Show
Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak: PPN terutang = Tarif X DPPJenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi:
Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Nilai Impor Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN. Nilai Ekspor Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Lain Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:
Previous Post PENGUSAHA KENA PAJAKNext Post Pemeriksaan PPh 21 DTPDaftar Isi
DPP adalah singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak, yang merupakan nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Apa Itu DPP (Dasar Pengenaan Pajak)? Sebagai seorang Wajib Pajak (WP), DPP atau Dasar Pengenaan Pajak adalah hal penting yang harus diketahui. Tujuannya supaya Pins tidak salah langkah ketika dihadapkan dengan transaksi yang di dalamnya terdapat komponen pajak. DPP adalah singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak, yang merupakan nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan DPP sendiri merupakan akumulasi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Nilai-nilai dipakai sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang. Komponen dari pajak terutang yang dimaksud terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atau Pajak Perolehan Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 Ayat 2. DPP menurut Wikipedia dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Penghasilan dan Bisnis, Konsumsi, dan Kekayaan. Masing-masing kategori tersebut dikenakan ke dalam jenis pajak tertentu. Nantinya, Pins dapat memakai perhitungan DPP ini dengan mengacu pada penggunaan nilai tertentu. Hasilnya dipakai sebagai tarif pajak yang akan menghasilkan pajak terutang. Baca Juga: Owner Adalah? Jenis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN)Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Perhitungan DPP merupakan akumulasi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Yuk, ketahui penjelasannya berikut ini Pins! Baca Juga: Abodemen Listrik Harga JualHarga jual mengacu pada nilai uang yang dikeluarkan pada setiap biaya yang diminta oleh penjual. Sebab, nilai ini sudah menyerap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Meski demikian, harga jual tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk pengenaan tarif PPN pada BKP dan JKP. Hal ini karena menurut Undang-undang DPP tidak termasuk ke dalam nilai yang ada pada pungutan PPN dan tidak termasuk juga ke dalam nilai potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. PenggantianPengertian penggantian sebagai DPP adalah nilai uang atas seluruh biaya yang diminta maupun yang sudah wajib diminta oleh pemberi jasa karena telah menyerahkan JKP. Namun, seperti halnya harga jual, nilai penggantian juga bukan tergolong PPn yang dipungut sesuai UU PPN. Selain itu, nilai penggantian juga tidak termasuk potongan harga yang terdapat pada faktur pajak. Nilai ImporKetika Pins akan menghitung bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak, maka nilai impor-lah yang akan digunakan. Nilai impor ini merujuk pada sejumlah uang yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak. Dasar pelaksanaan nilai impor sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Pabean untuk impor BKP. Nilai impor juga tidak termasuk ke dalam PPN yang dipungut menurut UU PPN. Nilai EksporSelanjutnya adalah nilai ekspor yang mengacu pada nilai uang pada seluruh biaya yang diminta. Selain itu, bisa juga mengacu pada nilai yang sudah seharusnya dipungut oleh eksportir. Dasar penetapan nilai ekspor juga tidak termasuk ke dalam PPN yang dipungut sebagaimana aturan dalam UU PPN. Nilai LainTerakhir, mengacu pada nilai-nilai yang menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai DPP, terutama dalam penyerahan BKP maupun JKP. Aturan mengenai nilai lain pada DPP sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.04/2000. Baca Juga: Abutment Jenis Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP PPh)Selain DPP pada PPn, ada juga ketentuan Dasar Pengenaan Pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Berikut ini jenis-jenisnya:
Cara Menghitung DPPLalu, bagaimana cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak? Baca Juga: Akad Contoh Perhitungan DPP PPnNah, kali ini Pinhome akan memberikan contoh perhitungan DPP pada PPN yang terutang ketika Pins melakukan suatu transaksi BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak. Berikut ini simulasinya: Pins menjual sebuah mobil traktor mini seharga Rp30 juta kepada PT Pembangunan Sejahtera. Traktor mini ini tidak memasukkan nilai PPN pada harga. Sementara jumlah DPP pada penjualan tersebut diketahui sebesar Rp 18 juta. Artinya ketika Pins hendak menghitung jumlah yang harus dibayar maka perhitungannya adalah sebagai berikut: DPP + (10% × DPP) Rp18.000.000 + (10% × Rp18.000.000) Rp18.000.000 + Rp1.800.000 Rp.18.800.000 Jadi besaran DPP yang harus dibayar oleh PT. Pembangunan Sejahtera adalah Rp18.800.000 Baca Juga: Hak Guna Bangunan Contoh Perhitungan DPP untuk PPhSementara perhitungan DPP untuk PPh adalah sebagai berikut: Pins merupakan seorang karyawan di perusahaan kontraktor, dengan status belum menikah. Gaji yang diterima setiap bulannya yaitu Rp15 juta per bulan, serta biaya jabatan sebesar 5% sejak April tahun 2020 sampai April 2022. Berikut ini perhitungan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh yang harus Pins keluarkan: Gaji 1 tahun = 12 × Rp15.000.000 = Rp180.000.000 Biaya Jabatan = 5% × Rp180.000.000 = Rp9.000.000 Penghasilan Neto = Rp180.000.000 – Rp9.000.000 = Rp.171.000.000 Karena Pins belum menikah, maka penghasilan tidak kena pajak dengan tanggungan sebulan yaitu Rp70 juta, maka DPP adalah sebagai berikut: DPP untuk PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan tidak kena pajak DPP untuk PPh 21 = Rp171.000.000 – Rp70.000.000 = Rp101.000.000 Sehingga, besaran DPP untuk PPh sudah diperoleh adalah Rp101.000.000. Demikian informasi mengenai DPP yang dapat Pinhome sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untukmu, ya, Pins! Temukan pilihan rumah terlengkap di Aplikasi Pinhome. Untuk kamu agen properti independen atau agen kantor properti bergabunglah menjadi rekan agen properti bersama kami dan iklankan properti kamu di sini. Kamu juga bisa belajar lebih lanjut mengenai properti di Property Academy by Pinhome. Gabung menjadi Rekan Jasa Pinhome melalui aplikasi Rekan Pinhome di App Store atau Google Play Store sekarang! Hanya di Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome – PINtar jual beli sewa properti. Apa yg dimaksud DPP dalam pajak?Apa Itu DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
DPP merupakan jumlah dari harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor atau nilai lainnya yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung nilai yang akan menjadi terutang.
Apakah DPP sama dengan penghasilan bruto?Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.
Bagaimana cara menghitung pajak 11%?Contoh lain rumus cara menghitung PPN 11 persen adalah, jika ada seseorang mengimpor barang kena pajak yang dikenai tarif 11 persen dengan nilai impor Rp 30.000.000. Pajak pertambahan nilai yang dipungut lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa dihitung dengan cara =11 persen x Rp 30.000.000 = Rp 3.300.000.
|
Apa itu DPP dalam perhitungan pajak?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
