Perbedaan dan persamaan antara kebijakan dan undang-undang

Dalam hukum ketenagakerjaan “peraturan perusahaan” dan “perjanjian kerja bersama” adalah sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan perbedaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan Peraturan Perusahaan (PP) adalah :

“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.”

Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja /serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kevua belah pihak.”

Berdasarkan uraian diatas, maka pembuatan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sangatlah berbeda prosesnya. Jika peraturan perusahaan hanya dibuat sepihak oleh pengusaha, sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh pengusaha bersama serikat pekerja/serikat buru, yang notabenenya sebagai representasi pekerja/buruh dalam perusahaan.

Dalam praktek selama ini, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB), seperti :

Perjanjian Perburuhan Kolektif (PPK) atau Collective Arbeids Overeenkomst (CAO);
Persetujuan Perburuhan Kolektif (PPK) atau Collective Labor Agreement (CLA);
Persetujuan Perburuhan Bersama (PBB); dan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Semua istilah tersebut pada hakikatnya sama karena yang dimaksud adalah “perjanjian perburuhan” sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1954 dimana saat ini telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan.

Dibawah ini penulis mencoba memberikan persamaan dan perbedaan antara Perjanjian Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebagai berikut :

PERSAMAAN ANTARA PP dan PKB

No.	Persamaan	Peraturan Perusahaan (PP)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.	Kewajiban	Wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)	Wajib bagi perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat (Pasal 111 ayat (4) dan Pasal 116 ayat (1) UU No.13/2003)
2.	Legalitas	Disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 huruf a UU No. 13/2003)	Didaftarkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 132 ayat (2) UU No. 13/2003)
3.	Kekuatan Mengikat	Mengikat pekerja dan pengusaha setelah disahkan oleh kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 7 Permenkentrans No. 16/2011)	Sama mengikat, setelah ditandatangai oleh kedua pihak (Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 13/2003)
4.	Jumlah	Hanya 1 PP dalam 1 perusahaan (Pasal 3 Permenkentrans No. 16/2011)	Hanya 1 PKB dalam 1 perusahaan (Pasal 118 UU No. 13/2003)
5.	Masa berlaku	Paling lama 2 tahun (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)	Paling lama 2 tahun (Pasal 123 ayat (1) UU No. 13/2003)
6.	Beban biaya pembuatan	Tanggungjawab pengusaha karena sebagai kewajiban (Pasal 109 UU No.13/2003)	Tanggungjawab pengusaha (Pasal 126 ayat (3) UU No.13/2003)

PERBEDAAN ANTARA PP dan PKB

No.	Perbedaan	Peraturan Perusahaan (PP)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1.	Perumus/ Pembuat	Hanya pihak pengusaha sendiri (Pasal 1 angka 20 UU No. 13/2003)	Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 1 angka 21 UU No. 13/2003)
2.	Tim perunding	Tidak ada	Paling banyak 9 orang untuk masing-masing pihak (Pasal 20 ayat (1) Permenkentrans No. 16/2011)
3.	Asas kesepakatan	Tidak ada, hanya pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh (Pasal 110 ayat (1) UU No. 13/2003)	Ada kesepakatan karena melalui proses perundingan, sehingga kedua pihak bertanggungjawab dalam pelaksanaannya (Pasal 116 ayat (2) UU No. 13/2003)
4.	Bila berakhir masa berlakunya	Wajib diperbaruhi atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB (Pasal 111 ayat (3) dan (4) UU No. 13/2003)	a. Terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi.b. Tidak boleh diganti menjadi PP.
5.	Perpanjangan/ pembaruan	Tidak boleh diperpanjang, harus diperbaruhi (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13/2003)	Dapat diperpanjang 1 tahun lagi, kemudian diperbaruhi (Pasal 123 ayat (3) UU No. 13/2003.

Semoga Bermanfaat …

Ulasan Lengkap

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Kemudian hierarki dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan, dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan (hal. 10-11), pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum

2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan

3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiёle zin atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift.

Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur.

Dari uraian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan, undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.