Apa yang dimaksud dengan pemerintahan untuk rakyat Malaysia

Jakarta - Saya kurang sependapat dengan tulisan Bapak Ali Musthofa. Jika dipandang dari kaca mata Agama Islam semua dahlil, argumen, dan ulasan yang Bapak Ali Mustofa utarakan sangatlah benar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Indonesia dan Malaysia bukan dalam satu pemerintahan. Bukan dalam satu kekhalifahan. Malaysia dan Indonesia dalam pemerintahan yang berbeda. Sedangkan kaum Muhajirin dan Anshor dalam satu kekhalifahan. Dalam satu pemerintahan. Yaitu pemerintahan Islam dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbicara dengan Malaysia sebagai "pemerintahan" maka kita harus menggunakan bahasa "hukum". Kita harus tegas dengan bahasa hukum. Malaysia sebagai pemerintahan tidak mengenal saudara seiman atau pun seaqidah. Malaysia sebagai pemerintahan tidak mengenal belas kasihan. Pemerintah dan Rakyat Indonesia tidak perlu melankolis dengan pemerintah Malaysia. Tidak perlu kita menganggap pemerintahan Malaysia sebagai saudara kita seiman. Itu hanya membuat persoalan makin rumit jika dipakai sebagai bahasa antar dua pemerintahan. Kita (Indonesia) sebagai pemerintahan itu "berbeda" dengan Malaysia. Sangat berbeda. Indonesia memiliki paling tidak 300 etnis dan budaya. Sedangkan Malaysia praktis hanya tiga pilar etnis utama. Indonesia adalah negara kepulauan. Terdiri dari beribu-ribu pulau. Sedangkan Malaysia cuma berberapa pulau.Apakah Malaysia akan iklhas dan diam saja ketika ada wilayahnya diakui Indonesia karena mayoritas kita beragama yang sama. Apakah Malaysia akan ikhlas dan diam saja ketika budaya mereka kita klaim sebagai budaya kita karena mayoritas kita beragama yang sama. Tentu saja tidak. Memang budaya itu akarnya akan sama. Tapi, jelas pengembangannya akan sangat tergantung fungsi geografis. Wayang dan Ramayana ada di India. Ada juga di Indonesia. Tapi, Wayang Golek cuma ada di Sunda dan cepot jelas tidak ada di India. Malaysia dan Indonesia merupakan pemerintahan yang berbeda. Tidak dalam satu kekhalifahan. Maka kita tidak bisa berbicara dalam bingkai Agama Islam. Dalam hubungan pemerintahan kita harus bicara dengan bahasa yang diakui dan difahami oleh dunia international yaitu bahasa hukum. Klaim paten itu bahasa hukum. Maka kita harus bicara dengan bahasa hukum. Wilayah negara kita harus kita komunikasikan pada dunia International dengan bahasa hukum yaitu undang-undang. Maka saya berharap Pemerintah Indonesia segera memetakan wilayah Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian membuat undang-undang yang pas agar dunia Inetrnational mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Kekayaan budaya harus kita komunikasikan ke dunia International dengan bahasa hukum yaitu patent. Maka  pemerintah Indonesia mendata kekayaan budaya bangsa Indonesia dan kemudian mempatentkan. Supaya tidak ada salah faham atau pun pengakuan wilayah kedaulatan mau pun budaya Indonesia oleh negara lain.

Rochmad Sutattyo1000 Sage Circle, Houston, Texas+1-713-609-4900

(msh/msh)

Perbesar

Ilustrasi Membaca Buku Credit: pexels.com/Namera

Seperti apa ciri-ciri, prinsip, dan jenis-jenis demokrasi itu? Ini penjelasannya yang Liputan6.com lansir dari berbagai sumber.

Ciri-Ciri Demokrasi:

1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

2. Menjalankan Konstitusi

Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan Undang-Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

3. Adanya Perwakilan Rakyat

Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih.

4. Adanya Sistem Kepartaian

Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah.

Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

Prinsip Demokrasi:

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang adalah suatu norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

2. Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jenih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

4. Adanya Pergantian Pemerintahan

Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

5. Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya.

6. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala insititusinya harus menghormati dan menghargai HAM, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM.

7. Adanya Kebebasan Pers

Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah adalah melalui pers. Pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Selain itu, pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Jenis-Jenis Demokrasi:

1. Demokrasi Berdasarkan Bentuknya

Demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi procedural dan demokrai substansial.

- Demokrasi Prosedural, yaitu bentuk demokrasi dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya Pilpres, Pilkada.

- Demokrasi Substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.

2. Demokrasi Berdasarkan Prosesnya

- Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang.

- Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Demokrasi Berdasarkan Ideologinya

Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi tiga yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi pancasila.

- Demokrasi Liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya.

- Demokrasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

- Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila.