Perkembangan bidang politik, mencakup persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, & hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan & kebutuhan masyarakat & negara.
| Source: Pihak Ketiga |
Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum Nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar negeri, namun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
dibaca normal 2 menit
Penulis: Cicik Novita
tirto.id - 20 Jul 2021 10:45 WIB
View non-AMP version at tirto.id
tirto.id - Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pegangan warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lima sila Pancasila tidak dapat dilepaskan penerapannya dalam semua lini baik lingkungan sekitar maupun dalam keluarga.
Tak hanya itu, dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, juga sosial budaya pun nilai-nilai Pancasila tak bisa ditinggalkan. Nilai-nilai ini bahkan harus terus diwujudkan sebab Pancasila sendiri dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa yang luhur.
Bidang Politik dan Hukum
Merujuk pada laman Belajar.kemdikbud.go.id perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik serta hukum ada pada lembaga-lembaga negara yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
Dalam hal hak asasi manusia, demokrasi dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila adalah standar yang harus jadi patokan dalam melaksanakannya. Semua demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab serta tidak berat sebelah dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada di UU.
Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, juga sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, bahkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung hak asasi manusia.
Baca juga: Siapa Saja Tokoh dalam Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945?
Bidang Ekonomi
Untuk menjalankan perekonomian negara, sistem yang digunakan diambil dari nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional diambil dari UUD 1945 pasal 33, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
Selain itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bidang Sosial Budaya
Perubahan dalam sistem nilai dan budaya pasti terus terjadi di sebuah negara. Namun agar dapat terarah pada terwujudnya masyarakat yang Pancasilais, perubahan itu harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.
Jadi walau sudah maju dan modern, tetapi nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila.
Infografik SC Perwujudan Nilai Pancasila di Berbagai Bidang. tirto.id/Fuad
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Senada, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan miskin kaya, pejabat atau bukan. Misalnya, saat menjaga keamanan bersama dengan ronda serta siskamling, semua warga sebaiknya ikut partisipasi.
Lembaga adat ada pula yang turut andil seperti Pecalang di Bali. Pecalang merupakan warga dari adat yang bertugas mengamankan lingkungan masyarakat Bali.
Baca juga: Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
Kehidupan keluarga
Penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai moral Pancasila pada anak-anak agar dapat bersosial dengan baik di kehidupan masyarakat sekitarnya. Pancasila sendiri memiliki enam karakteristik yakni bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebhinekaan global.
Misalnya, seperti dilansir laman Bpip.go.id dalam sila pertama, orang tua bisa mengajak anak beribadah bersama serta menghargai agama lain yang berbeda dengan agamanya.
Sila kedua diterapkan dengan saling interaksi bersama saudara, teman, tetangga sehingga muncul rasa empati dan simpati atas kemalangan yang dirasakan orang lain. Anak bisa diedukasi untuk menghibur temannya yang sedih dengan kata-kata baik atau menolong orang lain yang sedang kesulitan.
Sila ketiga dapat dilihat penerapannya saat anak-anak berhadapan dengan lingkungan sekolah yang terdapat banyak perbedaan suku, bahasa, agama, dan lainnya, sehingga anak belajar bertoleransi dan menghargai.
Sila keempat diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi bersama keluarga, teman, atau orang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Karena semua manusia punya hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat serta menentukan keinginannya.
Orang tua bisa menanyakan pendapat anak, untuk melatihnya memiliki pendapat dan keinginan sendiri, serta menghargai pendapat orang lain.
Sedangkan sila kelima adalah dengan berbagi pada sesama, baik itu orang yang dikenal maupun tidak dikenal yang sedang membutuhkan. Hal itu akan mempertebal rasa keadilan sosial serta tak membeda-bedakan siapa pun.
Baca juga: Pengamalan Sila 1-5 Pancasila di Lingkungan Masyarakat & Contohnya
Baca juga artikel terkait PANCASILA atau tulisan menarik lainnya Cicik Novita
(tirto.id - cck/ibn)
Penulis: Cicik Novita Editor: Ibnu Azis Kontributor: Cicik Novita