Berikan contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung

Terdapat dua jenis pajak yang berlaku di negara Republik Indonesia yang dibebankan kepada warga negaranya berdasarkan metode pemungutannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pada artikel ini akan dibahas lebih spesifik mengenai pengertian, jenis dan contoh pajak langsung. 

Secara umum berdasarkan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang terutang baik secara pribadi maupun dalam organisasi yang sifatnya wajib dan memaksa terhadap undang-undang, tidak diperbolehkan adanya imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

Sebagai warga negara yang baik yang menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negaranya sudah selayaknya kita taat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, hal ini dapat menjadi bukti bahwa kita telah berkontribusi secara langsung untuk pembangunan nasional. Dimana manfaatnya juga sama-sama dirasakan oleh rakyat selaku warga negara Indonesia. 

Pajak dibayarkan oleh orang yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dapat dalam bentuk perorangan dan dapat pula dalam bentuk badan. Adapun hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak adalah pemungutan pajak, pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis pajak

Jika tadi kita berbicara mengenai pengelompokan pajak berdasarkan golongannya yaitu berupa pajak langsung dan tidak langsung. Maka, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pajak berdasarkan pengelompokan lainnya.

Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Biasanya pajak ini akan menentukan suatu individu atau badan layak dibebankan pajak atau tidak melihat dari keadaan dan status wajib pajaknya.

Jenis selanjutnya, yaitu berdasarkan orang melakukan pemungutan pajak dan yang mengelolanya. Berdasarkan kategori ini, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pajakini juga akan menentukan kemana pajak tersebut akan dialokasikan setelah pemungutan.

Pengertian pajak langsung

Pajak langsung adalah iuran pajak yang ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau diwakilkan oleh pihak lain. Artinya, pajak langsung harus ditunaikan secara mandiri oleh orang yang bersangkutan karena sifatnya menyatu.

Contoh pajak langsung

 Diawal telah disebutkan bahwa adanya pajak langsung dan tidak langsung adalah karena bentuk pengelompokan jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Adapun jenis pajak yang masuk ke dalam kategori pajak tidak langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak ekspor dan bea masuk. Sedangkan untuk pajak tidak langsung terbagi ke dalam pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan dan pajak penghasilan. Kali ini akan dibahas lebih terang mengenai masing-masing pajak langsung tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak langsung kendaraan bermotor masuk ke dalam jenis pajak daerah yang ketentuan dan tata cara pembayarannya ada dalam UU pemerintah daerah bersangkitan. 

Secara umum pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diwajibkan

kepada seseorang baik individu maupun badan yang mempunyai kepemilikan satu atau beberapa unit kendaraan bermotor. Dengan demikian subjek sasaran dari UU perpajakan kendaraan bermotor ini adalah individu atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor dengan surat atas nama dirinya. 

Adapun besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak kendaraan bermotor adalah mempertimbangkan nilai jual kendaraan tersebut serta bobot kendaraan. Dimana hal ini akan berkaitan dengan keadaan kerusakan jalan dan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan tersebut.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung ke kantor SAMSAT di daerah Anda atau dengan media online berupa e-samsat. 

Contoh pajak langsung selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak ini diambil iuran dari para wajib pajak yang terbukti memiliki atau memanfaatkan sebuah bangunan, baik itu individu maupun badan. 

UU perpajakan bumi dan bangunan menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam objek pajak adalah yang telah diatur dan dikelompokkan sebagaimana yang termuat dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan demikian, tidak semua bangunan dapat ditarik pajaknya oleh negara. Terdapat beberapa bangunan yang tidak perlu mengeluarkan pajak sepeti rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung dan kawasan makam.

Adapun para wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan dari negara terkait informasi pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepadanya dalam bentuk SPPT. Di dalam surat tersebut akan tertera berapa nomimal pajak yang harus dibayarkan, bagaimana cara melakukan pembayaran, dan jangka waktu pembayaran. Jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh seseorang atau suatu badan biasanya berpedoman pada nilai jual objek pajak (NJOP) tersebut.

Pajak bumi dan bangunan juga tergolong ke dalam pajak pusat, sehingga pembayaran harus disegerakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah penerimaan SPPT. 

Pajak penerangan jalan biasanya dibebankan kepada pihak yaang menjadi pelanggan listrik negara atau yang memanfaatkan tenaga listrik miliki negara, baik individu maupun badan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat kedalam peraturan perundang-undangan terkait pajak penerangan jalan.

Adapun objek pajak jenis penerangan jalan ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada pada daerah-daerah yang memiliki sistem penerangan jalan.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk contoh pajak langsung ini adalah berdasarkan pada nilai jual tenaga listrik. Adapun yang termasuk ke dalam nilai jual tenaga listrik PLN ini adalah tagihan beban listrik ditambah dengan jumlah biaya penggunaan kwh yang tercantum pada rekening listrik para wajib pajak. 

Pajak lansung lainnya yang diatur dalam undang-undang adalah pajak penghasilan (PPh). Menurut UU pajak penghasilan adalah iuran wajib yang dibebankan kepada individu atau badan yang memiliki sumber penghasilan. Dimana penghasilan ini diperoleh secara langsung oleh masing-masing subjek pajak tersebut. 

Perhitungan pajak penghasilan biasanay dilakukan selama satu tahun dan berdasarkan pada kategori pekerjaan dan jenis-jenis penghasilan. Hal ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan apakah penghasilan perttahun dari subjek pajak sudah bisa dikenakan pajak atau belum.

Adapun subjek pajak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perpajakan untuk pajak penghasilan adalah individu aatu orang uang memiliki sejumlah gaji sebagai penghasilan atau badan/perusahaan/organisasi seperti BUMN, PT, CV, BUMD, dan koperasi.

Lalu, yang termasuk kedalam objek pajak penghasilan adalah gaji, komisi, bonus, uang pensiun, gratifikasi, dan imbalan lainnya atas pekerjaan yang telah dilakukan baik dalam bantuk barang maupun jasa. 

Demikianlah pembahasan mengenai contoh pajak langsung  beserta jenis dan pengertiannya yang berlaku di negara Indonesia. Sistem pembayaran pajak kini sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi OnlinePajak yang dibuat secara khusus oleh Dirjen Pajak Indonesia untuk memudahkan para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.