Menjalin kerjasama perdagangan investasi,dan pariwisata memperkuat perdagangan multilateral

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/30/SET.M.EKON.2.3/03/2020

Indonesia-Belanda Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan, Investasi, hingga Pariwisata

Jakarta, 10 Maret 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Republik Indonesia Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda Sigrid Kaag untuk membahas potensi kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi dan pariwisata.

Pada 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Perdagangan bilateral dengan negara kincir angin ini selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Pada tahun tersebut pula, nilai perdagangan bilateralnya mencapai US$5,14 miliar, di mana ekspor mencapai US$3,90 miliar dan impor senilai US$1,24 miliar. Sedangkan di 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 21,7% sehingga menjadi US$4,2 miliar.

Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia, dengan komoditas utama (berdasarkan HS4) antara lain: minyak sawit (19,16%), kopra (11,31%), asam lemak monokarboksilat (10,69%), asam monokarboksilat asiklik tak jenuh (5,97%), timah (5,41%). Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Belanda, yaitu: distilasi coal tar (25,17%), kendaraan angkutan barang (7,10%), minyak bumi (4,39%), benang tow artifisial (2,64%), bahan makanan (2,12%).

Sementara, realisasi investasi sektor riil Belanda di Indonesia pada 2019 mencapai US$2,5 miliar untuk 11.040 proyek atau meningkat 122% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita harus memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, khususnya di sektor maritim, manajemen air, pertanian dan kesehatan,” kata Menko Perekonomian dalam pertemuan di Bogor, Selasa (10/3), di sela kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda.

Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak 215.287 orang, menempati urutan ke-4 terbesar dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan kunjungan rata-rata 4,88% per tahun sejak 2014.

Belanda merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pasar pariwisata Indonesia dari Eropa dengan durasi kunjungan rata-rata lebih dari dua minggu, dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan mencapai lebih dari US$200 juta per tahun.

Di samping itu, Belanda merupakan salah satu negara yang menolak adanya pelarangan minyak sawit, serta berpandangan perlunya meningkatkan dialog dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

Pada 26 September 2019, kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Joint Production on Sustainable Palm Oil (yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda) yang difokuskan pada pemberdayaan petani kecil dalam memenuhi sertifikasi ISPO.

“Saya berharap dengan kunjungan bilateral yang dipimpin oleh Y.M. Raja Belanda, kedua negara dapat memperoleh hasil untuk meningkatkan kerjasama bilateral, khususnya sektor ekonomi, perdagangan dan investasi. Saya yakin masih ada potensi yang masih dapat dieksplorasi meskipun ada tantangan global yang kita hadapi,” jelasnya.

Indonesia dan Belanda juga harus lebih memperkuat kerja sama ekonomi, salah satunya dengan selesainya negosiasi dalam perjanjian Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

“Saya sangat berharap kedua negara dapat memiliki upaya terbaik dan menjaga level antusiasme untuk menyelesaikan negosiasi itu sesuai yang dijadwalkan. Saya juga mohon bantuan dari Belanda supaya negosiasi ini dapat diselesaikan dalam round yang lebih sedikit,” tuturnya.

Negosiasi Indonesia – Uni Eropa CEPA telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali; yang terakhir diadakan di Brussels Belgia (Desember 2019). Yang ke-10 direncakan diadakan di Bali pada Maret ini, namun masih ditunda dikarenakan peristiwa menyebarnya virus Covid-19.

Menko Airlangga juga memaparkan mengenai reformasi regulasi di Indonesia yang diwujudkan dalam penciptaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dan Perpajakan. Hal tersebut dilatarbelakangi visi Presiden RI Joko Widodo untuk Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kalau RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diharapkan akan mengurangi hambatan dalam masuknya investasi ke dalam negeri untuk penciptaan lapangan kerja baru.

Dalam portofolio yang diawasi Kemenko Perekonomian, Presiden RI juga mengarahkan fokus perekonomian ke depan untuk meningkatkan ekspor dan investasi. “Kami juga memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan (dengan Eropa, Afrika, ASEAN, dan 6 negara lainnya yaitu Tiongkok, Jepang, India, Australia dan Selandia Baru), serta mendukung transformasi ekonomi melalui reformasi struktural,” ucap Menko Airlangga.

Mendag Sigrid mengungkapkan jika Belanda akan semakin membuka peluang kerja sama dengan Indonesia, terutama di sektor maritim, logistik, ketahanan pangan, dan pendidikan. Saat ini, Belanda sudah makin mengembangkan jangkauan dari universitas-universitas terbaiknya untuk meraih “pasar” mahasiswa internasional.

Maka itu, Belanda membuka diri apabila Indonesia memberikan kesempatan berinvestasi di dunia pendidikan, baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi. Termasuk membuka kesempatan seluasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke sana melalui beasiswa Nuffic-Neso, serta menyediakan sistem pembelajaran online menggunakan teknologi terkini.

Belanda juga akan terus menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan Indonesia, mengingat beberapa perusahaan multi nasional milik negara tersebut sudah beroperasi di Indonesia dalam jangka waktu sangat lama. Mereka juga berharap proses berinvestasi untuk ekspansi usaha perusahaan-perusahaan tersebut akan semakin mudah dengan adanya reformasi regulasi di Indonesia.

“Usaha mereformasi regulasi adalah tugas yang cukup menantang. Maka itu, kami dukung usaha tersebut (untuk Indonesia),” tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa perusahaan terbesar Belanda yang beroperasi di Indonesia antara lain Unilever (fast moving consumer goods/FMCG), Phillips/Signify (elektronik), Royal Vopak (terminal), Shell (energi), Port of Rotterdam (pelabuhan), ABN Amro (bank), dan TNT (jasa kurir/logistik).

Pertemuan bilateral ini juga dihadiri antara lain oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, Tim Ahli Menko Perekonomian Shinta Widjaja Kamdani, Direktur Jenderal untuk Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kerajaan Belanda Peter Potman, dan Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia Joost Nuijten. (rep/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email:

Lembaga Kerja Sama Antarnegara Bidang Ekonomi diselenggarakan agar setiap negara mendapatkan keuntungan. Supaya kerja sama ekonomi menguntungkan, perlu diatur melalui lembaga ekonomi antarnegara. Lembaga ekonomi antar negara dapat bersifat regional yang hanya mencangkup negara negara dikawasan tertentu atau bersifat internasional yang menvcangkup negara negara diseluruh dunia.

a. Lembaga Kerja Sama Ekonomi Regional

1). ASEAN

Selain dalam bidang politik, ASEAN juga menyelenggarakan kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tengara diselenggarakan melalui komite-komite bidang ekonomi ASEAN Lembaga Kerja Sama Antarnegara Bidang Ekonomi. Ada lima komite ASEAN untuk bidang ekonomi yang berkedudukan tetap di negaranegara pendiri ASEAN. Lima komite tersebut adalah sebagai berikut.

a). Komite Keuangan dan Perbankan (&RPPLWWHH RQ )LQDQFH DQG %DQNLQJ &2)$%), berkedudukan di Thailand.

b). Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (commitee on food agricultural and forest-COFAF) berkedudukan di Indonesia.

c). Komite Industri, Mineral, dan Energi (commitee on industry and energi-COIME) berkedudukan di Filipina.

d). Komite Perhubungan dan Komunikasi (commitee on transportasi and communication-COTAC), berkedudukan di Malaysia.

e). Komite Perdagangan dan Pariwisata(commitee on trade and tourism-COTT), berkedudukan di Singapura.

2). APEC

APEC dibentuk di Australia pada tahun 1989. Anggota APEC terdiri atas negara-negara dari Benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tujuan APEC adalah menjalin kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral.

b. Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional

Lembaga Kerja Sama Antarnegara Bidang Ekonomi internasional ada yang berada dalam naungan PBB ada pula yang di luar naungan PBB. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

1). Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Naungan PBB

a). IMF

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan IMF adalah memajukan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran bersama anggota-anggotanya.

b). World Bank

Bank Dunia (World Bank) atau Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional (International Bank for Recontruction and Development-IRBD) didirikan pada tanggal 27 Desember 1947. Bank Dunia berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia II. Pada perkembangan selanjutnya, bantuan Bank Dunia dialihkan kepada pemberian pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggota Bank Dunia.

c). WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) lintas perdagangan antarnegara serta mengatasi perselisihan perdagangan antarnegara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on 7DULI and Trade (GATT) yang dibubarkan pada tanggal 12 Desember 1995.