Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu

Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu

Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu
Lihat Foto

SHUTTERSTOCK/DOODLIA

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pajak.

KOMPAS.com - Pemerintah membutuhkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan fiskal, apa pengertian, instrumen, tujuan dan contoh kebijakan fiskal?

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan tersebut sangat penting untuk kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini bisa diterapkan secara serentak atau hanya salah satunya. Bergantung pada kebutuhan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi.

Penerapan kedua kebijakan tersebut akan membawa pengaruh terhadap perubahan keseimbangan internal dan eksternal ekonomi suatu negara.

Baca juga: Pengertian Uang dan Sejarahnya di Indonesia

Penentuan bobot penerapan kebijakan tertentu terhadap kebijakan lainnya, sering digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat ketidakseimbangan internal dan eksternal negara.

Namun, pada kesempatan kali ini hanya akan membahas terkait pengertian kebijakan fiskal. Apa tujuan kebijakan fiskal? Apa instrumen kebijakan fiskal? Sebutkan contoh kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah

Berdasarkan buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal oleh I Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa.

Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengubah besaran penetapan pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaannya wajib dipatuhi seluruh wajib pajak, pemungutan dan pengawasannya dilakukan aparat pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ada 2 jenis kebijakan ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mencakup segala macam peraturan dan keputusan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Beberapa bidang yang terkena dampak langsung dari kebijakan fiskal diantaranya pendapatan nasional,  pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Dalam artikel ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?

Berikut ini yang tidak termasuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan konsep manajemen ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes,  kemudian banyak digunakan di seluruh dunia sejak depresi besar setelah Perang Dunia I pada tahun 1929.

Menurut Keynes, pemerintah suatu negara Negara memiliki kekuatan de facto untuk mengatur keuangan negara. Pengeluaran dan pendapatan dengan menetapkan pajak dan mengembangkan kebijakan untuk ekonomi makro negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengacu pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah (dalam bentuk pajak). Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan belanja pemerintah dapat mempengaruhi variabel yang berhubungan dengan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada alokasi pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam APBN, dan kesemuanya dimaksudkan untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Selain mengetahui apa itu Kebijakan fiskal, kamu juga harus tahu apa itu tujuan kebijakan fiskal, apa sih tujuannya? berikut diantaranya:

  1. Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara  demi menjaga stabilitas sekaligus membuatkan syarat ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal dibutuhkan agar mempengaruhi semua sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, sampai bisnis mikro.
  2. Meningkatkan Kualitas SDM yang merupakan rakyat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Jika kualitas SDM semakin tinggi, harapannya SDM tadi punya kapabilitas bersaing pada global kerja nasional dan internasional, sebagai akibatnya sanggup semakin tinggi kesejahteraan hidupnya.
  3. Untuk Menjaga Stabilitas Harga Barang, Ada banyak faktor yg mempengaruhi harga barang pada pasar, mulai dari sisi positif misalnya meningkatnya demand hingga sisi negatif misalnya terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia merupakan demi menjaga harga barang agar terjangkau bagi rakyat dan terhindar dari fluktuasi.
  4. Mendorong untuk membangun iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara sanggup memperoleh pendapatan tambahan dari pajak bisnis.
  5. Mampu menyelesaikan permasalahan dasar yang menjadi hal penting dalam proses pembangunan.
  6. Mampu menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan pemerintah.
  7. Mampu mengusahakan peningkatan pemasukan pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat.
  8. Melakukan monitoring terhadap sumber-sumber ekonomi.
  9. Menaikkan percepatan investasi di negara.
  10. Menciptakan keadilan nasional.

Baca Juga:
Fluktuasi Adalah: Pengertian dan Penyebabnya
Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya
Investor Adalah: Pengertian, Resiko dan Tipsnya Supaya Sukses

Jenis Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan pajak fungsional

Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian secara makro,  yang dampaknya hanya terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan pajak fungsional termasuk beasiswa perguruan tinggi, pendanaan awal, dan banyak lagi.

2. Kebijakan Fiskal yang Disengaja/ Direncanakan

Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal  ini yaitu untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, seperti pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal yang disengaja seperti alokasi APBN untuk sektor kesehatan selama pandemi dan pelonggaran pajak perusahaan.

3. Kebijakan pajak tak disengaja

Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam bentuk keputusan/aturan yang dimaksudkan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non pemerintah, misalnya dengan menetapkan harga eceran tertinggi.

4. Kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Nah, kebijakan fiskal seperti ini dilakukan saat perekonomian sedang turunnya daya beli masyarakat dan pengangguran tinggi.

Dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.  Contoh kebijakan fiskal ekspansif yaitu yang terjadi sekarang, dimana Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sepanjang tahun 2020-2021 mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif. Hal tersebut membuat defisit belanja pemerintah tetap besar dalam menopang perekonomian di tengah pandemi COVID-19.

5. Kebijakan fiskal kontraktual

Kebijakan fiskal kontraktual adalah kebijakan yang mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengalahkan inflasi. Caranya adalah dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran.

Jenis kebijakan ini diberlakukan ketika ekonomi yang berkembang mulai memanas (overheat) untuk mengurangi tekanan permintaan.  Contoh dari kebijakan fiskal ini yaitu ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) menjadi 35% terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

Baca Juga: Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Simulasi Pembayaran

Instrumen Kebijakan Fiskal

1. Perpajakan

Instrumen kebijakan fiskal pertama yaitu perpajakan semua sektor dalam dan luar negeri. Untuk mencapai tujuan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pemotongan, penambahan, penundaan, bahkan penghapusan.

2. Pengeluaran Pemerintah

Kedua yaitu pengeluaran pemerintah, yang juga dapat dikurangi atau ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika neraca pembayaran negara mengalami defisit,  pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya di bidang-bidang tertentu, misalnya dengan menunda pembayaran THR kepada pegawai negeri.

3. Utang Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu penerbitan obligasi atau surat utang kepada warga negara. Tidak seperti utang luar negeri, obligasi pemerintah memiliki bunga kupon atau premi komisi ketika pemerintah membayar kembali pinjaman kepada masyarakat.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Berikut adalah contoh kebijakan fiskal yang ada di Indonesia:

Contoh pertama dari kebijakan fiskal di Indonesia yaitu pengampunan pajak, yang membebaskan pajak dalam bentuk pengurangan atau penghapusan untuk jangka waktu tertentu bagi mereka yang ingin menyatakan semua kekayaannya.

Contoh kedua dari kebijakan fiskal yaitu subsidi bahan bakar dan gas. Kebijakan fiskal di sektor BBM ini bertujuan untuk memperlancar pergerakan dan transaksi ekonomi masyarakat.

  • Harga Eceran Tertinggi (HET)

Contoh terakhir dari kebijakan fiskal yaitu menetapkan harga jual maksimum untuk barang-barang tertentu, yang dikenal sebagai kebijakan HET. Barang dengan HET biasanya obat-obatan dan kebutuhan.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Sudah tahu belum perbedaan antara kebijakan kebijakan fiskal dengan moneter?

Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Namun fokus atau ruang lingkup kedua kebijakan tersebut berbeda. Kebijakan fiskal berfokus pada penerimaan pemerintah dari  pajak dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat.

Baca Juga: Kebijakan Moneter: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Instrumennya