Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan

Komite Van Aksi. Detik-Detik Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | Sejarah Kelas 11.

Top 1: Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap proklamasi ...

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 101

Hasil pencarian yang cocok: Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan?​. 2. Lihat jawaban. Lencana tidak terkunci yang menunjukkan ... ...

Top 2: Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap ... - Brainly

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 100

Hasil pencarian yang cocok: Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap Proklamasi kemerdekaan Indonesia ? #tolong dibantu ya kk ^-^ ...

Top 3: Sikap Rakyat Indonesia dalam Menanggapi Proklamasi ...

Pengarang: amp.kompas.com - Peringkat 171

Ringkasan: . KOMPAS.com -Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945.. Halaman rumah Soekarno pada saat itu sudah dipenuhi oleh massa yang berdatangan untuk mendengar pembacaan teks proklamasi.. Setelah proklamasi dibacakan, berita baik tersebut segera disebarkan ke seluruh penjuru wilayah.. . . . . . . . 4+. . . . KOMPAS.com: Berita Terpercaya. Baca Berita Terbaru Tanpa Terganggu Banyak Iklan. . . Dapatkan Aplikasi. . . . Bagaimana si

Hasil pencarian yang cocok: 30 Des 2021 — Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 17 Agustus 1945, tetapi berita ... jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. ...

Top 4: Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Proklamasi Kemerdekaan - Pahamify

Pengarang: pahamify.com - Peringkat 152

Ringkasan: Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, seruan “Merdeka!” jadi salam nasional. Seluruh rakyat Indonesia pada masa itu mendukung kemerdekaan bangsa kita. Kebayang, gak, gimana sakralnya momen tersebut pada saat itu? Kalau kamu hidup di masa proklamasi kemerdekaan kira-kira reaksi apa yang akan kamu tunjukkan? Bangga? Seneng? Atau malah menangis terharu saking bahagianya?Rakyat Indonesia pada saat itu juga menunjukkan beragam reaksi karena pasukan Jepang ma

Hasil pencarian yang cocok: 16 Agu 2020 — Nah, salah satu bentuk meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan kita, kamu harus terus rajin belajar agar bisa mengharumkan nama ... ...

Top 5: Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam Berbagai Aspek

Pengarang: ditsmp.kemdikbud.go.id - Peringkat 149

Ringkasan: Pada Jumat, 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Secara lantang, Soekarno membacakan naskah proklamasi yang telah dirumuskan semalam suntuk bersama para tokoh-tokoh proklamasi lainnya.Dengan dibacakannya proklamasi, Indonesia menyatakan bahwa telah bebas dari belenggu penjajahan yang mengikat sejak ratusan tahun silam. Kabar gembira ini langsung disiarkan melalui berbagai media seperti r

Hasil pencarian yang cocok: 20 Agu 2021 — Dalam aspek ekonomi, terdapat kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber ... ...

Top 6: 17 Makna Kemerdekaan Indonesia - BEM FT UI 2021

Pengarang: bem.eng.ui.ac.id - Peringkat 124

Ringkasan: Merdeka, merdeka, merdeka! Hari ini, 17 Agustus 2021, bertepatan dengan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, menjadi saksi bisu kala presiden pertama kita, Soekarno, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan panjang para leluhur dan pendahulu bangsa akhirnya mencapai titik cerah dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Kini, 76 tahun setelah proklamasi, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari kemerdekaan

Hasil pencarian yang cocok: 17 Agu 2021 — Cita-cita bangsa yang tercantum pada proklamasi kemerdekaan menjadi ... masyarakat Indonesia agar tidak selalu bersikap pesimis terhadap ... ...

Top 7: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Pojok Iklim

Pengarang: pojokiklim.menlhk.go.id - Peringkat 114

Hasil pencarian yang cocok: Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan ... ...

Top 8: Mewujudkan Kedaulatan dan Kemerdekaan Digital

Pengarang: new.widyamataram.ac.id - Peringkat 133

Ringkasan: Jumat, 2021-08-20 - 13:08:34 WIBPenjajahan secara fisik oleh penjajah bagi bangsa Indonesia saat ini memang sudah tidak ada karena kemerdekaan secara fisik sudah berakir sejak dikumandangkan naskah proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 76 tahun yang lalu.Setelah 76 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan secara fisik, telah terjadi perubahan yang signifikan juga secara fisik pembangunan mulai nampak jelas di depan mata, namun dari sisi non fisik masi

Hasil pencarian yang cocok: 20 Agu 2021 — Penjajahan secara fisik oleh penjajah bagi bangsa Indonesia saat ini memang sudah ... naskah proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, ... ...

Top 9: Detik-Detik Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Ruangguru

Pengarang: ruangguru.com - Peringkat 138

Ringkasan: Detik-Detik Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | Sejarah Kelas 11Irene Swastiwi Viandari Kharti Agu 16, 2021 • 10 min readKonsep Pelajaran SMA Kelas 11 Sejarah XIArtikel Sejarah Indonesia kelas 11 ini membahas mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia.--Apa kamu tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris? Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, di tahun 1945, Indonesia mulai menyiapkan kemerdekaannya. Kamu tahu

Hasil pencarian yang cocok: 16 Agu 2021 — Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin ... ...

Top 10: Memaknai Kemerdekaan dengan Mengingat Kepada Siapa Kita ...

Pengarang: news.act.id - Peringkat 149

Ringkasan: Andi Noor FaradibaManager Global Humanity Response ACTBulan Agustus selalu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Selalu ada rasa yang berbeda ketika 31 Juli berakhir dan memasuki hari pertama Agustus. Seakan setiap rumah, setiap orang tiba-tiba terbangun dan harus menyiapkan sesuatu yang besar yang akan datang, kira-kira sama seperti ketika Idul Fitri sudah mendekat.Suasana ini spesial, hanya dirasakan oleh orang Indonesia-di mana pun berada. Setiap jalan, gang, halaman rumah, ka

Hasil pencarian yang cocok: 17 Agu 2021 — Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ... berjanji akan berusaha memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan ... ...

Proklamasi kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Perang kemerdekaan

Teks Proklamasi

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota mereka. Pada 27 Desember 1949  setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. PKI merupakan partai komunis terbesar setelah Uni Soviet dan Tiongkok.

Nasib Irian Barat

Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua) . Pada perundingan Meja Bundar di Den Haag pada 1949, dicapai kesepakatan bahwa status Koloni belanda di belahan barat nugini (Papua) akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan dari Kolonial Belanda ke Republik Indonesia Serikat telah dilakukan (2 November 1949). Namun setelah perundingan Meja Bundar mencapai kesepakatan, Kolonial Belanda di Nugini mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan penduduk Nugini Belanda pada 1 Desember 1961.

Negosiasi susulan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal mencapai kata sepakat, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian dan terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan tertutup dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Konfrontasi Indonesia—Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Partai Komunis Indonesia

Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi (Pelita) sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.

Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekret 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai negara Timor Leste.

Krisis ekonomi

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong Royong.

Tahun 2002, Masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketika Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.