Jelaskan apa itu sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda?

adjar.id – Adjarian, pada awal kemerdekaan Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi liberal.

Sesudah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menanggung bebas ekonomi dan keuangan yang cukup berat.

Hal ini tidak lepas dari dampak disepakatinya ketentuan-ketentuan konferensi meja bundar, yaitu meningkatkan nilai utang indonesia, baik utang dalam negeri maupun luar negeri.

Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada awal masa kemerdekaan Indonesia yang menjadi materi sejarah kelas 12 SMA.

Baca Juga: Latar Belakang Sejarah Pembebasan Irian Barat Tahun 1963

Adanya struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial membuat nilai ekspor Indonesia masih bergantung pada hasil perkebunan pada saat itu.

Sedangkan, nilai hasil perkebunan pada saat itu masih jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II.

Hal itulah yang menimbulkan permasalahan bagi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Yuk, kita simak bagaimana sistem ekonomi pada awal masa kemerdekaan diterapkan berikut ini, Adjarian.

“Masih tertinggalnya struktur perekonomian yang diwarisi kolonial membuat nilai ekspor Indonesia turun.”

Permasalah Ekonomi

Pemerintah Indonesia saat itu mengalami permasalah ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang.

Permasalahan jangka pendek yang dialami saat itu yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup di Indonesia.

Nah, permasalahan jangka panjangnya yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkatan hidup yang rendah.

Pada awal kemerdekaan, pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar, yang bisa dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang.

Baca Juga: Sistem Ekonomi Nasional pada Awal Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak memiliki memiliki komoditas ekspor lain selain hasil perkebunan.

Kondisi inilah yang membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi.

“Menurunnya volume perdagangan internasional membuat stabilitas perekonomian Indonesia mengalami masalah.”

Kebijakan Ekonomi Liberal

Indonesia kemudian menempuh kebijakan ekonomi liberal untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada.

Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Soemitro.

Nah, sasaran yang ditekankan pada program ini yaitu pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.

Kebijakan ini jugta diikuti dengan adanya peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing.

Lalu, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda.

Baca Juga: Sejarah Pelaksanaan Pemilu Pertama di Indonesia, Pemilu 1955

Misi pengiriman delegasi ini yaitu untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau finek yang dilakukan pada 7 Januari 1956.

Adapun rancangan persetujuan finek yang diajukan Indonesia kepada pemerintah Belanda, yaitu:

1. Pembatalan persetujuan finek hasil KMB.

2. Hubungan finek Indonesia dan Belanda didasari atas hubungan bilateral.

3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

“Misi mengenai masalah finansial ekonomi dilakukan kepada pemerintah Belanda untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.”

Akan tetapi usulan pemerintah Indonesia itu ditolak oleh pemerintah Belanda, yang membuat pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya sendiri.

Hal ini dilakukan dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanada pada 13 Februari 1956 yang bertujuan untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Kemudian Indonesia melakukan upaya lain yaitu dengan membentuk Biro Perancangan Nasional pada masa Kabinet Ali II.

Tugas dari biro ini yaitu untuk merancang pembangunan jangka panjang yang dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional.

Biro ini juga kemudian merancang Rencana Program Pembangunan Lima Tahun atau RPLT yang kemudian rancangan ini disetujui oleh parlemen.

Baca Juga: Jenis-Jenis Tradisi Sejarah pada Masyarakat Indonesia Masa Aksara

Akan tetapi Adjarian, karena ada beberapa faktor, baik internal maupun eksternal RPTL ini sulit untuk dilaksanakan.

Hal ini membuat perekonomian Indonesia semakin terpukut ditambah adanya ketegangan politik yang memunculkan beberapa pemberontakan.

Sehingga, memerlukan biaya yang tinggi dan mendorong penningkatan presentasi defisit anggaran pemerintah menjadi 100% pada 1960.

Nah Adjarian, itulah tadi sistem ekonomi liberal yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang salah satunya dengan penerapan industrialisasi.

Sekarang, yuk, simak informasi di bawah ini!

Pertanyaan

Apa tujuan pengiriman delegasi ke Belanda pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap?

Petunjuk: Cek halaman 3.

Doni Setyawan | Mei 10, 2016 | Masa Kolonial Barat |

Sekitar tahun 1850 di Belanda mulai muncul gerakan menentang kesewenang-wenangan Belanda dalam menerapkan Sistem Tanam Paksa (1830-1870). Tanam Paksa sangat menguntungkan bagi Belanda, akan tetapi membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Berbagai golongan liberalis di Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Baik itu kaum humanis maupun kapitalis menolak adanya sistem tanam paksa. Kaum Humanis didasarkan pada sistem tanam paksa tidak berperikemanusiaan, sedangkan kaum kapitalis berlandaskan bahwa sistem tanam paksa tidak menciptakan sistem ekonomi yang sehat.

Politik ekonomi liberal dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yang besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.
Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.
Kemenangan partai liberal di Belanda.
Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan beberapa peraturan antara lain :

Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh Indie (1854) : Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
Indishe Comtabiliteit Wet (1867) : Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda
Suiker Wet : Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yg secara berangsurangsur akan dialihkan kepada fihak swasta.
Agrarish Wet (undang-undang Agraria) 1870: isinya :

Undang-undang Agraria 1870: isinya :

Isi undang-undang Agraria tahun 1870 : 1) gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah, tanah dapat disewakkan paling lama 75 tahun, 2) tanah milik pemerintah antara lainh hutan yang belum dibuka, tanah yang berada diluar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adat, 3) tanah milik penduduk antara lain sawah, ladang dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. tanah semacam ini boleh disewakan kepada swasta selama 5 tahun. Tujuan UU Agraria 1870 adalah : melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing, member peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia dan membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, terutama menjadi buruh di perkebunan

Setelah UU Agraria 1870 diterapkan,di Indonesia memasuki Imperalisme modern dengan diterapkan Opendeur Politiek,yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing,hal itu berati Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan yaitu:

mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa.
mendapatkan tenaga kerja yg murah.
menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
menjadi tempat penanaman modal asing.

Dampak Politik Pintu Terbuka

Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda
Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda.
Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi.
Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.
Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan Import dari Eropa.
Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan kereta api.
Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar peraturan poenalie sanctie. Pada tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Koeli Ordannantie. Peraturan ini memberikan jaminan bagi majikan apabila pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka berakhir. Hukuman yang diberikan kepada para pekerja di perkebunan Belanda disebut Poenalie santie. Hukuman ini khususnya di perkebunan Belanda di daerah Sumatera Timur.