Anesa, masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, maka dari itu, setiap orang dari kita harus memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mengutip dari artikel "Hak Atas Lingkungan Hidup" di KOMPAS.COM, ternyata kita punya hak atas lingkungan telah dituangkan di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 yang telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pasal 65 UULH mengatur 5 hak atas lingkungan yaitu :
Pasal 67 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pasal 67 memuat dua kewajiban terhadap lingkungan hidup, yaitu :
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Itu semua untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (AV) Sumber: KOMPAS.COM Lingkungan Hak Kewajiban
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Arti penting daerah (provinsi dan kabupaten) dalam mewujudkan cita-cita nasional bisa diwujudkan dalam bentuk? organisasi kepemudaan yang berlandasan unsur kedaerahan adalaha. Jong Islamiten Bondb. Jong Javac. Jong Sumatranen Bond d. pemuda Katolik Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang Dengan gigih melawan kekuasaan penjajah pada masa abad XVII - XVIII di Makassara. Sultan agungb. Hasanuddinc … Menurutmu apa yang terjadi jika nilai persatuan dan kesatuan tidak diterapkan pada kegiatan tersebut perhatikan gambar berikut! Buatlah puisi bertema "Pancasila" 4 bait!.#Note: No copas(No Copy paste dri google /semacamnya)•Ngasal report!! Dibawah ini merupakan tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kecualikelas 8 mohon bantuannya kak Kemukakan analisis rumusan ketahanan nasional secara politik hukum sebagai mana terdapat dalam UU No 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok Hankamneg Rapat pertama yaitu pada 27 oktober 1928,menurut mohammad yamin ada lima faktor yg dapat memperkuat Indonesia Siapa yang dapat melakukan hukum kepada anggota suatu negara Arti penting daerah (provinsi dan kabupaten) dalam mewujudkan cita-cita nasional bisa diwujudkan dalam bentuk? organisasi kepemudaan yang berlandasan unsur kedaerahan adalaha. Jong Islamiten Bondb. Jong Javac. Jong Sumatranen Bond d. pemuda Katolik Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang Dengan gigih melawan kekuasaan penjajah pada masa abad XVII - XVIII di Makassara. Sultan agungb. Hasanuddinc … Menurutmu apa yang terjadi jika nilai persatuan dan kesatuan tidak diterapkan pada kegiatan tersebut perhatikan gambar berikut! Buatlah puisi bertema "Pancasila" 4 bait!.#Note: No copas(No Copy paste dri google /semacamnya)•Ngasal report!! Dibawah ini merupakan tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kecualikelas 8 mohon bantuannya kak Kemukakan analisis rumusan ketahanan nasional secara politik hukum sebagai mana terdapat dalam UU No 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok Hankamneg Rapat pertama yaitu pada 27 oktober 1928,menurut mohammad yamin ada lima faktor yg dapat memperkuat Indonesia Siapa yang dapat melakukan hukum kepada anggota suatu negara
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Ilustrasi hutan mangrove KOMPAS.com – Hak dan kewajiban terhadap lingkungan telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai salah satu hak asasi manusia, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap lingkungannya. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan ini seharusnya dipahami oleh setiap individu agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Hak atas lingkunganDikutip dari artikel "Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah" dalam Jurnal Inovatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan, yakni: Baca juga: Tumpahan Minyak dan Dampaknya bagi Lingkungan 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Baca juga: Prinsip Kerja Sel Surya, Alternatif Energi yang Ramah Lingkungan |
Bagaimana kewajiban warga negara terhadap lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 67
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
