Jakarta -
Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan van den Bosch dari pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana sejarah sistem tanam paksa menyengsarakan rakyat?
Pengertian tanam paksa
Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830.
Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut cultuurstelsel. Istilah cultuurstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman (culture system atau cultivation system).
Cultuurstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan.
Pelanggar tanam paksa dikenakan hukuman fisik yang berat, seperti dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas 2 SMA oleh M. Habib Mustopo.
Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu, di antaranya sebagai berikut:
1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa
2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830.
3. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro (1825-1830). Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat.
5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk (Belanda).
Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah van den Bosch. Usul cultuurstelsel membuat van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda.
Sistem Tanam Paksa di Jawa
Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan cultuurstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan.
Pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu mentah dan tenaga kerja untuk pengusaha tebu. Perluasan tanaman dagang untuk pasar dunia mendorong munculnya modal swasta dengan jumlah besar. Modal swasta ini memunculkan masalah-masalah lain dalam pelaksanaan tanam paksa.
Peraturan Tanam Paksa
Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam lembaran negara Staatblad Tahun 1834 No. 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu:
1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah
5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada pendudukan.
6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.
Selanjutnya penyimpangan dalam sistem tanam paksa>>>
(lus/lus)
National Museum van Wereldculturen (TM 60018862)
Perkebunan gutta percha Cipetir sudah ada sejak 1885, namun pabriknya baru dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Foto ini diabadikan sekitar tahun 1925-1937. tujuan pemerintah kolonial belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah, jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman, sistem tanam paksa, apakah tanam paksa itu, mengapa pemerintahan hindia belanda melaksanakan tanam paksa, tanam paksa adalah
JAKARTA, KOMPAS.com - Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan di era Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch (1830-1833).
Apakah tanam paksa itu dan mengapa Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa?
Sistem tanam paksa sendiri yakni setiap petani desa wajib menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial.
Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman seperti kopi teh, tebu, dan nila.
Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial
Tujuan pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras membiayai Perang Jawa serta melunasi utang negara.
Mengutip Harian Kompas, ide tanam paksa sempat ditentang beberapa kalangan pejabat Hindia Belanda, termasuk Dewan Pertimbangan Agung Hindia Belanda, tetapi disetujui Raja Belanda Willem I.
Pada dasarnya, tujuan tanam paksa adalah mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis keuangan usai Perang Diponegoro. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial.
Sistem tanam paksa berjalan kurun 1830-1870, sebelum kemudian dicabut karena dinilai sangat menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Rakyat diperlakukan sebagai hamba, dieksploitasi tenaga dan tanahnya untuk kekayaan Kerajaan Belanda.
Baca juga: Mengenal Gobog, Uang yang Berlaku di Era Majapahit
Sistem tanam paksa
Sistem tanam paksa yang berlaku adalah penduduk wajib menyediakan tanahnya maksimal seperlima dari tanah miliknya untuk ditanami dengan tanaman komoditas ekspor atau laku di pasaran Eropa.
Selain menyediakan tanah, petani juga harus menanam dan merawat tanaman tersebut dengan batasan tak boleh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi.
Tropenmuseum
Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis.
KOMPAS.com - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.
Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik Tanam Paksa yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.
Dengan kata lain, Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya.
Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft.
Van Deventer pertama kali mengungkapkan tentang Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899.
Tulisan-tulisan yang dibuat Van Deventer ternyata diterima oleh pemerintah kolonial.
Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.
Baca juga: Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak
Latar belakang lahirnya Politik Etis
Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan Indonesia ternyata tidak diterima oleh semua orang Belanda.
Penderitaan rakyat pribumi yang telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan martabatnya berhasil menggugah nurani sekelompok orang Belanda.
Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda segera diakhiri.
Pada tahun 1870, Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi menghapuskan sistem “Tanam Paksa” yang sudah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1830. Hal itu disebabkan oleh kemenangan kelompok liberal di parlemen Belanda yang berhasil mengalahkan kelompok konservatif. Kemenangan kelompok liberal di Belanda berpengaruh terhadap negara jajahan, termasuk Indonesia. Kelompok liberal memperkenalkan kebijakan politik pintu terbuka yang berdampak pada munculnya perusahaan swasta asing dan perkebunan-perkebunan asing di Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.