Hidayatullah.com | Sejak merdeka Negara Republik Indonesia masih menghadapi persoalan pelik bahkan bisa mengancam perpecahan. Berbagai persoalan penting, lupa atau dilupakan oleh sejarah, dan beberapa fakta sejarah dipaksa untuk dikaburkan. Show Dan sejarah di Indonesia itu seperti ada adagium sejarah yang tidak berpihak pada yang kalah dan lemah. Dan sejarah harus selalu berpihak pada pemegang kekuasaan, sekali pun ada kebijakan yang salah. Salah satu peristiwa sejarah yang dipandang kabur dan menorehkan keutuhan negara, walaupun pahit di mata pemerintah saat itu. Dan perlakuannya pun menjadi ‘salah’. Adalah peristiwa sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang dikenal dengan PRRI, yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). PRRI menyelamatkan keutuhan bangsa Menelusuri jejak PRRI sesungguhnya tak bisa dilepaskan dengan keterlibatan tentara dan para punggawa partai Masyumi. Meski pun dalam hal ini, mereka (tokoh Masyumi) saat itu menyatakan diri sebagai sipil diluar kendali partai. Karena kebesaran Masyumi bukan saja partai, organisasi atau gerakan politik. Masyumi dikenal sebagai sebuah gagasan tentang moralitas dan adab politik yang hingga hari ini sulit untuk diperjuangkan. Ada ketegasan politik yang melibatkan partai, dan bisa juga berpirau pun-bisa memilah kepentingan bangsa, partai atau pribadi.
PRRI merupakan drama politik yang menunjukkan sikap yang tak kenal kompromi yang dipandegani dari sipil seperti Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Dari kalangan militer, Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek. Pada tanggal 15 Februari 1958 saat Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemerintah pusat kaget. Ada apa dengan gerakan ini? Hal ini dipandang sebagai gerakan non parlementer yang mengarah pada separatisme. Padahal ini sebuah gerakan pengingat agar Negara tidak terlena dengan kekuasan demokrasi terpimpin. Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam tulisan PRRI: Upaya Menyelamatkan Keutuhan Bangsa disebutan, bahwa mereka (Trisula Masyumi) berupaya untuk menegakkan konstitusi, karena penyelewengan Soekarno terhadap konstitusi pada saat itu sudah luar biasa parahnya. Malangnya, dalam banyak riwayat mereka dikategrikan sebagai perancang separatisme. Padahal jika dicermati secara jujur tulis Syafii Maarif, PRRI adalah upaya menyelamatkan keutuhan bangsa. Melihat soliditas dan kekompakkan tiga tokoh Masyumi tersebut, sampai-sampai Soekarno merasa perlu untuk mencerai berikan ketiganya. Apa yang dilakukan Trisila Masyumi itu merupakan panorama yang menakjubkan di tengah kehidupan elit politik saat itu yang penuh dengan suasana kematian akal sehat. Dan kebijakan dan ketegasan politik M Natsir dan 2 kawannya itu mengajarkan kepada generasi saat ini tentang mempertahankan prinsip bernegara dan ketegasan mengolah kebijakan Negara. Meluruskan yang bengkok, dan membela yang benar meski itu berseberangan dengan kepentingan politik bangsa dan negara.
George Mc. Turnan Kahin, dalam Barbara Sillars Harvey dalam buku Permesta: Pemberontakan Setengah Hati (seperti dikutip Suswanta dalam buku Keberanian untuk Takut), disebutkan bahwa PRRI memicu terjadinya beberapa peristiwa lain yang justru mematikan demokrasi parlementer sekaligus memantapkan jalan bagi tegakknya demokrasi terpimpin. Kegagaan PRRI menjadikan kekuatan Soekarno, PKI dan militer semakin menjadi besar. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh para penggagas PRRI ini terhadap pemerintah? Sebagaimana ditulis oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia dengan judul Pemberontakan PRRI/Permesta, dalam sebuah rapat akbar di Padang tanggal 10 Februari 1958, Letkol Achmad Husein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat yang disebut “Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara”. Inti Piagam tersebut adalah :
Rep: Akbar Muzakki
Tokoh dari pemberontakan PRRI/PERMESTA:
Pembahasan: Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Selain itu pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sistem Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali-kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Pemberontakan PRRI/Permesta ini bisa dilumbuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut kota besar basis pendukung PRRI Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak. Dalam operasi militer ini, TNI menangkap Allen Pope, pilot berkebangsaan Amerika yang bekerja membantu AUREV (Angkatan Udara Revolusi) yang merupakan angkatan udara Permesta. Tertangkapnya Allen Pope membuat keterlibatan Amerika Serikat membantu Permesta terbuka. Akhirnya Amerika Serika menghentikan bantuan ini dan Permesta menjadi lebih mudah dikalahkan. Pelajari lebih lanjut terjadinya pemberontakan PRRI Permesta di: brainly.co.id/tugas/3930814 Pelajari lebih lanjut adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta di: brainly.co.id/tugas/11601871 Pelajari lebih lanjut hubungan antara hasil perjanjian Renville dalam gerakan separatis DI/TII Jawa Barat di: brainly.co.id/tugas/8039028 ---------------------------------------------------------------------------- Detail jawaban: Kelas: Sejarah Kode : 12.3.2 Mata Pelajaran: XII Materi: Bab 2 - Perjuangan Melawan Ancaman Pemberontakan
Sobat Zenius, apa yang muncul di pikiran elo, kalau dengar kata “merdeka”? Kalau gue pribadi memaknai kata merdeka kayak semacam kebebasan gitu. Contohnya kayak Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Kalau kita ingat-ingat lagi, kemerdekaan yang para pejuang raih saat itu adalah kebebasan dari para penjajah asing yang mencoba menguasai Indonesia. Tapi, ngomong masalah kemerdekaan Indonesia, kira-kira para rakyat Indonesia sendiri sudah merasa merdeka belum, ya, saat itu? Karena ternyata setelah Indonesia merdeka, masih banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Contohnya kayak Pemberontakan PRRI. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi tidak lama setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Kira-kira masalah awalnya seperti apa, ya? Hmm, kalau gitu kita cari tahu, yuk! Apa saja sih yang melatarbelakangi adanya pemberontakan ini? Simak terus sampai selesai, ya! Latar Belakang Pemberontakan PRRIWait wait, dari tadi gue sebut-sebut PRRI, elo sudah tahu belum kepanjangan dari PRRI? Hm, siapa tahu ada yang lupa atau memang belum tahu, gue jelaskan sedikit, ya. Jadi, PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, PRRI ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentang pemerintah RI (pusat). Terus apa, sih, latar belakang munculnya gerakan PRRI ini? Oke, jadi latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI adalah adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat para pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, latar belakang pemberontakan PRRI ini tidak sesederhana itu. Gue bisa membagi latar belakang ini menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan keadaan politik, ekonomi, dan militernya. Latar Belakang PolitikOke, kita mulai dari latar belakang politiknya. Jadi, sebenarnya ada apa, sih, dengan keadaan politik pasca kemerdekaan? Sampai-sampai muncul gerakan PRRI. Ternyata, pada tahun 1950 sampai 1959 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Nah, UUDS ini yang menentukan jalannya politik pada masa tersebut. Apa yang dimaksud menentukan jalannya politik? Jadi, UUDS ini mengubah sistem pemerintahan di Indonesia, yang sebelumnya merupakan sistem presidensial, menjadi sistem parlementer. Di mana sistem ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Begitu Sobat Zenius. Kalau elo masih penasaran perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, elo bisa cek di artikel “Ciri-Ciri Demokrasi Liberal, Pemerintahan Dikepalai Perdana Menteri” ini, ya. Latar Belakang EkonomiNah, sekarang kita coba masuk ke permasalahan ekonomi yang menjadi latar belakang pemberontakan. Jadi, yang menjadi masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI adalah pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Padahal menurut angka ekspor Indonesia pada waktu itu, sebesar 71% dari angka ekspor Indonesia berasal dari Sumatra, sedangkan Jawa hanya menyumbang sekitar 17%. Angka tersebut membuat para warga Sumatra merasa bahwa mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, meskipun daerah mereka menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia. Latar Belakang MiliterSetelah permasalahan politik, kemudian juga ekonomi, lalu ada apa dengan permasalahan militer pada masa itu? Ternyata terjadi pengurangan divisi pada brigade angkatan darat yang ada di Sumatra, Sobat Zenius. Nah, masalah ini membuat sebagian para pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat. Baca Juga: 7 Pemberontakan di Indonesia – Materi Sejarah Kelas 12 Jalannya Pemberontakan PRRINah, Sobat Zenius, tadi kita sudah bahas mengenai penyebab pemberontakan PRRI. Sekarang kita akan cari tahu juga, bagaimana jalannya pemberontakan ini. Namun, sebelum lanjut lebih jauh, kita juga perlu tahu, nih. Sebenarnya apa sih tujuan pemberontakan PRRI ini? Jadi, tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran Kabinet Djuanda, dengan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX hingga pemilihan umum selanjutnya, dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya. Suatu pergerakan pasti bisa terjadi karena ada yang memulai. Nah, dalam kejadian ini, pemberontakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husein. Namun, tentunya beliau tidak bergerak sendiri. Ada pihak-pihak yang ikut bergabung dan mendukung adanya PRRI, seperti pada gambar di bawah ini.
 Selain ketua dewan-dewan di Sumatra, adapun beberapa pelopor PRRI lainnya, seperti:
Kembali kepada jalannya pemberontakan ini. Awal mula pemberontakan ini dimulai adalah ketika para tokoh pemberontakan PRRI yang telah disebutkan di atas, mengadakan pertemuan di Sumatra Barat. Pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh militer tersebut dilaksanakan pada 9 – 13 Januari 1958. Adapun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yaitu akan dibuat sebuah pemerintahan tandingan jika tuntutan dari PRRI tidak dipenuhi. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Husein yang memiliki kekuasaan di bidang militer, mulai melakukan penyelundupan senjata ke Sumatra Tengah, di mana pada masa itu Sumatra Barat belum memiliki otonomi daerahnya sendiri. Sayangnya, ultimatum yang ditujukan kepada Kabinet Djuanda dan Presiden Soekarno, ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri Djuanda. Adanya penolakan dari Perdana Menteri Djuanda ini membuat Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membentuk pemerintahan tandingan yang bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.
Terjadilah pemberontakan PRRI pada 15 Februari 1958. Lokasi pemberontakan PRRI terletak di Bukittinggi, Sumatra Tengah, dengan membentuk Kabinet PRRI di mana Sjarifuddin Prawiranegara menjabat sebagai Perdana Menterinya. Baca Juga: Pemberontakan PKI Madiun – Latar Belakang, Tokoh, dan Dampaknya Upaya Penyelesaian Pemberontakan PRRIAdanya pemberontakan yang dilakukan PRRI ini pasti mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Nah, ternyata ada beberapa upaya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini. Rencana penumpasan pemberontakan PRRI direncanakan oleh Ir. Djuanda dan A.H. Nasution, yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong gencatan senjata. Sementaraitu, Wakil Presiden Mohammad Hatta memiliki pendapat bahwa pemberontakan ini perlu diselesaikan secara damai melalui perundingan, dan bukan melalui pendekatan militer. Sayangnya, usaha perdamaian melalui perundingan gagal dijalankan. Karena gagalnya usaha perdamaian melalui perundingan, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer yang dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Berikut proses operasi militer yang dijalankan pemerintah pusat.
Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI. Diketahui jumlah pasukan PRRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan pasukannya menyerahkan diri. Dampak Pemberontakan PRRIPemberontakan PRRI yang terjadi selama 3 tahun pastinya membawa berbagai dampak bagi kehidupan Indonesia. Nah, berikut beberapa dampak yang disebabkan oleh pemberontakan PRRI:
Baca Juga: Latar Belakang Pemberontakan APRA, Tujuan, dan Kronologinya – Materi Sejarah Kelas 12 Latihan Soal Pemberontakan PRRI dan PembahasannyaContoh Soal 1 Latar belakang munculnya gerakan PRRI adalah sebagai berikut, kecuali…. A. Pembangunan yang tidak merata antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa B. Berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer C. Wilayah Sumatra Barat diberikan kekuasaan otonomi daerah D. Pengurangan divisi pada brigade angkatan darat di Sumatra E. Terjadi kesenjangan pada kesejahteraan rakyat Jawaban: C. Wilayah Sumatra Barat diberikan kekuasaan otonomi daerah Pembahasan: Nah, jangan sampai terkecoh, ya. Sebelumnya sudah gue jelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI bisa kita bagi menjadi latar belakang politik, ekonomi, dan militer. Dari pilihan jawaban di atas, jawaban yang tidak termasuk ke dalam tiga bagian di atas adalah pilihan C. Di mana terjadinya pemberian kekuasaan kepada Sumatra Barat untuk mengolah daerahnya sendiri. Justru, yang terjadi adalah pembatasan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Jadi, Sumatra Barat tidak memiliki kekuasaan untuk mengolah daerahnya sendiri. Contoh Soal 2 Salah satu ultimatum yang diberikan PRRI kepada pemerintah pusat adalah… A. Presiden Soekarno menyerahkan diri ke PRRI B. Pembubaran Kabinet Djuanda C. Perluasan divisi pada brigade angkatan darat di Sumatra D. Mengembalikan sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial E. Pengalihan kekuasaan Sumatra Tengah Jawaban: B. Pembubaran Kabinet Djuanda Pembahasan: Yap, seperti yang gue sempat jelaskan di atas. Ultimatum yang diberikan PRRI terhadap pemerintah pusat adalah pembubaran Kabinet Djuanda, dengan membuat pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ultimatum lainnya diberikan kepada Presiden Soekarno, yaitu untuk kembali kepada posisi konstitusionalnya. Oke Sobat Zenius, gue rasa materi pemberontakan PRRI sampai sini aja, ya. Tapi elo nggak usah khawatir. Elo masih bisa nonton penjelasan yang tentunya lebih seru dengan klik banner di bawah ini!
Biar belajar elo lebih komplet, elo juga bisa coba berlangganan paket belajar kita. Zenius punya berbagai pilihan paket yang bisa elo pilih sesuai kebutuhan masing-masing. Tinggal klik banner di bawah ini untuk lebih lengkapnya! References: Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961 – Joko Suryanto (2009) PRRI: Latar Belakang, Tuntutan, Anggota, Penumpasan, dan Dampaknya – Kompas.com (2021) |
Beberapa tokoh kabinet pada masa demokrasi parlementer yang terlibat dalam gerakan prri adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
