Lihat Foto Show KOMPAS.com - Untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan proses perjuangan yang teramat panjang dan melibatkan banyak tokoh. Para pejuang Indonesia berani mempertaruhkan nyawa agar kemerdekaan bisa segera tercapai dan terbebas dari jeratan penjajah. Dalam memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia juga banyak dibantu oleh pihak luar negeri, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lantas, apa peranan PBB dalam kemerdekaan Indonesia? Baca juga: Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia Mengadakan Sidang Dewan PBBUntuk menengahi perseteruan antara Indonesia dan Belanda yang terus berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya sebagai berikut.
Pada 14 Agustus 1947, Sidang Dewan PBB pun dilaksanakan di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Agenda Sidang Dewan PBB ini adalah untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dengan Belanda, khususnya setelah Agresi Militer Belanda I. Setelah sidang, Belanda dan Indonesia pun bersedia melakukan gencatan senjata dan berunding dalam Sidang Dewan PBB di AS. Sidang Dewan PBB menghasilkan dua keputusan, yaitu:
Baca juga: Komisi Tiga Negara: Latar Belakang, Anggota, dan Tugas Membentuk Komisi Tiga NegaraKarena masalah Agresi Militer Belanda I tidak kunjung usai, pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Australia, Herbert Vere Evatt, untuk membantu menyelesaikannya.
Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-60 pada 28 September 1950. Peran Indonesia dalam PBB sudah dimulai sejak resmi ditetapkan sebagai anggota PBB untuk mewujudkan Tujuan Organisasi PBB. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia masuk menjadi anggota PBB terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB mempunyai keterikatan sejarah yang kuat. Hal ini dikarenakan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 adalah tahun yang sama saat PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Hal tersebut menyebabkan banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai “truly a child” dari PBB. Hal tersebut karena peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Misalnya, saat terjadi Agresi Militer Belanda 1, Indonesia dan Australia mengusulkan supaya persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. PBB pun membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia dan Belanda ke meja Perundingan Renville. Selain itu, saat terjadi Agresi Militer Belanda 2, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Roem Royen. Indonesia mengutus Lamertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap RI pertama di PBB. Beliau bahkan sudah memiliki peran besar dalam usaha untuk mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia saat konflik Belanda dan Indonesia tahun 1947. Beliau sudah memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di DK, meskipun saat itu Indonesia belum menjadi anggota PBB. Baca juga Perundingan Hooge Valuwe, Perundingan Roem-Roijen, dan latar belakang Perjanjian Renville. Peran Indonesia dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Lalu, apa sajakah peran Indonesia dalam PBB hingga saat ini. Peran Indonesia dalam PBB diantaranya adalah:
Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB yakni sebagai berikut:
Selain menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga aktif sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Peran aktif tersebut diantaranya yakni:
Indonesia kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 – 1996. Pada massa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat sebanyak dua kali menjadi Presiden DK PBB. Indonesia terpilih ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2007 – 2009. Pemilihan dilakukan oleh Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara. Indonesia memperoleh 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.
Indonesia selalu berusaha berperan aktif untuk memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan tersebut diantaranya adalah:
Indonesia juga pernah berperan dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara, diantaranya adalah:
Meskipun peran Indonesia dalam PBB cukup banyak, tetapi Indonesia juga pernah keluar dari keanggotaannya sebagai anggota PBB. Hal ini disebabkan karena keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. Namun, setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru maka Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB” pada tanggal 19 September 1966. Indonesia pun kembali menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, yakni tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima untuk pertama kalinya. Baca juga kebijakan Orde Baru, tujuan Orde Baru, sejarah berdirinya PBB, dan tujuan organisasi PBB. Inilah 4 peran Indonesia dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Semoga bermanfaat.
=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?
tirto.id - PBB adalah organisasi internasional yang didirikan di San Fransisco yang disahkan melalui Piagam PBB pada tahun 1945. Walau demikian, Indonesia baru menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, hampir setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tujuan pembentukan PBB tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, yakni sebagai berikut:
Peran Indonesia di PBB
Untuk dapat menjalankan tujuan PBB, Indonesia sebagai salah satu anggota mesti menjalankan peran-peran yang tertuang dalam pasal 2 Bab 1 Piagam PBB, yakni turut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, pemimpin dan anggota tetap organisasi PBB, memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara.
1. Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia Mengutip dari artikel yang terbit dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI (Edisi 37, 2019), Menteri Luar Negeri Retno Lestari P. Marsudi dalam pidatonya setelah Indonesia didapuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada 2 Januari 2019 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus Indonesia dalam menjalankan keanggotaan sebagai DK PBB, antara lain adalah “upaya untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global." Keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar kontributor pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. “Perdamaian bukan semata-mata tidak adanya perang, ini juga tentang komitmen terhadap perdamaian. Hal ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik," ujar Jusuf Kalla dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73. Dari pernyataan Jusuf Kalla, komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian tak terbatas hanya dalam menjaga perdamaian dalam bidang militer ataupun pertahanan, namun juga dalam bidang diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dalam sejumlah diplomasi perdamain seperti berikut:
2. Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara Bantuan kemanusiaan ke negara lain didasarkan berdasar prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Definisi atas politik bebas aktif tertuang dalam Penjelasan UU RI nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yakni: “politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Mengutip dari artikel Adipradono yang dipublikasikan di International Journal of Law, Government and Communication (Vol. 6, No. 22, 2021), dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia ke negara lain yaitu tiga asas, yaitu kepastian, keadilan, dan kegunaan. Melalui tiga asas tersebut, Indonesia mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan seperti mengirim 200 Oksigen Konsentrator untuk mengatasi pandemi COVID-19 di India dan menempatkan sejumlah pekerja kemanusiaan Indonesia untuk membantu warga Rohingya di Cox’x Bazar. 3. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara
“PBB mungkin memiliki peran positif dalam mencegah perang dunia, tetapi tidak bisa mencegah atau menghentikan konflik regional," tulis The United Nations: A Very Short Introduction (2008, hlm. 3). Keterbatasan PBB dalam mencegah atau menghentikan konflik regional karena tugas PBB sebagai hanya sebagai pengawas keamanan global. PBB tidak dapat mengganggu kedaulatan nasional atau melakukan intervensi atas konflik yang terjadi. Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB mewujudkan prinsip tersebut dalam sejumlah konflik yang diatasi, yakni sebagai berikut: Pertama, konflik Laut China Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik ini bermula dari 1947 dan belum terselesaikan hingga sekarang. Walau demikian, Toruan dalam artikelnya yang terbit dalam Jurnal Keamanan Nasional (Volume VI, No. 1, 2020) menyatakan bahwa Indonesia selalu terdepan dalam menyelesaikan sengketa menginisiasi workshop pada tahun 1990 yang berjudul Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea. Peran lain adalah sebagai inisiator pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002. Pada 2019, Indonesia juga mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk menyetujui kode etik Laut China Selatan. Kedua, konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dalam artikel oleh Antuli, Heryadi, dan Razasyah di Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 11, No. 2, 2019) mengemukakan bahwa Indonesia berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi berbagai pertemuan Thailand dan Kamboja dalam konflik ini hingga terjadi kedua belah pihak menarik mundur pasukan masing-masing pada Desember 2011 di bawah pengawasan tim pemantau dari Indonesia. Ketiga, konflik Israel-Palestina. Analisis Mudore dalam artikel yang berjudul “Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina" yang dimuat di Jurnal Center of Middle Eastern Studies (Vol. 12, No. 2, 2019) mengungkapkan bahwa Indonesia berperan sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Infografik SC Indonesia dalam PBB. tirto.id/Rangga 4. Sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB Kepemimpinan Indonesia dalam organisasi dapat dilihat dari terpilihnya Menteri Luar Negeri Adam Malik sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Selain itu, mengutip dari Antara News Indonesia juga pernah menjadi presiden ECOSOC (Economic and Social Council) pada tahun 1970 dan 2000 dan wakil presiden di organisasi yang sama pada tahun 1969 dan 1999. Mengutip dari laman United Nations Development Programme, Indonesia tergabung dalam 22 keanggotaan organisasi PBB, yaitu sebagai berikut:
Baca juga: 75 Tahun PBB dan Kritik terhadap Anggota Tetap Dewan Keamanan
Baca juga
artikel terkait
PBB
atau
tulisan menarik lainnya
Fatimatuzzahro
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
|