Jelaskan pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945

Jawaban:

Pada masa orde lama terjadi penyimpanan terhadap pasal 23 UUD 1945, hal tersebut terjadi ketika Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang diawali ketika DPR pada saat itu menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh presiden.

Penjelasan:

APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pengelolaan untuk keuangan negara yang tujuannya yaitu untuk memakmurkan rakyat, hal tersebut tertuang dalam pasal 23 UUD NRI 1945.

Pada masa orde lama tepatnya pada era demokrasi terpimpin (awal tahun 1960) terjadi konflik yang dimana parlemen menolak atau menentang keras Rencana pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) memprovokasi dalam pemboikotan RAPBN tersebut. Tapi ternyata Soekarno tetap meloloskan RAPBN tersebut dengan cara membubarkan parlemen hasil pemilu 1955, hal ini diperkuat oleh Penpres Nomor: 3 1960 tepatnya pada tanggal 5 Maret 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955.

Selengkapnya tentang penyimpangan pada masa orde lama di https://brainly.co.id/tugas/23377866

#BelajarBersamaBrainly

Jelaskan pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945

Jelaskan pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945
Lihat Foto

Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin (depan, nomor dua dari kiri, mengenakan jas dan bercelana pendek), bersama Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, dan menteri-menteri kabinet pertama, 4 Oktober 1945.

KOMPAS.com - Dalam perjalanan negara Indonesia setelah kembali menggunakan UUD 1945, ternyata masih cukup banyak penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi.

Dalam buku Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru (2008) karya Sulastomo, pemerintahan era Orde Lama dinilai tidak kondusif sebagai pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak terkendali selama pemerintahan Presiden Sukarno. Setelah kembali ke UUD 1945, Presiden Sukarno menerapkan demokrasi terpimpin.

Menurut buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Rerpimpin, 1959-1965 (1996) karangan Ahmad Syafii Maarif, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Namun dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak kepntingan dan ambisi politik yang membuat konstitusi menjadi melenceng.

Baca juga: Konstitusi yang Pernah Ada di Indonesia

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno kemudian membuat beberapa gebrakan. Salah satunya produk hukum yang diberi nama penetapan presiden (penpres).

Penpres ini merupakan keputusan presiden yang oleh presiden sendiri secara sepihak memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Penpres tersebut dibuat presiden tanpa persetujuan DPR.

Berikut contoh penpres yang dikeluarkan Presiden Sukarno, yaitu:

  • Penpres No 2 tahun 1959 untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
  • Penpres No 7 tahun 1959 untuk membubarkan beberapa partai politik.
  • Penpres No 1 tahun 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
  • Penpres No 3 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
  • Penpres No 4 tahun 1960 untuk membentuk DPR-GR (Gotong Royong) sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.

Dengan kondisi itu presiden sudah melakukan penyimpangan terlalu jauh terhadap UUD 1945 dan dianggap sudah bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan.

Baca juga: Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Jelaskan pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945

Jelaskan pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945
Lihat Foto

kemdikbud.go.id

Sidang MPRS tahun 1966

Kinerja MPRS dan DPR-GR

Lembaga tertinggi saat itu adalah MPRS dan DPR-GR, yang ternyata juga melakukan beberapa penyimpangan. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan yang diambil hanya untuk memperkuat kedudukan presiden.

Perang sekutu pada perang dunia 1 mengalami kesulitan menaklukan turki karena

sebutkan tokoh tokoh masa orde lama beserta perannya​

sebutkan tokoh dan peran nya pada masa orde lama​

Cerita rakyat yang berisi sejarah dan kepahlawanan di sebut....

Belanda melakukan pelayaran hongi untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah di Maluku. Belanda juga memaksa rakyat Maluku melaksanakan kerja rodi dan … menjadi tentara Belanda secara sukarela agar mendapat upah. perlawanan yang dilakukan pattimura terhadap belanda adalah? ​

apa saja riwayat organisasi sultan agung tritayasa? ​

Kisah perang jamal singkat

9² + 9² + 9² + 9² + 9² + 9²+ 9² + 9² + 9² = ....a. [tex]{9}^{11}[/tex]b. [tex]{9}^{25}[/tex]c. [tex]{9}^{2}[/tex]d. [tex]{9}^{3}[/tex][tex] \\ [/tex][ … tex] \\ [/tex]Abicin pohin​

landasan dasar dan perbedaan pendapat antara abu hasan al asyari dan abu mansur al maturidhi

jelaskan sikap Muhammad addumairi dalam mencari dan mempelajari sebuah ilmu dan meriwayatkan hadis​

Perang sekutu pada perang dunia 1 mengalami kesulitan menaklukan turki karena

sebutkan tokoh tokoh masa orde lama beserta perannya​

sebutkan tokoh dan peran nya pada masa orde lama​

Cerita rakyat yang berisi sejarah dan kepahlawanan di sebut....

Belanda melakukan pelayaran hongi untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah di Maluku. Belanda juga memaksa rakyat Maluku melaksanakan kerja rodi dan … menjadi tentara Belanda secara sukarela agar mendapat upah. perlawanan yang dilakukan pattimura terhadap belanda adalah? ​

apa saja riwayat organisasi sultan agung tritayasa? ​

Kisah perang jamal singkat

9² + 9² + 9² + 9² + 9² + 9²+ 9² + 9² + 9² = ....a. [tex]{9}^{11}[/tex]b. [tex]{9}^{25}[/tex]c. [tex]{9}^{2}[/tex]d. [tex]{9}^{3}[/tex][tex] \\ [/tex][ … tex] \\ [/tex]Abicin pohin​

landasan dasar dan perbedaan pendapat antara abu hasan al asyari dan abu mansur al maturidhi

jelaskan sikap Muhammad addumairi dalam mencari dan mempelajari sebuah ilmu dan meriwayatkan hadis​