Jelaskan bagaimana penerapan pancasila pada masa orde lama

Jakarta -

Pancasila adalah ideologi bangsa dan akan terus menerus menjadi dasar filsafat negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila mengalami berbagai proses dinamika yang berbeda-beda, termasuk pada masa orde baru. Kira-kira bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru?

Seperti yang diketahui, masa orde baru ditandai dengan momentum G 30 S/PKI yang meletus sebagai peristiwa kudeta pada tanggal 30 September 1965.

Pada malam itu, ada enam Jenderal yang meninggal dan menandai runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), TNI AD kemudian memiliki kekuatan politik untuk membubarkan PKI yang pada saat itu dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa G 30 S/PKI.

Di waktu yang bersamaan, Supersemar juga menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Soekarno.

Presiden Soekarno kehilangan jabatan tertinggi negara tersebut Melalui TAP No. XXXIII/MPRS/1967 dan sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif.

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintah ingin menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan masif melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Bahkan saat itu, program P4 ini disosialisasikan di sekolah-sekolah sebagai doktrin ideologis.

Meski begitu, penerapan pancasila pada masa orde baru ternyata tetap memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja kekurangan dan kelebihan itu?

1. Kekurangan dalam Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

Mengutip dari penelitian ilmiah yang berjudul Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (2018) yang ditulis oleh Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama bahwa ada beberapa kelemahan terbesar penerapan Pancasila pada masa orde baru, yaitu:

- Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun

- Merebaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

- Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4

- Adanya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara

- Adanya penindasan secara fisik, seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya

- Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non pribumi (keturunan) dan golongan minoritas

2. Kelebihan dalam Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, Indonesia masih mengalami transisi politik dari era Soekarno ke era Soeharto. Hal ini juga membawa narasi segar mengenai beberapa kebijakan-kebijakan penting.

Hal-hal fundamental terkait ekonomi, pangan, stabilitas negara, dan lain sebagai lambat laun mulai membaik di awal-awal era orde baru.

Hal ini juga menjadi bukti kelebihan penerapan Pancasila pada masa orde baru yang sangat masif walaupun terkesan otoriter. Berikut beberapa kelebihan penerapan Pancasila masa orde baru:

- Eskalasi yang signifikan dari segi GDP per kapita Indonesia dari 70 USD menjadi 1000 USD

- Implementasi program Keluarga Berencana untuk mengontrol jumlah populasi penduduk

- Masyarakat diwajibkan untuk sekolah dan terlihat dari jumlah angka buta huruf yang menurun drastis

- Program Swasembada Pangan terlaksana dengan baik

- Stabilitas keamanan meningkat

- Rencana Pembangunan Lima Tahun dapat terealisasi

- Membangun diplomasi dan kerja sama antara negara-negara internasional

Nah, itulah penjelasan mengenai penerapan Pancasila pada masa orde baru termasuk kelemahan dan kelebihannya. Semoga menambah wawasan detikers, ya!

Simak Video "Ketuanya Tak Hafal Pancasila dan Mundur, Para Waka DPRD Lumajang Kaget"



(faz/faz)

Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Lama. Foto: Pixabay

Terdapat tiga periode soal penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan di setiap periodenya pun berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi sosial-budaya yang berada dalam masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.

Masa Orde Lama ini merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini tiga periode penerapan Pancasila saat Orde Lama:

Pada periode ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi.

Pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu:

  1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso ini bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis.

  2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII) yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam.

Penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni:

  1. Republik Maluku Selatan (RMS)

  2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

  3. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin lepas dari NKRI.

Dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Namun, Konstituante gagal menjalankan tugasnya hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan kembali memakai UUD 1945.

Periode ini juga dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi Presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila.

Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI.

Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham Komunis.