Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah?

1. reformasi tata kerja organisasi
2. reformasi organisasi dan birokrasi
3. debirokratisasi lembaga negara
4. restrukturisasi pranata pemerintah
5. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. reformasi organisasi dan birokrasi.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah reformasi organisasi dan birokrasi.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. reformasi tata kerja organisasi menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.

Jawaban B. reformasi organisasi dan birokrasi menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban C. debirokratisasi lembaga negara menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. restrukturisasi pranata pemerintah menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. reformasi organisasi dan birokrasi

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

Langkah Cerdas Mewujudkan Good Governance dengan Mengefektifitaskan Layanan Publik

Blog.Gamatechno.com – Sebagai warga negara Indonesia, seringkali kita dibuat “ribet” dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan layanan publik. Seperti diantaranya mengurus akta kelahiran, KTP, pindah domisili dan kepentingan-kepentingan lainnya. Masyarakat juga seringkali dihadapkan dengan para calo-calo yang berusaha mengambil keuntungan karena masih kurang efektifnya layanan publik dari pemerintah. Layanan publik yang diterima dinilai tidak aksesbilitas dan transparan. Sehingga permasalahan klasik seperti ini sering menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Untuk menghadapi era globalisasi yang semakin penuh tantangan dan peluang, aparatur negara seharusnya bisa memberikan layanan publik yang lebih efektif demi mewujudkan sistem tata pemerintahan yang lebih baik. Karena saat ini tidak hanya teknologi saja yang sudah semakin maju, namun masyarakat kita juga tumbuh semakin modern. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas dari birokrat pemerintah secara akuntabilitas dan transparan. Pelayanan yang efektif dalam hal ini adalah yang dilakukan dengan prosedur singkat, tepat, cepat dan juga memuaskan. Tentu saja untuk memberikan layanan publik yang efektif dibutuhkan kerjasama yang baik antara aparat pelayanan dan masyarakat sebagai penggunanya.

Konsep Efektifitas Layanan Publik

Pernahkah Anda bermimpi tentang terwujudnya “Good Governance” dimana istilah ini sudah lama diperbincangkan sekaligus diperdebatkan sejak era reformasi silam. Good Governance sendiri mengacu pada tata pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka membentuk sinergitas antara kebijakan pemerintah, pihak swasta dan tentunya masyarakat secara umum. Salah satu bagian dari Good Governance adalah upaya pemerintah dalam memberikan layanan publik yang memiliki unsur efektifitas.

Pelayanan diartikan sebagai suatu cara untuk melayani, menyikapi, membantu, mengurus dan menyelesaikan keperluan atau kepentingan seseorang maupun sekelompok orang. Sehingga kegiatan pelayanan identik dengan pemenuhan suatu hak. Lalu bagaimana suatu pelayanan dapat dikatakan efektif?

Secara garis besar, suatu layanan publik dapat dikatakan efektif jika dengan pengorbanan sekecil mungkin dapat menghasilkan pencapaian yang besar. Namun kadang-kadang, untuk membentuk suatu sistem yang efektif dibutuhkan pengorbanan yang besar untuk hasil yang besar juga. Misalnya jika selama ini masyarakat terbiasa mengurus KTP atau surat-surat penting dengan datang langsung ke kantor dinas setempat, maka untuk mengubah tradisi tersebut dengan sistem online yang dinilai lebih efektif akan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

E-Government Sebagai Langkah Untuk Membentuk Efektifitas Layanan Publik

E-Government merupakan bentuk inovasi dari pemerintah untuk memaksimalkan teknologi informasi dalam memberikan layanan pada masyarakat, Layanan seperti ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses serta penyediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Sehingga dalam praktiknya, e-government mengarah pada penggunaan internet atau media digital lainnya yang berbasis online dan bisa diakses siapapun dan darimana pun. Tujuan lainnya adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien dan dapat menekan biaya operasional daripada menggunakan sistem konvensional.

E-Government memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membantu mengelola data yang meliputi proses mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi suatu data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi berbasis teknologi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan publik secara lebih efektif dalam upaya pengambilan keputusan. Sehingga perkembangan pesat dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini seharusnya dapat dimaksimalkan pemerintah untuk berinteraksi kepada masyarakat tanpa harus terbatas ruang dan waktu. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor dinas terkait untuk mengurus kebutuhannya, tidak ada antrian panjang, tidak ada tumpukan kertas-kertas serta tidak ada keluhan terhadap layanan publik yang memakan tenaga dan waktu.

Sebenarnya, pemerintah sudah menyikapi penggunaan teknologi informasi ini sejak lama yang tertuang pada INPRES Nomor 3 Tahun 2003 yang secara umum berisi tentang kebijakan dan strategi nasional melalui pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Setiap masing-masing pemerintah Daerah pun sudah diwajibkan untuk memiliki dan mengembangkan situs resmi daerahnya yang berisi data dan informasi tentang wilayahnya.

Baca juga Strategi Pemerintah dalam Penerapan E-Government di Indonesia

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan publik berbasis e-government dapat meminimalisir pungutan liar yang dialami masyarakat. Sistem layanan online dapat menghindari interaksi langsung antara pemberi layanan dan pengguna layanan. Sehingga hal tersebut tidak hanya mengurangi biaya operasional saja, namun juga mengurangi aksi suap menyuap dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

4 Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Blog.Gamatechno.com – Dewasa ini, keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial. Terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini dapat dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik

Meskipun belum ada yang mendefiniskannya secara formal, namun tata kelola pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut good governance seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah  satu fungsi dan tanggung jawab negara.

Beberapa definisi mengenai good governance dikemukakan oleh beberapa lembaga. Salah satunya United Nation Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.

Sementara itu, bank dunia lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi. Dalam definisinya, dikatakan bahwa suatu negara telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan. Termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Tindakan korupsi yang berpotensi memincangkan tata kelola pemerintahan menggerogoti Indonesia sebagai masalah yang sangat serius. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen pada 2002. Pemerintah sebelumnaya juga menetapkan UU nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan definisi di atas, setidaknya good governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

1.Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2.Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk  untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4.Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.  

Baca juga : Strategi Pemerintah dalam Penerapan E-Government di Indonesia

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Bila membutuhkan bantuan dalam hal tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik silahkan kunjungi Gamatechno Consulting and Training