Pelayananpublik.id- Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil.
Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru.
Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri.
Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut.
Pengertian Gerakan Separatis
Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan.
Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri.
Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada.
Penyebab Munculnya Gerakan Separatis
Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab.
Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.
Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya.
Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis.
Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing.
Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya.
2. Krisis Politik
Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik.
Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya.
Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya.
3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat
Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya.
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat
4. Krisis Sosial
Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan.
5. Hukum yang Tidak Dihormati
Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran.
Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah.
Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka.
6. Intervensi Internasional
Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut (khususnya negara-negara pasca merdeka).
Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis.
Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa.
Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah
Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah.
Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni:
1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi.
3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah.
5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya.
6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.
7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut.
Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia
Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata.
Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah.
Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia.
1. Pemberontakan PKI
Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.
Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia.
Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh.
Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.
Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis.
Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer.
2. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.
3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat.
Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Diantara tantangan terhadap pertahanan dan keamanan yang kerap dihadapi oleh sebuah negara adalah adanya gerakan separatisme yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara tersebut.
Banyak sekali penyebab yang mendorong munculnya gerakan separatisme, seperti adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan atau adanya ketimpangan dalam berbagai lini kehidupan.
Yang kemudian mendorong para separatis untuk mencoba meraih kedaulatan miliknya sendiri.
Pengertian Separatisme
Pengertian Secara Umum
Separatisme berasal dari kata seperatis yang dalam Bahasa Inggris disebut separate yang berarti pisah atau separated yang berarti terpisah.
Jadi secara umum separatisme adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari suatu kelompok atau negara.
Pengertian Menurut KBBI
Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).
Pengertian Menurut Para Ahli
Menurut Abdul Qodir Djaelani, separatisme adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara.
Sejarah Separatisme
Dari prespektif sejarah, gerakan separatisme telah lama dikenal sejak era kerajaan-kerajaan di pusat peradaban kuno.
Pada sekitar abad 200 S.M, kerajaan Macedonia mencapai puncak kejayaannya dibawah Raja Iskandar Zulkarnaen yang dikenal sebagai Alexander the Great.
Setelah meninggalnya Raja Iskandar Zulkarnaen, kerajaan Macedonia mulai mengalami keruntuhan dan wilayah yang sebelumnya berada dibawah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan mendirikan kerajaan masing-masing.
Kekaisaran Romawi setelah mulai pudar masa kejayaannya juga mengalami keruntuhan di abad ke 3-4 Masehi.
Pada masa itu, gerakan separatisme juga banyak bermunculan dimana para panglima perang Romawi menjadi pemegang kunci gerakan separatisme pada wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari imperium Romawi.
Gerakan separatisme dalam Sejarah Eropa juga marak pada masa terjadinya reformasi keagamaan di Eropa pada sekitar abad ke 16.
Saat itu terjadi gerakan separatisme dari kaum protestan dibawah Martin Luther King yang secara terang-terangan memisahkan diri dari Gereja Romawi.
Sementara itu, di era modern banyak gerakan separatisme yang memunculkan negara-negara baru diantaranya adalah sebagai berikut:
- Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan Slowakia
- Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia
- Yugoslavia menjadi Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, Montenegro, dan Kosovo
- Uni Soviet menjadi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizia, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan
- Ethiopia yang memisahkan diri dari Eritrea
- Sudah selatan yang memisahkan diri dari Sudan
- Hingga saat ini beberapa gerakan separatis masih eksis di berbagai wilayah di dunia seperti :
- IRA di Irlandia Utara
- Separatis muslim Moro di Filipina
- Kashmir di India
- Kurdi dan Syi’ah di Irak
- Front Polisario di Maroko
- Chechnya di Rusia, dan masih banyak lainnya.
Di Nusantara sendiri, gerakan separatisme juga tercatat ada sejak era kerajaan Hindu-Budha berdiri.
Pada masa kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke 7-11 masehi, di era keruntuhannya Sriwijaya banyak melakukan peperangan yang menyebabkan kekuatan pertahanannya menurun drastis.
Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya ada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya untuk melepaskan diri dan mendirikan kerajaan yang berdaulat penuh.
Majapahit yang berdiri sejak ada 14-15 Masehi juga merupakan kerajaan besar yang mengalami banyak gerakan separatisme yang muncul setelah Majapahit melemah akibat perang Paregreg.
Sejarah kerajaan Mataram juga mencatat terjadinya konflik separatisme sehingga menjadikan kerajaan itu pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, yang kemudian berlanjut hingga muncul Kadipaten Paku Alaman.
Di era kemerdekaan juga banyak terjadi gerakan separatis seperti:
- APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh KNIL Raymond Westerling.
- PRRI-Permesta. Gerakan separatis PRRI didukung oleh sejumlah tokoh militer dan sipil.
- NII atau Negara Islam Indonesia, gerakan separatis ini terbentuk pada 7 Agustus 1942 dan dibentuk oleh para milisi muslim.
- OPM atau Organisasi Papua Merdeka
- GAM atau Gerakan Aceh Merdeka.
- RMS atau Republik Maluku Selatan.
Ciri-ciri Separatisme
Gerakan separatisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Dibentuk sekelompok orang yang memiliki rasa tidak puas terhadap sistem sebuah negara dimana dia berada.
- Menolak ideologi yang dianut negara.
- Gerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia untuk membangun kekuatan.
- Membangun kemampuan tempur dan militer serta mempersenjatai diri.
- Membuat keonaran dan keributan atau terorisme untuk memecah belah kerukunan bangsa.
Penyebab terjadinya Separatisme
Banyak sekali faktor yang menyebabkan munculnya gerakan seperatisme, diantaranya adalah:
1. Krisis Ekonomi
Yakni kondisi ekonomi yang terpuruk sehingga memunculkan ketidakpuasan sekelompok orang atau masyarakat terhadap pemerintah dan berkeinginan untuk melepaskan diri dan mendirikan negara sendiri.
2. Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi diantara para elit politik dapat menimbulkan instabilitas politik.
Kondisi politik yang tidak stabil tentunya dapat memicu rasa ketidakpercyaan dari sebagian kalangan sehingga menyulut aksi separartisme.
3. Kebijakan Pemerintah Tidak Berpihak ke Rakyat
Kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak ke rakyat juga merupakan faktor yang mendorong munculnya gerakan separatisme.
Hal ini diakibatkan rakyat akan merasa tidak puas dan merasa pemerintah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang, sehingga mereka ingin melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah.
4. Krisis Sosial
Krisis sosial yang tejadi akibat adanya kesenjangan sosial yang tidak segera diatasi akan memicu terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.
Pada tataran yang lebih luas, kecemburuan sosial ini bisa mendorong aksi separatisme.
5. Hukum yang Tidak Dihormati
Lemahnya penegakan hukum dan korupnya para penegak hukum menjadikan hukum tidak lagi dihormati.
Tiadanya rasa hormat terhadap hukum menyebabkan hukum tidak lagi akan ditaati bahkan justru ditentang dan tidak dihargai.
6. Intervensi Internasional
Adakalanya gerakan separatis juga muncul akibat adanya intervensi atau pengaruh pihak luar yang ingin memecah belah dan mengambil keutungannya sendiri.
7. Faktor Ideologis
Gerakan separatis juga bisa muncul karena faktor ideologis yang bertentangan dengan ideologi yang dianut suatu negara, sehingga mereka berusaha memisahkan diri untuk dapat mendirikan negara sendiri sesuai dengan idelogi yang dianutnya.
Contoh Gerakan Separatisme
Beberapa contoh gerakan separatisme adalah:
- Catalonia (Spanyol) yang saat ini tengah menuntut referendum untuk membebaskan diri dari Spanyol
- Front Pembebasan Islam Moro yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Filipina.
- Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang ingin memisahkan diri dari NKRI
- Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pernah muncul di Indonesia dan beroperasi selama 3 dekade sebelum kemudian mencapai persetujuan damai dengan pemberian otonomi khusus untuk Aceh oleh pemerintah Indonesia
- Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin membebaskan papua dan Papua Barat dari bawah kekuasaan Republik Indonesia. Organisasi dengan bendera Bintang Kejoranya ini masih eksis hingga saat ini dan sering melakukan aksi terror bersenjata.
- PKI Madiun yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia untuk mendirikan negara dengan ideologi komunis
- Pemberontakan DI/TII dibawah pimpinan Kartosuwiryo, yang mendirikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949
- PRRI yang muncul sebagai akibat dari rasa kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.
Dampak dari Separatisme
Beberapa dampak yang timbul dari adanya gerakan separatisme adalah:
- Munculnya perpecahan di kalangan masyarakat
- Ketiadaan rasa aman akibat konflik dan aksi teror oleh kelompok sosial separatis
- Konflik yang meluas membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil
- Adanya krisis sosial dan politik yang bisa terjadi akibat aksi separatisme
- Kerugian harta benda bahkan kehilangan nyawa akibat konflik sosial separatisme.
Cara Mencegah Gerakan Separatisme
Beberapa cara yang bisa diupayakan untuk mencegah munculnya gerakan separatisme adalah:
- Meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah negara, terutama di wilayah dengan potensi konflik
- Meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah tertinggal dan wilayah-wilayah dengan potensi konflik termasuk tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatannya
- Meningkatkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi potensi konflik separatisme sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya sebelum meletus dan meluas
- Memulihkan kondisi ketertiban dan keamanan, serta menindak tegas para pelaku separatisme bersenjata
- Melaksanakan pendidikan politik seperti pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan guna membangun rasa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa dan negara.
- Mengusahakan penyelesaian konflik melalui perundingan yang damai dan merangkul kepentingan semua pihak yang bertikai
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, dan demokratisasi sehingga hasil dan manfaatnya bisa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.