DanielMnsng @DanielMnsng February 2019 1 280 Report Identifikasikan tiga unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik
helmysaleh
tiga unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik antara lain adalah : 78 votes Thanks 174
Recommend Questions
elaaa04 May 2021 | 0 Replies apa makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)?
wiwindevibrata May 2021 | 0 Replies landasan konstitusional politik luar negri ind
putripriskila89 May 2021 | 0 Replies Apa pendapatmu tentang keragaman suku bangsa di Indonesia?
PutriKusumawardhani May 2021 | 0 Replies Cara mengelola sumber kekayaan alam Indonesia agar dapat memperkuat Wawasan Nusantara
Paturachman May 2021 | 0 Replies jelaskan pengertian MOSI
Brenk11 May 2021 | 0 Replies Bagaimanakah peran negara dalam pandangan fasisme
fitri7693 May 2021 | 0 Replies Samakan sistem pembagian kekuasaan yg diterapkan oleh negara indonesia dengan amerika serikat
fawaz07 May 2021 | 0 Replies kapan dan oleh siapakah undang undang dasar 1945 ditetapkan
haryashadiqin May 2021 | 0 Replies Kapan hari Sumpah Pemuda dilaksanakan?
dedi21172 May 2021 | 0 Replies gambar warna coklat pada peta menunjukan daerah
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis. Ketiga unsur pokok tersebut memiliki perannya masing-masing. Peran dari ketiganya adalah menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, pelayanan public dan juga objek dari pelaksanaan kebijakan. Ketiga unsur tersebut adalah?
Jawaban: C. Pemerintah, swasta dan masyarakat Dilansir dari Encyclopedia Britannica, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis. ketiga unsur pokok tersebut memiliki perannya masing-masing. peran dari ketiganya adalah menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, pelayanan public dan juga objek dari pelaksanaan kebijakan. ketiga unsur tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perhatikan pernyataan berikut 1) Kegiatan individu warga negara biasa yang dapat diamati 2) Kegiatan yang dilakukan atau diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat atau pelaksana keputusan politik 3) Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama 4) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi) Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas Dari pernyataan diatas yang merupakan ciri-ciri good governance menurut Laode Ida adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhirakhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat (stakeholders). Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalahmasalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi. b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. d. Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama. e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. 3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokat atau politisi. 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU). 7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan ban
|