Apa saja kerjasama yang pernah dilakukan Indonesia dengan organisasi ASEAN di bidang politik?

Contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang politik adalah menjadi tempat Sekretariat ASEAN dan memprakarsai sejumlah pakta kesepahaman.

Berdirinya organisasi ASEAN (Association of South East Asian Nations), sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5 – 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik (Indonesia), Sinnathamby Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan Thanat Khoman (Thailand).

Baca Juga: 

Tujuan berdirinya ASEAN

Tujuan berdirinya ASEAN sesuai berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara c. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional d. Meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara.

e. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional

Berikut yang merupakan contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang politik:

Menjadi tempat Sekretariat ASEAN

Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi Sekretariat ASEAN. Bersama anggota ASEAN, Indonesia membangung gedung dengan lahan seluas 11 ribu meter persegi dengan dua menara, yang masing-masing setinggi 16 lantai.

Sekretariat ASEAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.

Memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

Kerjasama Indonesia dengan ASEAN lainnya adalah memprakarsai berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Institusi ini berperan penting untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan.

Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi host country bagi AIPR serta terus mengupayakan agar AIPR dapat segera beroperasi secara penuh. Indonesia telah menyediakan kantor operasional AIPR di Kompleks Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Menandatangani Pakta Bebas Senjata Nuklir ASEAN

South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995.

Sebagai langkah selanjutnya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ.

Untuk mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa mengusulkan hal-hal sebagai berikut: penandatangan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, memperbolehkan Tiongkok untuk meratifikasi terlebih dahulu karena Tiongkok tidak memiliki reservasi, dan meminta negara-negara ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi Nuclear Weapon State (NWS) untuk secara langsung bernegosiasi dengan negara NWS terkait.

Baca Juga:

Menandatangani Pakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur penyelesaian konflik diantara negara-negara pihak secara damai.

TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1979. Pada tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi negara-negara di kawasan lain seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sampai tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) negara, termasuk 10 negara ASEAN, yang telah mengaksesi TAC.

Mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN

Indonesia turut aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam lingkup pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, TNI mengirim kontingen militer dalam pemerintah peralihan PBB di Kamboja.

Pasukan perdamaian tersebut bernama Kontingen Garuda yang bergabung dalam UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia).

Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN)

ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar (major powers) dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela (voluntary self-restraints).

ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

Patroli bersama di perbatasan negara sesama anggota ASEAN

Sebagai negara bersahabat, antar negara ASEAN sering berpatroli bersama menjaga perbatasan antar negara. Indonesia dan Malaysia misalnya, sering melakukan patroli perbatasan di darat, laut dan udara.

Contohnya, pada Patroli Terkoordinasi Operasi Tindakan Maritim Malaysia-Indonesia, dengan dilaksanakannya patroli pemantauan udara maritim Indonesia-Malaysia di wilayah Selat Malaka dan perbatasan Indonesia – Malaysia

Dalam pelaksanaan patroli bersama bertajuk Optima Malindo 27A/18 ini, Indonesia melalui Bakamla RI melibatkan unsur udara maritim yang juga masuk dalam operasi udara Bakamla RI Bhuana Nusantara, yang nantinya akan bertugas melaksanakan pendeteksian, pengenalan dan pengintaian terhadap kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan tindak pelanggaran di laut, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR).

Melalui kerjasama Operasi Udara Patkor Optima Malindo 27A/18, diharapkan gangguan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Selat Malaka dapat diminimalisir, baik gangguan berupa pelanggaran batas wilayah, pembajakan dan perompakan di laut, keselamatan pelayaran, penyelundupan, perusakan kabel dasar laut, pelanggaran terhadap peraturan perikanan (illegal fishing), pencemaran laut, perusakan terumbu karang dan biota laut, serta pendatang tanpa ijin (illegal migrant).

Kerjasama pemberantasan terorisme

Kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme telah dilakukan sejak kurun waktu yang lama. Pertemuan KTT ASEAN ke-7 tahun 2001 di Brunei Darussalam telah mengeluarkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism.

SelanjutnyaKTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, November 2002 mengeluarkan Declaration on Terrorism. Mekanisme utama kerja sama pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan melalui AMMTC dan SOMTC, dimana Indonesia dipercaya menjadi lead shepherd di bidang counter terrorism sekaligus menjadi ketua Working Group on Counter Terrorism (WG-CT).

Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina.

Sejak 27 Mei 2011, ACCT berlaku setelah enam Negara Anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasinya. Indonesia meratifikasi ACCT melalui UU No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013.

ACCT disusun untuk memiliki nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa, dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat. Kerja sama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang mencakup bidang pencegahan, penindakan (law enforcement), pemberantasan, dan program rehabilitasi, sebagai salah satu strategi dan pendekatan untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan terorisme serta pengungkapan jaringan terorisme.

Konvensi ini memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan root causes terorisme termasuk kerja sama untuk mendorong interfaith dialogues yang merupakan gagasan/pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global.

ASEAN juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara Mitra Wicara dalam upaya pemberantasan terorisme.

KOMPAS.com – Indonesia tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk politik. Apa peran indonesia dalam ASEAN di bidang politik? 

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN resmi didirikan sejak ditandatanganinya Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara pendiri.

Dilansir dari situs resmi ASEAN, lima menteri luar negeri yang menandatangani adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Indonesia sebagai lokasi kantor sekretariat ASEAN

Disadur dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggara (ASEAN) mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN Pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa:

“Sekretariat" adalah Sekretariat tetap untuk ASEAB yang didirikan berdasarkan Persetujuan mengenai Pendirian Sekretaria ASEAN yang ditandatangani pada 24 Februari 1967. Lokasi Sekretariat adalah di Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 1211 sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1, yang dapat dipihdahkan ke lokasi lain apa bisa disepakati oleh Para Pihak.

Baca juga: Tujuan dan Bentuk Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi

Indonesia mengagas pembentukan ASEAN Security Community (ASC)

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menggagas ide pembentukan ASC pada bulan Juni tahun 2003.

Rizal Sukma dalam jurnal The Future of ASEAN: Towards a Security Community (2003) menyebutkan bahwa melalui ASC Indonesia berharap mendapatkan peran strategis sebagai pusat yang strategis di ASEAN dan sentralitas diplomatis di komunitas internasional.

Dari gagasan ASC tersebut, kemudian lahirlah tiga buah pilar komunitas ASEAN yaitu:

1. ASEAN Political and Security Community merupakan kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan
2. ASEAN Social and Culture Community yakni kerja sama ASEAN di bidang sosial dan budaya
3. ASEAN Economic Community yaitu kerja sama ASEAN di bidang ekonomi.

Indonesia meningkatkan demokrasi ASEAN

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN yang berperan meningkatkan demokrasi antaranggota ASEAN.

Baca juga: Manfaat Kerja Sama Sosial Budaya Bagi Negara Asean

Hal ini dibuktikan dengan peran Indonesia sebagai penengah konflik antara negara di ASEAN yang menjunjung tinggi demokrasi juga penegakan hak asasi manusia.

Indonesia berperan dalam ASEAN Political and Security Community (APSC) Blueprint
Indonesia adalah salah satu pelopor APSC Blueprint atau cetak biru APSC.

Dilansir dari situs resmi ASEAN, cetak biru APSC mendukung perwujudan komunitas ASEAN yang berbasis aturan dengan nilai dan norma bersama, kawasan yang kohesif , damai, stabil, dan tangguh, tanggung jawab bersama untuk keamanan yang komprehensif, serta kawasan yang dinamis dan berwawasan.

Indonesia bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang

Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi penggunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dengan menandatangani Deklarasi ASEAN Bebas Narkoba (A Drug-Free ASEAN Declaration).

Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan tatan moral masyarakat.

Baca juga: Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Pendidikan

Perdagangan obat-obatan terlarang juga berkaitan erat dengan kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan penyelundupan senjata yang dapat menimbulkan ancaman politik dan keamanan serius.

Maka dari itu, Indonesia dan negara-negara lainnya di ASEAN bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membantu mengekang peredaran gelap, produksi dan peredaran narkoba, penegakan hukum, rehabilitasu, pencegahan, dan penyuluhan narkoba kepada masyarakat.