Buku panduan pemilu tahun 2022

Pada tanggal 12 Oktober 2022 STIKSAM ikut serta dalam sosialisasi BAWASLU Kota Samarinda bersama Perguruan Tinggi dalam pengawasan partisipatif bersama menuju pemilu sehat pada pemilihan umum tahun 2024. Dihadiri oleh 15 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Samarinda, yaitu UINSI Samarinda, UNTAG, UMKT, UNMUL, UNU, Univ. Widya Gama Mahakam, STIKSAM, Akbid Bunga Husada, IKIP PGRI Kalti., Politeknik kesehata dan Negeri Samarinda, STIKOM Mahakam, STIMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, STIH Awang Long dan S1-PIN. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Aston Kota Samarinda. Narasumber pada sosialisasi dihadiri DR. Saiful Ketua Panwaslu Kaltim, dan DR.(c) Abdul mukmin dari Univ. Widya Gama Mahakam. pemateri meberikan pemahaman perguruan tinggi bersama mahasiswa perlu agent berubahan dalam pengawasan pemilu, maka perlu pelibatan/keikutsertaa publik khususnya kampus untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi,mewujudkan pemilu, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan. Maka Bawaslu kota Samarinda mengajak civitas akademik PT dan PTS di Kota Samarinda memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam progam KKN di tiap Kampus kedepan. Tujuannya ada peran serta mahasiswa dalam agent berubahan pola pikir masyarakat dengan money politik pada umumnya agar terhindar dan menjadikan generasi masyarakat indonesia yg lebih sehat dalam memilihi pemimpinnya kedepan.

Table of Contents Show

Apa itu PPS dalam Pemilu?
Apakah Bawaslu termasuk lembaga negara?
Apakah Bawaslu berwenang menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional?

“Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik jumlahnya tidak banyak kalau dibandingkan dengan masyarakat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa walaupun zaman terus berubah namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa yaitu semangat dan idealisme yang selalu berkobar.” memaparkan esensi dari pertemuan kali ini ya pengawasan partisipatif sosialisasi kami tentunya ingin mengajak kawan-kawan untuk berperan aktif nanti ketika menjelang Pemilu 2024.

“Pengawasan partisipatif yg dilakukan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa dan yang paling penting seluruh Bawaslu yang ada di Indonesia sepakat bahwa mahasiswa komponen terpenting sebagai agen perubahan.”

pemateri “Berbicara politik itu berbicara bagaimana caranya untuk menang meskipun kadang untuk menang itu menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara tentunya berbenturan dengan undang-undang, siapa yang bisa menyuarakan ketika berbenturan dengan undang-undang bahwa itu tidak boleh. Salah satu yang berani adalah mahasiswa.” Tambahnya. Bawaslu menyimpan harapan yang besar terhadap mahasiswa. “Harapan kedepan teman-teman mahasiswa semua bisa menjadi pelapor dengan idealismenya dan keberaniannya. Jika tidak mau menjadi pelapor pun setidaknya menjadi informan bagi kita dengan menyampaikan informasi terkait pelanggaran yang terjadi.” Ucapnya.

Selain pemaparan materi dan harapan setiap peserta acara, adapun masukkan dari perwakilan STIKSAM bidang kemahasiswaan apt. Achmad Kadri Ansyori,.M.Sc. perlunya kerja sama Bawaslu pada progam pemerintah selain progam KKN dalam penyuluhan danduta Bawaslu yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan adanya progam kinerja/kerja dengan sebutan magang di Bawaslu selama 6 bulan dimana dapat dikonversi menjadi 20 sks dengan dibukti sertifikat magang dan waktu magang, sehingga mahasiswa mendapat pengalaman luar biasa diluar kampus pengalaman kerja dan kondisi real pekerjaan bawaslu di masyarakat. dimana progam ini sangat membantu pemerintah mewujudkan kampus merdeka dalam dunia perkuliahan di kampus. semoga saran yang diberikan dapat jadi masukan bawaslu sebagai angin segar dengan terbatasnya dana dan anggota bawaslu yang ada, sehingga progam MBKM dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Diakhir acara dilakukan juga penanda tangan MoU dari Bawaslu kesemua 15 PTS di Kota Samarinda sebagai dari pilar pilar suksesnya pemilu serentak tahun 2024. “Peran aktif dan semuanya elemen masyarakat kampus lakukan hari ini adalah upaya bagaimana kita ingin menjaga demokrasi, karena demokrasi yang berjalan sesuai regulasi yang ada. Mahasiswa merupakan kelompok menengah dimana mampu masuk ke atas atau bawah yang dianggap sebagai orang yang mampu menyuarakan suara rakyat.

Apa itu PPS dalam Pemilu?

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

Apakah Bawaslu termasuk lembaga negara?

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Apakah Bawaslu berwenang menangani pelanggaran Pemilu pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional?

Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.