak memahami apa yang telah disosialisasikan MPR, bangsa ini bisa berkeping-keping.

Apa yang terjadi di perguruan tinggi ternama di wilayah Nusa Tenggara Barat itu merupakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema Kampus Menjadi Garda Terdepan dan Mengawal Ideologi, yang terlaksana  atas kerjasama Fraksi PKS MPR RI dengan Universitas Teknologi Sumbawa, yang bertempat di Aula Utama Kampus Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 1 September 2015.

Dalam acara itu juga digelar diskusi yang menghadirkan narasumber Dr. Zulkieflimansyah, Drs. Almuzzamil Yusuf (Fraksi PKS MPR RI) serta Dr. Anawati (Universitas Teknologi Sumbawa), Ahmad Yamin, SH, MH. (Institut Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial, Sumbawa).

Dalam diskusi itu, Almuzzamil Yusuf menyoroti perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998 adalah tata pengelolaan  penyelenggara negara yang semakin baik dan kebebasan pers serta keterbukaan berpendapat yang semakin baik. Sedangkan Zulkieflimansyah menyampaikan kampus adalah tempat mencetak para pemimpin masa depan.

Bangsa indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat.

Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi  dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa indonesia secara holistik  tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna “beraneka ragam (suku bangsa, agama, bahasa) namun tetap satu (Indonesia).

Gambaran tentang struktur dan kemajemukan penduduk Indonesia hingga saat ini yang paling otoritatif dan menjadi rujukan adalah data yang berasal dari Sensus Penduduk tahun 2010. Seperti telah banyak diketahui, cacah jiwa atau sensus adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu. Sensus sendiri sebagai kegiatan pencatatan biasa dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.  Sampai tulisan ini dibuat Indonesia telah melaksanakan 7 (tujuh) kali sensus penduduk, yakni tahun 1920 (Hindia Belanda), 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan terakhir tahun 2010.

Statistik atau indikator yang biasa digunakan untuk melihat fenomena kemajemukan Indonesia terlihat dari jumlah, komposisi dan sebaran penduduk berdasarkan aspek-aspek sosial budaya yang meliputi kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-hari. Status kewarganegaran penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mayoritas adalah WNI (warga negara Indonesia) dengan jumlah mencapai 236.728 ribu jiwa atau sekitar 99,6 persen. Sedangkan penduduk yang dikategorikan sebagai WNA (warga negara asing) mencapai sebanyak 73 ribu jiwa atau sekitar 0,03 persen. Sisanya sebanyak 839 ribu penduduk tidak ditanyakan status kewarganegaraannya.

Struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok suku bangsa menurut Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Yang disebuk Suku Jawa ini sudah mencakup Suku Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya. Suku bangsa terbesar kedua adalah Suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta juwa atau 15,5 persen. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen yang berasal dari Pulau Sumatra bagian tengah utara. Terbesar ke empat adalah Suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi, Untuk terbesar kelima adalah Suku Madura yang berasal dari Pulau Madura di sebelah timur utara Pulau Jawa yang populasinya menyebar cepat di berbagai wilayah Indonesia hingga mencapai 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. 

Pemeluk agama di Indonesia dari jumlah yang paling banyak berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan agama lainnya. Pada tahun 2010 pemeluk agama Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18 persen, selanjutnya agama Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96 persen, Katolik 6,9 juta  jiwa atau 2,91 persen, kemudian agama Hindu 4,01 juta jiwa atau 1,69 persen, dan terbesar kelima adalah agama Budha sebesar 1,7 juta jiwa atau 0,72 persen. Sementara itu agama Khong Hu Cu, yang tercatat sebagai agama yang paling akhir diakui pemerintah Indonesia mempunyai pemeluk sebesar 127,1 ribu jiwa atau 0,05 persen.

Keragaman penduduk Indonesia selanjutnya terlihat dari penggunaan bahasa daerah yang cukup besar dalam kehidupan seharai-hari. Sebesar 79,5 persen penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian dan rumah tangga. Sedangkan 19,9 persen menggunakan bahasa Indonesia, sisanya sebesar 0,3 persen menggunakan bahasa asing.

Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan proyeksi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 bahkan telah mencapai 265 juta jiwa dengan komposisi terbesar berada di wilayah usia produktif. Jika tidak ada aral melintang berdasarkan prediksi Bank Dunia ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia.

  Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Indonesia.go.id