Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah

Di materi Sejarah Kelas 12 ini, kita bakal bahas konsep dwifungsi ABRI era Orde Baru. Yuk, simak pembahasannya!

Hai, Sobat Zenius! Apakah elo tahu kalau dahulu, tentara Indonesia bukan hanya mempunyai wewenang sebagai kekuatan militer negara, tetapi juga sebagai pengatur pemerintahan negara? 

Nah, konsep ini disebut sebagai dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah suatu konsep yang muncul dari kebuntuan tentara Indonesia untuk tetap berkontribusi untuk negara selepas Indonesia berdaulat sebagai sebuah negara.

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah
Ilustrasi ABRI (Dok. Wikimedia Commons).

Oke, mari kita mulai pembahasan lengkapnya!

Dwifungsi ABRI

Kenapa konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini muncul dan direalisasikan pada era Orde Baru? Kita mesti lihat gimana konteks kehidupan bernegara pada era tersebut. Nah, selepas Indonesia berperang mempertahankan kemerdekaan dan adanya berbagai operasi militer untuk menumpaskan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, tentara Indonesia mengalami kebuntuan untuk ikut berpartisipasi bagi kemerdekaan.

Kita tahu kalau setelah Indonesia merdeka, ada berbagai tantangan dari pihak luar yang mengancam kedaulatan Indonesia. Semua tantangan ini, kan, dihadapi oleh tentara Indonesia. Namun, setelah tantangan-tantangan dari pihak luar tersebut mulai terkikis satu per satu, pemerintah era tersebut mulai berpikir bagaimana caranya supaya tentara Indonesia bisa terlibat lagi untuk negara ini.

Ibaratnya, kalau Avengers-nya Marvel berhasil melawan musuh-musuh yang mengancam dunia dan semua musuh tersebut sudah dikalahkan, selanjutnya, mau ngapain lagi? Kira-kira begitu, ya, ilustrasinya, hehe.

Konsep dwifungsi ABRI pertama kali digagas oleh Abdul Haris Nasution pada pidatonya di ulang tahun Akademi Militer Nasional tanggal 13 November 1958. Gagasan tersebut diperkenalkannya dengan istilah Jalan Tengah. Gagasan tersebut pada akhirnya diresmikan sebagai kebijakan politik era Orde Baru lewat Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982.

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah
Potret Abdul Haris Nasution (Dok. Wikimedia Commons).

Baca Juga: Latar Belakang dan Visi Pemerintahan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Tentara Indonesia tidak ingin terlalu mengintervensi pemerintahan dan merusak demokrasi karena hal tersebut justru akan berubah menjadi “junta militer”, yaitu pemerintahan diktator militer. Oleh karena itu, kebijakan dwifungsi ABRI ini dipercaya dapat mengakomodasi kebutuhan tentara Indonesia untuk terus berpartisipasi selepas kemerdekaan Indonesia.

Sebelum lanjut, kalau elo mau nonton video pembahasan tentang konsep dwifungsi ABRI secara lebih lengkap, bisa diakses lewat link di bawah ya!

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah

Penghapusan Dwifungsi ABRI 

Oke, sekarang ayo kita lanjut!

Pada praktiknya, konsep dwifungsi ABRI era Orde Baru ini justru melenceng dari niat awalnya. Sebagai suatu organisasi, ABRI memiliki peran dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pemerintahan. Peran ABRI sebagai organisasi militer era Orde Baru tersebut dikenal dengan istilah “dinamisator dan stabilisator” dalam politik dan ekonomi bangsa.

Dwifungsi ABRI memungkinkan ABRI mempunyai kekuasaan negara dan hal ini membuat demokrasi terkikis. Selain itu, kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika militer memegang kekuasaan. Militer dianggap terlalu mencampuri urusan sipil dan negara.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, dwifungsi ABRI perlahan-lahan dihapuskan. Kesepakatan ini terjadi pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000 dan akan dimulai setelah Pemilihan Umum (pemilu) 2004 serta diharapkan telah selesai pada pemilu 2009.

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah
Pengunduran diri Presiden Soeharto (Dok. Wikimedia Commons).

Oke, setelah kita membahas konsep dwifungsi ABRI, di bawah ini ada soal yang bisa langsung dikerjain. Selamat mengerjakan!

Baca Juga: Kelebihan dan Kelemahan Era Orde Baru Indonesia – Materi Sejarah Kelas 12

Contoh Soal

  1. Kebijakan Dwifungsi ABRI menunjukkan bahwa militer tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan melainkan bertugas juga dalam bidang .…

a. Pendidikan

b. Kebudayaan

c. Kependudukan

d. Sosial-politik

e. Kesejahteraan

Pembahasan:

  1. Melalui kebijakan dwifungsi ABRI era Orde Baru, pihak militer memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai penjaga keutuhan kedaulatan NKRI, tetapi juga terlibat dalam urusan politik negara, yaitu ikut andil dalam pemerintahan dan mengurusi kebijakan sosial masyarakat.

Jawaban: d.

****

Oke! Sekarang, kita sudah selesai membahas konsep dwifungsi ABRI. Oh, ya, selain Sejarah, ada banyak pelajaran lainnya di Zenius, seperti Matematika, Biologi, Sosiologi, dan masih banyak lagi. Elo bisa akses itu semua di sini secara GRATIS menggunakan akun yang sudah didaftarkan di website atau lewat aplikasi Zenius. Selamat belajar!

Baca Juga: Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah

Dampak dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah
Lihat Foto

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Prajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.

KOMPAS.com - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan perangkat negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara dari serangan dalam maupun dari luar negeri. Pada masa awal orde baru, ABRI terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian.

Sejak Oktober 1971 unsur angkatan perang pada ABRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan.

Rikan dalam jurnal Konsep Dwifungsi ABRI dan Peranannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998 menyebutkan, bahwa awal mula muncul konsep dwifungsi ABRI dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution pada tanggal 12 November 1958 pada hari peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN).

Baca juga: TNI, Sejarah dan Fungsinya

Hal ini dilatarbelakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa.

Dwifungsi ABRI dilandaskan oleh ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Seperti namanya dwifungsi atau yang berarti dua fungsi, ABRI memiliki dua fungsi yang berbeda.

Dwifungsi ABRI adalah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Atau sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer negara dan pengatur pemerintahan negara. Sehingga anggota ABRI mendapatkan kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu. 

Baca juga: Makna Kebangkitan Nasional bagi Kehidupan Saat Ini

Dampak dari adanya dwifungsi ABRI ini adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan. Hal ini juga menjadikan tidak transparannya sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu.

Puncak dari masa kejayaan dwifungsi ABRI terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet Soeharto.

  • Penghapusan Dwifungsi ABRI

ABRI yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Namun dalam kekuasaan yang dipegang militer ini kerap terjadi pelanggaran HAM serhingga sering terjadi kerusuhan.

Militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. 

Dwifungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto.

Baca juga: Apa Arti Dwifungsi ABRI?

Penghapusan dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi TNI.

Hingga pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus dwifungsi ABRI yang perlahan mulai diberlakukan pada Pemilu 2004 dengan harapan semuanya sudah selesai pada Pemilu 2009.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya