Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari pemerintahan parlementer adalah

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Sistem parlementer" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Peta perbedaan jenis sistem parlementer

  Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.

  Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.

  Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Politik

Bagian dari seri tentang

Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia Filsafat politik

Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi

Disiplin akademik Ilmu politik (Ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif

Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi

Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik

Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum

Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu

Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik

Portal politik

l b s

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Pendalaman teori Republik konstitusional Monarki konstitusional Presidensial Semipresidensial Parlementer Parlementer

Kepala negara	Presiden	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer	Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden	ditentukan jangka waktu (4-6 tahun)	–
Masa pemilihan umum legislatif	tepat waktu	berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menter
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian	Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan	Eksekutif	Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden	Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden	Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya	tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak	ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional	Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif	merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak	ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)	dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya	tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya	tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu	hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya	tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan	Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum	pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara	dianggap bangsawan/feodal

Bentuk pemerintahan di berbagai negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
• Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
• Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Artikel utama: § Daftar negara oleh sistem pemerintahan#Sistem parlementer

Patung Nelson Mandela dari Afrika Selatan di Parliament Square, London

Amerika

Parlemen Kanada

Negara

Antigua dan Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Kanada
Dominika
Grenada
Jamaika
Saint Kitts dan Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent dan Grenadines
Trinidad dan Tobago

Sansad Bhavan, parliament building of largest democracy, India

Council of Representatives of Iraq

Knesset of Israel in Jerusalem

Parlemen Malaysia

Asia

Negara

Bangladesh
Bhutan
Kamboja
India
Irak
Israel
Jepang
Kuwait
Kirgistan
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Nepal
Pakistan
Singapura
Thailand

Eropa

Gedung administrasi Parlemen Albania

Negara

Albania
Austria
Belgia
Bulgaria
Kroasia
Ceko
Denmark
Estonia
Finlandia
Jerman
Yunani
Hongaria
Islandia
Irlandia
Italia
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luksemburg
Republik Makedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Belanda
Norwegia
Polandia
Serbia
Slowakia
Slovenia
Spanyol
Swedia
Swiss
Britania Raya

Pasifik

Parlemen Selandia Baru

Negara

Australia
Selandia Baru
Papua Nugini
Samoa
Vanuatu

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Referensi

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_parlementer&oldid=21029855"